Ombudsman Nilai Pembatasan IMEI Tergesa-gesa dan Mengada-ada

Kamis, 15/08/2019 17:04 WIB
Ilustrasi. (Foto: pocketiint)

Ilustrasi. (Foto: pocketiint)

Jakarta, law-justice.co - Lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia mengkritik rencana pembatasan International Mobile Equipment Identity (IMEI). Wacana yang digagas tiga menteri ini dianggap tergesa-gesa untuk diteken pada 17 Agustus 2019 nanti.

Anggota Ombudsman Alvin Lie bahkan menilai kebijakan itu cenderung mengada-ada.

"Bahwa ada unsur ketergesaan dari ketiga kementerian untuk sama-sama masing-masing menteri mengeluarkan peraturan menteri tentang pembatasan IMEI yang ditandatangani tanggal 17 Agustus besok," kata Alvin Lie di Gedung Ombudsman RI Jakarta Selatan pada Kamis (15/8/2019) seperti dilansir Antara.

Alvin menyebutkan standar pelayanan dari peraturan ini belum ada, tapi pemerintah tergesa-gesa untuk menandatangani rancangan peraturan menteri (RPM) terkait pembatasan IMEI tersebut pada peringatan HUT Ke-74 RI nanti.

Ombudsman melihat rancangan peraturan menteri terakhir yang didapat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terkesan isinya mengada-ngada.

"Ada 17 pasal dan isinya tidak subtantif, ecek-ecek saja," ucap Alvin. Hanya saja saat ditanya bunyi salah satu pasal tersebut, ia mengelak dengan alasan tidak baik untuk diungkapkan.

Pembatasan IMEI merupakan usulan dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sekitar dua tiga bulan lalu, dan rencananya akan ditandatangani pada 17 Agustus, serta isi rancangan peraturan menteri itu mengandung 17 pasal, hal ini yang dinilai mengada-ngada oleh Ombudsman.

Karena ketika Ombudsman menanyakan standar pelayanan terhadap masyarakat yang terdampak ternyata aturan tersebut belum mengaturnya.

Ada tiga kementerian yang membuat RPM pembasan IMEI tersebut yakni Kemenperin, Kemkominfo dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dampak yang mungkin terjadi dengan pembatasan IMEI ini diantaranya masyarakat yang membeli ponsel tidak mendapat sinyal karena IMEI belum terdaftar, atau warga Indonesia membeli ponsel dari luar negeri, begitu juga wisatawan yang membawa ponsel dari negara asalnya.

Aturan tersebut juga dikhawatirkan berpotensi mempengaruhi sektor pariwisata Indonesia yang menargetkan 20 juta wisatawan setiap tahunnya.

Ombudsman menyayangkan jika tujuan pemerintah membuat kebijakan pembatasan IMEI untuk mengamankan pendapatan negara dengan mengabaikan kepentingan rakyat akan kebutuhan komunikasi. Apalagi saat ini kebijakan bea masuk ponsel impor sejak 2018 sudah nol persen, sehingga alasan mengamankan pendapatan negara dinilai tidak tepat.

"Kami mempertanyakan sebetulnya untuk apa segala kerepotan ini," ujar Alvin.

Hal ini berkaca dari kebijakan Kemkominfo tahun 2017 soal kewajiban pengguna SIM card untuk mendaftarkan KK dan NIK-nya yang akhirnya mendapatkan desakan dari provider. Hilirisasi dengan aturan ini masyarakat terus dibanjiri oleh SMS sampah dan penipuan serta kejahatan yang terus menerus ada.

Menurut dia, jika pemerintah ingin mengendalikan peredaran ponsel akan lebih mudah jika dikendalikan di hulunya yakni melalui pintu masuk barang oleh Bea Cukai dan pajak melalui Dirjen Pajak.

"Kalau barang masuk ada Bea cukai, ketika akan didistribusikan ada Dirjen pajak. Cukup di sana, kenapa harus sedemikian repotnya memblokir IMEI yang berpotensi menimbulkan konflik," tegasnya.

Alvin pun menambahkan, jika aturan yang diusulkan oleh Kementerian Perindustrian tersebut ditandatangani pada 17 Agustus maka Ombudsman akan mencermati peraturan yang keluar itu seperti apa.

"Bagi kami yang utama adalah standar pelayanan masyarakat seperti apa. Apabila mengalami masalah siapa yang menyediakan pelayanan, misalnya, membuka call center, jangan di pusat aja, di daerah juga bagaimana, agar kepentingan rakyat tetap terlindungi," tutur Alvin.

 

(Annisa\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar