Wacana Kementerian Investasi, Faisal: Pak Jokowi Salah Diagnosa

Jakarta, law-justice.co - Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri mengkritik rencana Presiden terpilih Joko Widodo mengenai pembentukan kementerian investasi dan ekspor.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut di kabinet baru nanti akan ada kementerian yang khusus mengurusi masalah investasi dan ekspor. Faisal menilai langkah ini bukan merupakan solusi yang tepat.

Seperti dilansir dari Merdeka.com, Faisal menyebut jika langkah itu jadi dilakukan maka menurutnya Presiden Jokowi keliru dalam menganalisis masalah investasi dan ekspor yang tak kunjung menunjukkan kinerja positif.

"Jadi upaya untuk memperkokoh sektor produksi atau kementerian yang mengurus produksi ini, yang harus diperkuat. Jadi mudah-mudahan Pak Jokowi mau dengar. Ini (Kementerian investasi dan ekspor) menurut saya kalau betul dilaksanakan, ya salah diagnosis ya," ungkap Faisal saat diwawancara di Kedai Tempo Jakarta pada Rabu (14/8/2019).

Menurut Faisal, solusi menyelesaikan problem tersebut adalah dengan menggenjot produksi.

Faisal mengatakan, bukan kali ini saja Presiden Jokowi menyebut akan membentuk kementerian investasi. Salah satunya, pada Maret lalu hal yang sama juga pernah dicanangkan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Yang dikatakan oleh Pak Presiden kan tidak pertama kali, tapi berkali-kali menyampaikan di forum rakor investasi, di forum rakor ekspor, berkali-kali Pak Jokowi kecewa, bahkan gusar ya, dan ini berulang kali. Dia bilang saya akan bentuk kementerian investasi dan ekspor," ungkapnya.

Pemerintah, kata dia, tak perlu muluk-muluk membentuk kementerian baru untuk menyelesaikan persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh kementerian yang ada. Ia pun menyarankan pemerintah untuk membenahi produksi sektor tambang, pertanian dan manufaktur agar lebih gesit membawa pendapatan bagi negara.

"Kalau sektor produksi beres, tambang, industri manufaktur, pertanian, ekspor dan impornya, semua pasti beres. Jadi yang perlu diperkuat bukan membentuk kementerian investasi dan atau ekspor. Jadi missleadingnya kuadrat, melainkan menteri teknis yang menghasilkan barang itu pertanian, pertambangan dan industri harus diperkokoh," pungkas Faisal.