PKS Tak `Happy` jika Beroposisi Sendiri

Kamis, 15/08/2019 10:33 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (Breakingnews.co.id)

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (Breakingnews.co.id)

Jakarta, law-justice.co - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berharap partai politik yang mengambil jalur sebagai oposisi tak hanya dari pihaknya saja.

Meski demikian, ia mengaku tidak masalah apabila PKS menjadi satu-satunya partai oposisi di parlemen. Akan tetapi, akan lebih baik porsi partai yang mengambil jalan oposisi dapat seimbang dengan pemerintah nanti.

"Oposisi yang baik bukan sendirian, tetapi oposisi yang seimbang dan kuat karena itu PKS tidak bahagia ketika sendirian, tetapi kalau itu adalah pilihan yang harus diambil ya harus siap," ujar Mardani seperti dilansir Kompas.com, Rabu (14/8/2019).

Mardani menanggai soal Partai Gerindra, Demokrat, dan PAN yang memberikan sinyal ingin merapat ke koalisi pendukung pemerintah Joko Widodo-Ma`ruf Amin. Mardani mengatakan, setiap partai memang memiliki hak untuk menentukan sikap politiknya.

Namun, parpol juga harus memperhatikan keinginan dari seluruh konstituennya. Menurut Mardani, sebagain besar pemilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 menginginkan parpol pendukung tetap berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan oposisi atau penyeimbang.

"Secara etis dan logis semua pendukung Prabowo kemarin dan itu juga harapan semua konstituen tetap menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintah dalam bahasa saya hashtag-nya #kamioposisi dan oposisi itu mulia, oposisi baik untuk demokrasi," kata Mardani.

Seperti diketahui, Partai Gerindra, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) belakangan memberikan sinyal akan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma`ruf Amin.

Kian dekatnya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diprediksi akan berujung pada terbentuknya koalisi di antara kedua partai besar itu. Kemudian, pihak Partai Demokrat menyatakan sikapnya yang akan mendukung pemerintah.

Sementara itu, pihak PAN mengatakan mendukung program pemerintah Jokowi-Ma`ruf meski belum menentukan sikap akan bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

(Gisella Putri\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar