Serangan TNI-Polri di Daerah Konflik Papua Bisa Picu Masalah Baru

Jakarta, law-justice.co - Aktivis Papua Theo Hasegem menilai pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang meminta aparat penegak hukum untuk menyerang balik kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua adalah tindakan yang keliru.

Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua sekaligus Anggota tim Kemanusiaan (YKKMP) Kabupaten Nduga, Papua tersebut mengatakan bahwa serangan balik itu dapat menimbulkan permasalahan yang lebih besar.

"Itu (serangan balik) justru masalah akan tambah rumit, tambah susah, dan dunia akan membaca persoalan ini sebagai persoalan yang sangat urgent," jelasnya kepada wartawan di kantor Amnesty Internasional, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Oleh sebab itu, seperti dilansir Gatra.com, Theo berharap untuk menyelesaikan masalah ini perlu duduk bersama dan melakukan dialog, sehingga tidak terjadi penambahan jumlah korban semakin signifikan dari konflik.

"Artinya kalau kita duduk bersama itu kita bisa dialog untuk penyelesaian masalah. Bukan justru malah memerintahkan serangan balik. Kalau serangan balik itu justru banyak korban," katanya lagi.

"Karena ini perintah seorang nomor dua di Indonesia dan itu bisa saja terjadi. Kalau itu terjadi, maka negara ini bisa menjadi sorotan habis-habisan karena itu perintah, sekalipun Presiden tidak menyampaikan. Akibatnya akan lebih banyak korban masyarakat sipil maupun TNI/Polri," ujar Theo.

Sebagai informasi, sebelumnya Wapres JK menyebut serangan KKB ke TNI dan Polri adalah sebuah gerakan separatis. Menurut JK, jika tidak ada keinginan damai, maka TNI bisa balik membalas serangannya tersebut.

"Tapi kalau tidak mau damai, hanya menyerang tentara, tentara harus membalas," kata JK beberapa waktu lalu.