Berlarut, Menhub Minta Dirjen Laut Bantu Atasi Minyak di Karawang

Rabu, 14/08/2019 16:42 WIB
Petugas membersihkan tumpahan minyak Pertamina. (Foto: CNBC Indonesia)

Petugas membersihkan tumpahan minyak Pertamina. (Foto: CNBC Indonesia)

Jakarta, law-justice.co - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memerintahkan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) untuk membantu mengatasi dampak tumpahan minyak di pesisir Karawang, Jawa Barat.

"Saya sudah perintahkan Dirjen Laut untuk membantu tumpahan minyak di Karawang," kata Budi Karya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/7/2019).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terus berupaya menanggulangi musibah tumpahan minyak dari anjungan yang dioperasikan oleh PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di Pantai Utara Jawa yang terjadi beberapa waktu yang lalu.

Per Jumat (9/8/2019), ada 4.380,85 barel tumpahan minyak telah berhasil dikumpulkan dan diangkat ke darat dari area pencemaran tumpahan minyak.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad menyatakan Ditjen Perhubungan Laut dalam hal ini Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kepulauan Seribu telah mengaktifkan Posko Penanggulangan Tumpahan Minyak (PTM) Kantor KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu yang memantau proses penanganan tumpahan minyak tersebut selama 24 jam.

"Data per Jumat (9/8/2019) Posko tersebut menyebutkan sebanyak total 4.380,85 barrel tumpahan minyak telah berhasil dikumpulkan dan diangkat ke darat dari area pencemaran tumpahan minyak yang meliputi area offshore, yaitu di Blok+ Offshore North West Java dan area onshore meliputi Sungai Buntu, Pusakajaya Utara, Cemarajaya, dan Sedari," ujar Ahmad seperti dikutip Tribunnews.com.

Ahmad mengatakan selain melakukan pemantauan secara aktif dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, posko tersebut juga berkoordinasi dengan Distrik Navigasi kelas I Tanjung Priok untuk secara rutin memancarkan navigational warning (NAVTEX dan VHF) melalui Stasiun Radio Pantai.

Selanjutnya, untuk penanganan offshore secara keseluruhan telah dikerahkan sebanyak 46 unit kapal dengan 926 orang personil yang terlibat dengan menggunakan sepanjang 5.700 meter oil boom.

"Kementerian Perhubungan juga mengerahkan kapal negara yang terdiri dari kapal patroli Sea and Coast Guard yaitu KN. Alugara milik pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, kapal negara KNP. 355, KN V054, dan KNS. 017 milik KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu serta Kapal Negara Kenavigasian KN. Edam milik Kantor Distrik Navigasi kelas I Tanjung Priok," jelas Ahmad.

Sedangkan di area Onshore, lanjut Ahmad, sudah sepanjang 2.700 meter oilboom terpasang dengan melibatkan sebanyak 1.805 personil yang terdiri dari Ditjen Perhubungan Laut, OSCT, Masyarakat sekitar, Pokwasmas, serta TNI dan Polri.

"Untuk area Onshore, sudah sebanyak total 1.113.082 karung limbah yang terkumpul dan dikirim ke darat," tukas Ahmad.

Selain itu, Laporan dari Posko juga menyebutkan bahwa selain mobile oil boom sepanjang 2x200 meter yang disiagakan di Teluk Jakarta saat ini juga tersedia static oil boom sepanjang 2x200 meter di FSRU (Floating Storage Regastification Unit) Nusantara Regas.

"Kami terus berupaya untuk memberikan dukungan secara penuh dalam menanggulangi pencemaran tumpahan minyak dan gas ini, misalnya dengan mengerahkan tambahan oil boom, kapal patroli ataupun tambahan buoy atau rambu suar jika dibutuhkan," kata Ahmad.

Selanjutnya adalah penanganan terhadap masyarakat yang terdampak tumpahan minyak tersebut seperti menyiapkan posko kesehatan dan rutin memberikan informasi terkini kepada masyarakat yang terdampak tumpahan tersebut mengenai langkah yang telah diambil oleh tim penanganan tumpahan minyak dimaksud.

(Yudi Rachman\Yudi Rachman)
Share:


Berita Terkait

Komentar