Mungkinkah Ada yang Menghalangi Kader PKS Jadi Wagub Anies?

Jakarta, law-justice.co - Genap satu tahun, Gubernur DKI Jakarta tidak memiliki wakil gubernur setelah Sandiaga Uno lebih memilih untuk maju dalam Pilpres 2019.

Pemilihan wagub yang belum selesai ini memunculkan isu bahwa kekuatan tertentu yang menghalangi kader PKS untuk menempati posisi DKI-2.

Melansir Detik.com, Jumat (9/8/2019), PKS sebagai partai pengusung Anies Baswedan di Pilgub DKI 2017 disepakati menyerahkan dua nama untuk menjadi pengganti Sandiaga Uno yang mundur dari posisi wagub untuk maju di Pilpres 2019. Dua sosok yang disetor PKS ke DPRD DKI Jakarta untuk diproses yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Jelang purnabakti anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, dua nama tersebut masih belum disepakati. Elite PKS Nasir Djamil lantas berbicara soal kekuatan yang mungkin menghalangi mereka duduk di kursi wagub.

"Saya juga nggak tahu (kenapa Anies belum dapat pendamping), sepertinya ada upaya untuk membolak-balikkan sesuatu yang sudah diatur, sesuatu yang sudah disepakati. Sepertinya ada kekuatan tertentu yang menghalang-halangi PKS menjadi wagub mendampingi Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta)," kata Nasir di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dia berharap hambatan itu dapat segera diselesaikan. Menurut Nasir, ketiadaan Wagub DKI Jakarta membuat kerja Anies lebih berat dan merugikan masyarakat DKI Jakarta.

Meski demikian, anggota Komisi III DPR itu enggan membeberkan soal pihak yang diduga menghalang-halangi PKS duduk di kursi Wagub DKI Jakarta. Dia hanya berharap partai-partai di DPRD DKI Jakarta segera menyepakati cawagub yang telah diajukan PKS.

"Kami tidak tahu persis, tapi sepertinya ada upaya. Kita tidak tahu juga kenapa hal yang sudah tersusun rapi tadi diberantakkan. Ini yang kita khawatirkan karena kalau terus terjadi akan merusak harmonisasi yang selama ini sudah terbangun di DPRD DKI," kata Nasir.

Partai Gerindra DKI Jakarta menanggapi Nasir. Gerindra meminta Nasir tidak asal melemparkan spekulasi.

Tim panelis perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Syarif meminta Nasir Djamil berpikir positif.

"Saya justru berpikir nggak baik kalau cara seperti itu dilontarkan. Biasakanlah berpikir positive thinking," kata Syarif.

Syarif menyoroti sikap Nasir Djamil yang tidak memerinci pihak yang disebut-sebut menghalangi PKS menduduki kursi Wagub DKI. Dia mengatakan PKS sebaiknya tak membuat persepsi negatif.

"Dia sendiri kan bilang tidak tahu persis siapa yang menghalangi. Artinya, itu hanya persepsi aja pikiran dia. Malah saya ingin mengatakan dalam situasi seperti ini harusnya tidak boleh menduga atau membuat persepsi negatif seperti itu, malah makin tidak kondusif," ujarnya.

Lebih jauh Syarif mengatakan proses di DPRD DKI tinggal finalisasi sebelum digelar paripurna, meski sampai saat ini tak kunjung terealisasi. Syarif menjabarkan faktor-faktor yang membuat proses di DPRD `molor`.

"Seperti saya sering katakan itu sudah tahap hampir final dilakukan paripurna, cuma ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya harus dimengerti dan dipahami. Misalnya penyebabnya anggota kemarin itu masih pileg, sekarang memasuki APBD Perubahan besok Senin, kemarin sibuk kunker, itu penyebabnya, riil itu tidak mengada-ada," tegas Syarif.

"Kalau melontarkan seperti itu kan jadi mirip-mirip PSI-lah. Mestinya teman-teman PKS tingkat wilayah di-briefing oleh pusat dipanggil, apa sih masalahnya, bukan melontarkan seperti itu," lanjut dia.