Sejumlah Larangan bagi Menteri Jokowi Jelang Akhir Periode

Jakarta, law-justice.co - Jelang pergantian kabinet pemerintah periode baru 2019-2024 dan berakhirnya era Joko Widodo-Jusuf Kalla, sejumlah intruksi untuk jajaran menteri dan kepala lembaga dikeluarkan.

Presiden Jokowi menyebut ada beberapa larangan. Salah satunya, larangan bagi para menteri atau pejabat lain untuk menerbitkan kebijakan strategis. Berikut beberapa yang dirangkum melansir dari Merdeka.com:

Tidak Buat Keputusan Strategis hingga Oktober

Presiden Jokowi meminta para menteri menahan diri untuk tak membuat keputusan strategis hingga Oktober nanti. Hal ini disampaikan oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

"Presiden tadi beri arahan kepada kami untuk apa, semua menteri-menteri jangan dulu membuat keputusan sampai Oktober. Kecuali nanti ada hal khusus," kata Luhut di kantornya pada Senin (5/8/2019).

Disinggung alasan hingga Presiden Jokowi mengeluarkan arahan demikian, dia tidak memberikan penjelasan terperinci. Namun, dia menyebut arahan tersebut berkaitan dengan adanya perombakan kabinet pada Oktober nanti.

"(Sampai Oktober kenapa?) Ya mau ganti Menteri," ujar Luhut.

Larang Ada Perombakan Direksi BUMN

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah melarang para menterinya untuk merombak jabatan strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Oktober 2019. Dia menyebut arahan tersebut diberikan Jokowi dalam Sidang Kabinet pada Senin (5/8/2019).

"Para menteri diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Menurut dia, para menteri tidak hanya dilarang merombak jabatan Direksi BUMN, namun juga jabatan direktur, jenderal dan setingkatnya. Imbauan ini berlaku hingga periode pemerintahan Jokowi-JK selesai.

Alasan Presiden Jokowi

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, alasan Presiden Jokowi melarang menterinya untuk mengeluarkan kebijakan strategis dan merombak jajaran direksi BUMN karena Jokowi tak ingin ada beban pada periode keduanya nanti.

"Ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu aja sebenarnya," kata Moeldoko.