Politikus PDIP Duga Ada Jenderal di Balik Alotnya Pembubaran FPI

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah dianggap masih gamang untuk memutuskan pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI). Hal ini diungkapkan pengamat politik dan ekonomi yang juga politikus PDI Perjuangan, Iwan Siswo.

Pendapat itu bertolok pada pernyataan Presiden Joko Widodo terkait wacana menghapuskan FPI dalam wawancara dengan sebuah media asing pada pekan lalu. Jawaban tersebut menurutnya sebatas wacana, untuk meredakan suhu politik dan tuntutan masyarakat pasca-Pilpres 2019.

"Ada suatu hal yang menyebabkan pemerintah belum berani mengambil putusan terkait pembubaran FPI. Presiden Jokowi pun tampak tak punya kekuatan untuk menentukan suatu kebijakan tegas akan hal tersebut," ungkap Iwan di Jakarta pada pekan lalu seperti dilansir Tangkasnews.com.

Ia curiga, ada sosok jendral yang berada di belakang FPI.

"FPI ibaratnya sebagai ormas yang mempunyai kekuatan dahsyat, sehingga dalam perjalanannya belum ada Kepala Negara yang berani membububarkan ormas tersebut. Semuanya msih dalam wacana saja," jelasnya.

Mengapa disebut ada sosok petinggi jendral di belakang FPI, politikus PDIP ini menceritakan kilas balik berdirinya FPI pada 1999 menjadi ormas yang berjasa besar sebagai pasukan pengaman masyarakat pada masa transisi era Soeharto ke Habibie.

"FPI membantu memobilisasi 100 ribu massa yang tergabung dalam Pam Swakarsa, untuk melindungi transisi pemerintahan dari Soeharto ke Habibie di akhir tahun 1999," kata dia.

Iwan pun menjelaskan dalam artikel berjudul "Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia", Robert W Hefner menyebut peran Wiranto dalam membesarkan Front Pembela Islam.

"Saat itu Wiranto memegang jabatan sebagai Panglima TNI," ucap dia.

Keberadaan Wiranto di Kabinet Kerja Jokowi, menurutnya bisa menjadi satu alasan kuat bagi Pemerintah mengapa hingga kini belum berani mengambil keputusan soal pembubaran FPI.

"Ini sekedar praduga saja alias opini publik, kenapa Presiden Jokowi belum berani dengan tegas mengeluarkan SK Pembubaran FPI. Dan alasan ini bagi saya sangat masuk akal," sambungnya lagi.

Untuk itu, Iwan berharap sebelum memasuki periode kedua, Presiden Jokowi perlu memberikan jaminan bahwa Indonesia terbebas dari paham radikal yang ia anggap bisa datang dari ormas seperti FPI.

"Bagi saya, membubarkan Ormas FPI sesegera mungkin sebelum Jokowi dilantik sebagai Presiden dua periode, menjadi langkah tepat dalam meningkatkan stabilitas keamanan nasional dan menjaga ideologi bangsa Pancasila dari rongrongan kaum radikal," pungkas Iwan.