Padam Listrik Se-Jawa, Lebih Baik Jokowi Pensiun Dini

Jakarta, law-justice.co - Mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto mengkritik dengan keras kejadian pemadaman listrik sebagian besar Pulau Jawa yang terjadi pada Minggu lalu (4/8/2019).

Adapun kritik tersebut dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo, bukan kepada PT PLN Persero.

Melansir dari JPNN.com, Selasa (6/8/2019), Ismail menganggap Jokowi gagal mengelola negara terkait peristiwa listrik padam. Dia meminta eks Gubernur DKI Jakarta itu mundur dari kursi Presiden RI.

"Di negara lain kalau sampai padam (listrik) segini lama, bukan hanya menterinya, presidennya juga mengundurkan diri," ucap Ismail ditemui usai menghadiri acara Ijtimak Ulama dan Tokoh IV di Hotel Lorin, Sentul, Jawa Barat, Senin kemarin (5/8/2019).

Menurut dia, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bukanlah pihak yang salah dari peristiwa listrik padam. Ismail menyebut sosok yang harusnya bertanggung jawab yakni Jokowi sebagai pimpinan yang membawahi PT PLN

"Permintaan maaf hanya dari PLN, padahal PLN di bawah presiden," ucap dia.

Ke depan, Ismail meminta peristiwa padam listrik tidak kembali terjadi. Negara wajib memikirkan segala kontingensi berkaitan masalah kelistrikan.

Sementara itu, Jokowi tidak berdiam diri atas kejadian listrik padam. Mantan Wali Kota Solo itu menyambangi kantor pusat Perusahaan Listrik Negara atau PLN di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin pagi (5/8/2019).

Presiden ketujuh RI itu datang untuk mengetahui secara langsung penyebab balckout atau matinya sejumlah pembangkit yang menyuplai setrum ke DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Banten yang padam total pada Minggu (4/8/2019).

Jokowi menyatakan, dalam sebuah manajemen besar seperti PLN, semestinya ada tata kelola risiko yang dihadapi.

"Dengan manajemen besar tentu saja ada contigency plan, ada back up plan. Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik," kata Jokowi di Kantor PLN, Senin.