Ribut Soal Polusi Udara, Ujungnya Pemerintah Bisnis Bus Listrik?

Jakarta, law-justice.co - Akun twitter William Runturambi menyampaikan keresahannya terkait polusi udara Jakarta. Ia menyindir bahwa di tengah keributan ini, pemerintah tetap berupaya untuk bisnis jualan bus listrik.

Melansir Gelora.co, Jumat (2/8/2019), William menyampaikan berita media tentang perusahaan bus listrik kepunyaan Kepala Staf Kepresidenan Moledoko.

"Akhir-akhir ini di sosial (media) ramai menggorang-goreng soal polusi udara, terutama di Jakarta. Ujung-ujungnya jualan bus listrik?" tulisnya belum lama ini.

"Nah bener kan guys? Digoreng isyu Jkt poluted lalu didorong pakai electric bus. Klu buat conspiracy, jago dah."

Cuitan tersebut menyertakan tangkapan layar pemberitaan Liputan6.com, "Perpres Turun, Bus Listrik Moeldoko Siap Produksi Massal."

"Mungkin Mei, Juni paling telat. Sudah banyak permintaan," kata Moeldoko dalam acara Impact Talks di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Produksi massal Bus Listrik ini memang tengah menunggu Perpres (Peraturan Presiden). Karena dengan Perpres ini nantinya produsen Bus Listrik akan mendapat `insentif fiskal`, alias bantuan pemerintah seperti subsidi atau keringanan pajak, dll.

Soal Perpres ini sepertinya masih `talik ulur` di lingkaran kekuasaan.

Pada 5 Maret 2019 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan draf Peraturan Presiden (Perpres) terkait mobil listrik sudah selesai.

"Soal Perpres mobil listrik tadi sudah diserahkan ke saya dan sudah selesai. Tinggal nanti kita serahkan ke Presiden," ujarnya di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) hingga saat ini belum terbit.

Presiden Jokowi sendiri menyatakan draft Perpres mobil listrik belum sampai ke mejanya.

"Belum sampai di meja saya," kata Jokowi Jakarta, Kamis (1/8/2019), dilansir Detik.com.