Dunia Kampus Kini Berlomba Merapat ke Penguasa

Jakarta, law-justice.co - Peran kampus di era reformasi belakangan ini berbeda jauh dengan sebelumnya. Kampus yang biasanya bersuara lantang dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, kini malah merapat kepada kekuasaan.

"Kampus perlu mendapat catatan secara khusus karena baru kali ini sejak era reformasi di mana kampus begitu berlomba-lomba merapat kepada kekuasaan," ujar Wijayanto, Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dikutip dari Gatra, Jumat (2/8).

Wijayanto menunjukkan maraknya praktik kooptasi ikatan alumni kampus yang ketuanya berasal dari lingkaran istana.

Selain itu, Wijayanto menyebut merapatnya kampus pada kekuasaan ditunjukkan dari pemberian gelar doctor honoris causa kepada elit politik yang tidak didasarkan kepada kontribusi nyata kepada masyarakat dan ilmu pengetahuan, namun lebih karena pertimbangan politik.

"Selain itu, absennya gerakan mahasiswa yang membawa gagasan bernas dan berani bersuara kritis kepada kekuasaan," kata Wijayanto.

Bahkan, Wijayanto menyebut ada intervensi berlebihan dari penguasa dalam memilih dan menentukan rektor.

"Ada kekuasaan sangat besar yang dimiliki pemerintah untuk menentukan rektor terpilih melalui kementerian dikti," terang Wijayanto.

Praktek non-demokrasi lain yang menurut Wijayanto terjadi di kampus adalah pengawasan atas aktivitas dosen baik di media sosial ataupun di dunia nyata.

"Ini merupakan gejala penghalang kebebasan akademik lainnya yang semakin melemahkan suara kritis dari kampus," tegas Wijayanto.

Wijayanto menegaskan bahwa kampus memiliki tanggung jawab intelektual untuk tetap independen dalam rangka mengontrol jalannya kekuasaan, bukan sebaliknya.