5 Hal yang Terjadi Setelah Kalimantan Dipilih Jadi Ibu Kota Baru

Rabu, 31/07/2019 20:29 WIB
Kondisi bangunan gedung di DKI Jakarta. (Foto: suara.com)

Kondisi bangunan gedung di DKI Jakarta. (Foto: suara.com)

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah telah memutuskan Ibu Kota Indonesia bakal dipindah ke Kalimantan. Setelah Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappenas) membocorkan lokasi tersebut, Presiden Joko Widodo pun membenarkannya.

Namun, pengumuman resmi tentang rencana pemindahan ibu kota ini tetap bakal disampaikan pada Agustus mendatang.

"Ya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustuslah," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab pada Rabu (31/7/2019).

Selain lahan yang luas dan diyakini aman bencana, Kalimantan dipilih karena letaknya dianggap berada di tengah-tengah Indonesia. Akan tetapi menurut Jokowi, kajian pemindahan ibu kota tersebut hingga kini belum rampung.

"Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit," jelas Jokowi.

Meski menurut Jokowi, keputusan ini harus segera diketok. Namun ia menekankan bahwa pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam memindahkan ibu kota negara. Dilansir Merdeka.com berikut 5 fakta mengenai keputusan pemindahan ibu kota ke Kalimantan:

1. Forest City

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan harus menjurus ke arah konsep forest city atau Ibu Kota yang ramah lingkungan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dipilihnya konsep tersebut agar Ibu Kota baru nantinya bersifat ramah lingkungan, dan kebetulan Pulau Kalimantan merupakan daerah yang dianggap sebagai hutan dunia.

Untuk mewujudkan Ibu Kota berkonsep forest city itu tidak harus membuat taman, namun bisa juga dengan jumlah pohon yang ditanam dan menjaga kondisi ibu kota tersebut tetap hijau yang diprioritaskan.

2. Sarana dan Prasarana

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan, sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik.

Sarana utilitas yang dibutuhkan terdiri atas saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik, jalan dan sejumlah sarana utilitas lainnya. Sedangkan untuk gedung perkantoran yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara antara lain gedung-gedung untuk lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Selain itu fasilitas publik yang juga dibutuhkan terdiri dari rumah sakit, sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, perpustakaan, transportasi urban, pasar, rumah susun sewa (Rusunawa) dan berbagai fasilitas publik lainnya.

Rencananya Bappenas akan membentuk sebuah badan otorita yang bertugas untuk mempermudah manajemen aset dan pendanaan bagi proyek-proyek KPBU utilitas.

3. Harga Tanah di Kalteng Naik

Harga tanah di lokasi bakal calon Ibu Kota Indonesia yang baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mulai naik hingga empat kali lipat dari harga sebelumnya. Hal ini muncul karena masyarakat banyak yang termakan tingginya harga tanah setelah isu pemindahan ibu kota.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara di Gunung Mas, satu kavling tanah biasanya dipatok ukuran 20x30 meter, dengan harga Rp10 juta jika jauh dari pemukiman. Sedangkan harga tanah yang dekat dengan pemukiman, biasanya dihargai Rp25 juta.

Dengan munculnya informasi akan dijadikan ibu kota, tanah melonjak menjadi Rp40 juta per kavling dan Rp100 juta per kavling bila dekat dengan pemukiman atau naik empat kali lipat.

4. 1 Juta PNS akan Pindah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di pemerintah pusat dan Kementerian/Lembaga akan ikut bermigrasi jika ibu kota baru jadi dibangun. Sekiranya ada sekitar 1 juta PNS yang akan dibawa dalam pemindahan ibu kota.

"Kita di Kementerian/Lembaga pusat saat ini jumlah ASN itu ada 1 juta orang. Sudah direncanakan ya, kalau memang ibu kota pindah ya ASN-nya pindah," ujar dia di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

5. Tantangan Pemerintah

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan beberapa hal mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Pertama soal potensi rawan kebakaran hutan. Kedua, di wilayah Kalimantan Timur banyak lubang bekas tambang. Ini harus diperhatikan agar tidak ada masalah di masa depan.

"Tapi harus hati-hati juga, kalau di Kalimantan lahan gambut banyak bisa terbakar, di Kalimantan Timur banyak bekas lubang tambang. Jadi semua harus dipilih dengan betul. Tapi ini memakan tempo panjang," jelas JK.

Ketua PMI ini mengakui, tidak mudah melakukan pemindahan ibu kota. Harus ada perencanaan matang. Dimulai dari proses memilih dan menentukan wilayah, hingga perencanaan pembangunan.

(Annisa\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar