Tanggapan Menteri BUMN Soal Gonjang-ganjing Krakatau Steel

Rabu, 24/07/2019 17:28 WIB
Menteri BUMN Rini Soemarno (Politik Today)

Menteri BUMN Rini Soemarno (Politik Today)

Bogor, law-justice.co - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku belum tahu kabar mundurnya Komisaris Independen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Roy Maningkas karena berbeda pendapat dengan putusan Kementerian BUMN.

"Belum, belum (tahu) sama sekali," kata Rini di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (24/7/2019).

Rini mengaku baru mendengar dari media bahwa Roy telah menulis surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Kementerian BUMN. Namun, menurut Rini, surat itu belum sampai kepada dirinya.

"Ini kan komisaris kalau dia mau nulis, tapi saya belum terima, jadi saya belum tahu. Jadi harap bicara dengan presiden komisarisnya atau deputi. Saya belum dapat kabar," kata Rini seperti dikutip dari Kompas.com.

Terkait kondisi keuangan Krakatau Steel, Rini menyebut saat ini kondisinya lebih baik.

"Tanya sama direksilah, kan ada direksinya ada dewan komisarisnya, mereka sudah melakukan banyak hal perbaikan, tadinya proyeknya terhenti bisa diselesaikan, rekstrukturisasi utang juga diselesaikan," kata dia.

Hanya saja, Rini mengakui pemerintah tetap menghawatirkan angka impor baja yang naik belakangan ini. Ia menyebut, pemerintah ingin menekan angka impor baja demi mendorong industri dalam negeri.

Sebelumnya, Roy mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari jabatan Komisaris Independen kepada Kementerian BUMN. Hal itu dilakukan Roy seiring dengan dissenting opinion atau perbedaan pendapat terkait proyek Blast Furnace yang bernilai 714 juta miliar dollar AS atau Rp 10 triliun.

Roy tidak setuju akan pengoperasian Project Blast Furnace Krakatau Steel karena terkesan dipaksakan. Padahal, proyek Rp 10 triliun itu dinilai belum siap.

Rencananya, Blast Furnace hanya akan dioperasikan untuk dua bulan dan kemudian akan dimatikan kembali karena Krakatau Steel kekurangan bahan baku. Padahal, di dalam kontrak, uji coba perlu dilakukan hingga 6 bulan.

"Bayangkan Rp 10 triliun hanya untuk 2 bulan. Katanya agar tidak jadi temuan BPK," kata dia.

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, pengunduran diri Roy akan diselesaikan sesuai mekanisme perusahaan.

"Kan sesuai anggaran dasar, dan itu terbuka. Jadi nanti harusnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Nanti RUPS yang akan sampaikan," ujarnya di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Terkait dissenting opinion atau perbedaan pendapat yang dilayangkan Roy terkait proyek Blast Furnace bernilai Rp 10 triliun, Fajar enggan menanggapinya.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar