JK: Holding BUMN Belum Jelas

Jakarta, law-justice.co - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum menemukan titik terang atau masih sebatas menjadi wacana.

"Ya itu masih belum jelas juga karena saya baru baca juga," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Kalla mengatakan, konsep superholding memang ada. Namun, keputusan untuk merealisasikan pembentukan superholding berada di tangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia pun kembali menegaskan bahwa konsep tersebut masih berupa wacana.

Melansir dari Tempo.com, rencana Kementerian BUMN mempercepat pembentukan superholding muncul di tengah isu perombakan direksi dan calon Menteri BUMN baru. Sebagai kementerian strategis yang mengelola aset Rp 8.207 triliun, pucuk pimpinannya paling banyak diminati.

Kursi Menteri BUMN selalu menjadi rebutan, seperti dalam penyusunan Kabinet Kerja jilid pertama. Sejumlah petinggi partai koalisi penyokong Jokowi mengatakan tengah bersiap menyorongkan jagoannya untuk mengganti Menteri BUMN Rini Soemarno.

Di tengah kasak-kusuk calon menteri pengganti Rini, Kementerian BUMN menargetkan pembentukan superholding selesai dalam dua bulan ini. Sebab, bila tidak, pembahasan akan dilakukan dengan anggota DPR baru hasil Pemilu 2019.

Padahal, Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR periode saat ini, yang akan berakhir masa jabatannya pada September mendatang, telah beberapa kali merapatkannya. Komisi VI antara lain mengurusi BUMN.

Bila pembahasan superholding mulus, tidak ada lagi Kementerian BUMN dalam kabinet yang akan datang. Meski Kementerian BUMN kelak dihapus, ada penunjukan sembilan komisaris di superholding.