Golkar Selalu Ikut Penguasa, Dapat Apa dari Jokowi?

Sejarah perpolitikan Indonesia kerap mengungkap tabir tentang perjalanan sepak terjang sebuah partai politik, termasuk Partai Golkar yang sudah sangat berpengalaman sebagai partai berkuasa yang selalu tidak ingin beroposisi dengan kekuasaan. Golkar malah sengaja mengundang rejim penguasabn masuk ke dalam partai untuk bisa mendapatkan legitimasi dari rejim yang berkuasa.

 

Partai politik sejak rejim orba maupun setelah reformasi kecenderungan selalu tidak berkutik menghadapi kekuasaan. Syahwat berkuasa sebuah partai politik terlihat jelas sangat mewarnai perjalanan beberapa partai di Indonesia. Setelah keputusan MK yang memenangkan Jokowi-Maruf terlihat dengan nyata beberapa partai mulai bergejolak, karena tergoda ingin ikut berkuasa, ujar pengamat politik Dr Safri Muiz kepada Law-Justice.co di Jakarta, Selasa (23/7).

 

Partai-partai biasa bergejolak menjelang munas dan pemilihan ketua umum partai, seperti yang saat ini terjadi dengan partai Golkar. Ada dua kandidat Ketum Golkar yang sangat kuat menyeruak kepermukaan yaitu Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo. Kedua tokoh Golkar ini memang sekarang lagi menduduki jabatan yang tinggi. Airlangga sekarang adalah Menteri Perindustrian dan Bambang Soesatyo adalah ketua DPR RI.

 

Masing-masingn kandidat didukung oleh para politis senior partai Golkar. Mereka memainkan peran masing-masing. Saling adu narasi dan argumen mereka kemukakan untuk menjustifikasi bahwa calon yang mereka dukung adalah calon yang sangat layak memimpin partai Golkar lima tahun kedepan. Dan satu hal yang kadang logika kita tidak nyambung, akan manuver para politisi Golkar ini, adalah menguliti salah satu kandidat dengan narasi, yang tidak elok diungkit karena hal tersebut bukan substansi atau esensi sebuah pertarungan, lanjut Safri.

 

Seperti kasus pemecatan Ketua DPD II Golkar Cirebon, Toto Sunanto. Toto menyebut pemecatan lantaran dirinya mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai calon ketua umum Partai Golkar. DPP Partai Golkar membantah klaim tersebut. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mendapatkan informasi berbeda dari Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengatakan Toto dipecat karena sejumlah pelanggaran aturan partai, tambah Safri.

 

Menarik untuk kita simak pernyataan politisi PDI-P, Effendi Simbolon, dia mengungkapkan dalam sebuah diskusi, bahwa politisi partai Golkar bukan berebut Ketua Umum partai Golkar, akan tetapi berebut ketua harian, karena ketua umumnya menurut Effendi Simbolon adalah Jokowi. Pernyataan Effendi ini jadi menarik karena kalau kita cermati kedua calon ketua umum partai Golkar ini berusaha untuk meloby Jokowi atau meminta restu dari Jokowi. Dan itu akan menjadi kenyataan bila salah satu dari dua kandidat, siapa yang direstui oleh Jokowi maka dialah didapuk jadi ketua umum partai Golkar untuk lima tahun kedepan, tegas Safri. 

 

Dari pemilu ke pemilu perilaku politisi Golkar ini sangatlah jelas bahwa mereka tidak pernah mau keluar dari lingkaran kekuasaan. Artinya mereka tidak sanggup bila tidak berkuasa, walaupun beberapa pemilu yang lalu kader mereka kalah dalam pilpres, mereka akan dengan cepat untuk bergabung atau melebur dengan pemenang. Mungkin mereka sadar bahwa partai akan tetap dipilih oleh rakyat, sepanjang dukungan partai terhadap penguasa itu ada. Jika mereka keluar dari kekuasaan, mereka tidak bisa hidup. Dan mereka tinggal menjadi situs sejarah perjalanan partai di Republik Indonesia, ujar Safri.

 

Menarik untuk diungkap juga pernyataan dari Sekjend PAN, bahwa mereka sesak nafas istilah dia, bila tidak di dalam kekuasaan. Padahal dalam sejarah pemilu PAN memang tidak pernah diluar kekuasaan. Pada pilpres 2019 PAN memang mendukung pasangan 02, tapi dukungan itu dilakukan hanya mencari formula saja. Agar suara pemilih dalam lemilu legislatif tidak lari ke partai lain. Karena dalam beberapa survei suara PAN selalu jeblok. Maka para politisi PAN mencari format, yaitu mendukung pasangan 02. 

 

Jadi kalau kita cermari tingkah laku para petinggi partai ini, wajarlah rakyat jadi tidak terlalu simpatik. Karena elit mereka sibuk menyelamatkan kekuasaan, bukan sibuk mencari jalan keluar untuk memakmurkan rakyat. Mereka saling serang dan mengeluarkan kalimat yang tidak menyejukan. Seolah mereka buta dan tuli, bahwa perdebatan mereka di tonton dan dinilai oleh rakyat. Mereka dengan pongah mempertontonkan seni pertunjukan yang tabu untuk diperlihatkan, tambah Safri.

 

Partai Golkar menambah panjang deretan partai yang memang berdiri untuk mencari kekuasaan semata. Tidak ada lagi ideologi yang dikedepankan atau platform partai yang ada adalah kekuasaan belaka. Kekuasaan membuat politisi partai Golkar gelap mata, mereka tidak ada rasa malu bahwa Jokowi adalah kader partai PDI-P. Walau Jokowi tetaplah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pengaruh Megawati dan PDIP, tegas Safri.

 

Dari sisi elektoral, di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto, walaupun perolehan suara Golkar menurun pada Pemilihan Umum 2019, tidak bisa dikatakan gagal. Jangan sampai pemilihan ketua umum Golkar pada Musyawarah Nasional nanti menyebabkan pihak yang kalah sakit hati. Berdasar pengalaman, mereka yang ‘terluka’ kemudian pindah partai atau mendirikan partai baru.

Sejak Airlangga membawa semua ketua Dewan Pimpinan Daerah partai Golkar se-Indonesia bertemu Joko Widodo, sebagian peserta musyawarah nasional sudah bisa menangkap kepada siapa Joko Widodo akan memberi restu untuk menjadi ketua umum Golkar. Golkar dan Joko Widodo saling membutuhkan. Kalau tidak ada Golkar, posisi tawar Joko Widodo dalam internal koalisi tidak terlalu kuat karena Golkar pintar menempatkan diri sebagai "pelayan" Joko Widodo, sindir Safri.

Baca juga : Airlangga: Ada 3 Kandidat Golkar untuk Maju di Pilkada DKI Jakarta