Berebut Ketum Golkar; Jokowi Restui Bamsoet atau Airlangga?

Senin, 22/07/2019 08:02 WIB
Ilustrasi Perebutan Kursi Ketum Golkar Antara Bambang Soesatyo dan Airlangga Hartarto (Poskota)

Ilustrasi Perebutan Kursi Ketum Golkar Antara Bambang Soesatyo dan Airlangga Hartarto (Poskota)

Jakarta, law-justice.co - Munas Golkar baru akan dilakukan pada Desember 2019. Tapi sejauh ini terdapat tujuh orang yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon ketua umum antara lain petahana Airlangga Hartarto, Indra Bambang Utoyo, Ridwan Hisyam, Marlinda Irwanti, Ulla Nuchrawatty, Ali Yahya dan Bambang Soesatyo.

Diantara kandidat yang akan maju sebagai Ketua Umum Golkar, hanya Airlangga dan Bambang Soesatyo yang dianggap mempunyai kekuatan untuk saling bersaing merebut kursi orang pertama di Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sendiri sudah memastikan bakal mencalonkan diri  kembali menjadi ketua umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang rencananya digelar akhir 2019. "Insya Allah (maju) lagi," ujar Airlangga saat dijumpai pers di Kompleks Istana Presiden Jakarta pada Rabu (19/6/2019). 

Kini dukungan kepad nya untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Desember 2019 terus mengalir. Airlangga Hartarto mengklaim telah mendapat dukungan 460 suara dari dewan pimpinan daerah (DPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk menduduki kursi ketua umum Golkar.

Sebelumnya, dukungan kepada Airlangga juga diberikan organisasi sayap Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Keputusan itu diambil setelah DPP MKGR menggelar rapat pleno, Selasa (2/7). Meski saat ini dukungan kepadanya terus mengalir, Airlangga mengaku belum akan mendeklarasikan diri maju sebagai calon ketua umum Golkar.

Majunya kembali Airlangga untuk menduduki posisi sebagai Ketum Golkar mendapatkan tantangan dari Bambang Soesatyo (Bamsoet). Sejauh ini Bamsoet mengklaim telah  mendapat dukungan 400 Suara. Anggota timses Bambang, Yorrys Raweyai mengklaim ketua DPR RI tersebut sudah didukung 400 pemilik suara sah di munas Golkar.

“Bambang Soesatyo sampai ini hari mendapat lebih dari 400 dukungan. Golkar di dalam munas, berbicara suara, (DPD) tingkat II 514, DPD (tingkat) I 34, DPP 1, ormas pendukung 10, Dewan Pembina 1. Ini jumlah suara sah di dalam munas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)," kata Yorrys dalam keterangan tertulisnya. Bahkan untuk memuluskan langkah Bamsoet, mereka mendesak Musyawarah Nasional Golkar digelar sebelum Oktober 2019, yang lebih cepat dari rencana semula pada akhir tahun. 

Posisi Ketum Golkar memang pantas menjadi rebutan karena siapapun yang menakhodai Golkar, akan ikut menentukan siapa-siapa saja tokoh Golkar yang masuk ke kabinet, dan siapa-siapa saja kader Golkar yang duduk di Alat Kelengkapan Dewan—mulai pimpinan DPR hingga pimpinan komisi.

Dibalik upaya perebutan Ketum Golkar, ada dua nama kader senior Golkar yang ikut bermain di belakangnya. Siapa lagi kalau bukan Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan. Luhut yang saat ini jadi Menko Maritim dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Keduanya  seakan adu sakti dan unjuk kekuatan dalam perebutan kursi ketua umum Golkar. Dukungan Luhut mengarah kepada calon ketua umum Golkar Airlangga. Sedangkan dukungan JK mengarah kepada Bambang Soesetyo. Pertarungan kali ini disebut-sebut sebagai pertarungan pamungkas sebelum Jusuf Kalla madeg pandito dari dunia politik yang sudah lama digelutinya.

Antara Bambang Vs  Airlangga

Bambang Soesatyo sebelumnya merupakan seorang wartawan di Surat Kabar Prioritas. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menjadi wartawan berkat mentor sang senior jurnalis, Panda Nababan. Namun, seiring berjalannya waktu, surat Kabar tersebut dibredel oleh pemerintah sehingga Bamsoet harus mencari cara yang lain. Ia kemudian mendirikan sebuah media bernama Majalah Info Bisnis.

Berkat majalah tersebut, ia berhubungan langsung dengan para politisi seperti Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Bamsoet dikenal sebagai salah satu jurnalis hebat. Tak heran, saat JK memimpin Partai Golkar, ia diangkat menjadi Pemimpin Redaksi Koran Suara Karya.

Hari demi hari, sebagai jurnalis, Bamsoet dituntut untuk belajar banyak hal. Ia merintis beberapa usaha bisnis sambil terlibat dalam beberapa organisasi seperti Pemuda Pancasila, Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Harley Davidson Club Indonesia (HDCI), dan sejumlah organisasi lainnya. Waktu yang bersamaan, ia tak ragu untuk terlibat aktif dalam Partai berlambang pohon beringin ini. Bamsoet pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu 2004 tetapi tempat Golkar diisi oleh Priyo Budi Santoso.

Pada tahun 2009, ia mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif yang kedua kalinya melalui Partai Golkar. Alhasil, Bamsoet tembus menduduki kursi Senayan. Rupanya, Bamsoet mengukir cerita manis di periode pertama sehingga Pemilu berikutnya ia terpilih lagi sebagai anggota legislatif dan duduk di komisi III DPR RI yang bertugas dalam pembentukan undang-undang seperti mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan Undang-Undang.

Suami dari Lenny Sri Mulyani ini disebut sebagai saksi kunci pada kasus korupsi e-KTP yang menjerat pemimpin partainya sekaligus pemimpin Parlemen, Setya Novanto. Usai Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Novanto mengundurkan diri dari jabatannya. Oleh karena itu, Golkar harus memutuskan mencari pengganti Novanto.

Pria pengkritik keras tentang Aliran Dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Century ini tak tanggung-tanggung diusulkan oleh Partai Golkar untuk menduduki kursi ketua DPR. Dikenal cukup kritis di Parlemen, wakil rakyat Jawa Tengah VII ini terpilih sebagai ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto hingga saat ini.

Tepat pada tanggal 18 Juli 2019, Bamsoet mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024 untuk bersaing dengan beberapa nama yang telah disebutkan termasuk Petahana.Wakil koordinator bidang pratama Partai Golkar ini bertekad mengembalikan Golkar kepada cita-cita para pendirinya jika pada akhirnya ia terpilih sebagai ketua umum.

Lalu siapakah Airlangga Hartarto ? Airlangga Hartarto lahir di Surabaya, 1 Oktober 1962 dari pasangan Hartarto Sastrosoenarto–R.Hartini Soekardi. Meski lahir di Surabaya, ia meneruskan sekolah menengahnya di SMA Kolese Kanisius Jakarta. Ia dikenal sebagai pribadi yang aktif. Saat di SMA, ia menjadi ketua OSIS.

Setelah lulus SMA, Airlangga Hartarto melanjukan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengambil Jurusan Teknik Mesin di Fakultas Teknik dan lulus pada tahun 1987. Di UGM pun, ia tak sekadar menimba ilmu melainkan aktif berorganisasi. Ia diberi kepercayaan menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Kecintaannya pada dunia aktivis tak membuat ia melupakan bangku kuliahnya. Justru semangat belajarnya, ia teruskan hingga master dan diraihnya di luar negeri.

Dari UGM, ia melanjutkan program S2 di Wharton School University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat, program Master of Business Administration (MBA), Monash University Australia, dan terakhir ia menuntut ilmu di Melbourne Bussiness School University of Melbourne.

Berbekal ilmu yang dimilikinya, Airlangga pun mengokohkan dirinya sebagai pengusaha yang sukses. Ia memiliki banyak bisnis dengan berbagai perusahaan. Di antaranya,  PT. Graha Curah Niaga yang bergerak di bidang agraria (pupuk), di PT. Jakarta Prime Crane, PT. Bisma Narendra, dan Komisaris PT. Sorini Corporation Tbk.

Pria yang memiliki darah Pasundan dari sang kakek ini, memulai kiprah di dunia politik sebagai Wakil Bendahara DPP Golkar periode 2004-2009. Selanjutnya, Airlangga berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014, 2014-2019 dengan Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V. Pada tahun 2016, terjadi perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja Jilid II. Putra dari mantan Menteri Perindustrian ternama di era Presiden Soeharto, Ir. Hartarto, ini pun terpilih untuk menduduki kursi yang sama dengan sang ayah. Airlangga mewakili Partai Golkar menggantikan Saleh Husin dari Partai Hanura.

Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum definitif Partai Golkar secara aklamasi melalui rapat pleno yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta Rabu, 13 Desember 2017. Keputusan aklamasi dicapai setelah Aziz Syamsuddin mengundurkan diri dari pencalonan sebagai ketua umum Golkar.

Adu Kuat Bambang Soesatyo vs Airlangga Menjelang Munas Golkar

Kini, dinamika warga partai beringin menjelang Munas Golkar 2019 semakin kuat. Aksi berbalas dukungan dan manuver para elit tampak makin jelas. Sebagian menginginkan Airlangga Hartarto melanjutkan kepemimpinan. Sebagian yang kecewa dan mengoreksi kepemimipinan Airlangga dengan memberikan dukungan kepada figur lain, seperti Bambang Soesatyo.

Di barisan kecewa, politikus senior Golkar, Yorrys Raweyai menilai kepemimpinan Airlangga gagal meraih target 110 kursi parlemen dalam pemilihan legislatif 2019. Golkar hanya memperoleh 85 kursi di pemilu kali ini. Perolehan itu turun enam kursi dari pemilu 2014. Golkar mendapat 91 kursi parlemen dalam pemilu lima tahun lalu. 

Selain perolehan suara Golkar, pengelolaan partai di bawah kepemimpinan Airlangga juga dipersoalkan sejumlah dewan pimpinan daerah tingkat II. "Bantuan operasional partai tiap bulan sudah tidak ada, dana saksi bermasalah," ujar Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kepulauan Riau, Rizki Faisal, Senin pekan lalu, 1 Juli 2019. Kejadian ini, kata Rizki, baru terjadi di periode di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Bahkan, terdengar kabar dari beberapa daerah, bantuan saksi tidak sampai.

Menangkap suara-suara kekecewaan itu, Bambang Soesatyo mulai menggalang dukungan dari DPD tingkat II. Dukungan demi maju sebagai calon ketua umum Golkar berdatangan sejak Jumat pekan lalu, 5 Juli 2019. Dalam sepekan, Bambang mengklaim mengantongi dukungan lebih dari 100 DPD kabupaten/kota. Golkar memiliki 34 DPD I dan 540-an DPD II di seluruh di Indonesia.

Kabarnya kubu Bambang telah mengunci dukungan dari 26 DPD I Golkar untuk memuluskan langkah Ketua DPR RI itu maju di Munas mendatang. Selain dukungan, logistik pun tersedia. Nyaris setiap hari, kubu Bambang menggelar rapat konsolidasi di salah satu rumah Bambang di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, guna menakar kekuatan yang bisa digalang menjelang Munas dan memastikan orang-orangnya tetap berada dalam barisan pendukung.

Dalam prosesnya, Bambang menyebut para DPD pendukungnya mendapat ancaman akan dicopot dari jabatan di struktur kepengurusan Golkar. Sehingga, masih ada kemungkinan DPD-DPD yang sudah meneken pernyataan tertulis, menarik kembali dukungan.

Sehari setelah pernyataan itu, Ketua DPD Golkar Kota Cirebon Toto Sunanto dicopot dari jabatannya. Toto yakin dipecat gara-gara menyatakan dukungan kepada Bambang sepekan yang lalu. Ketua DPD I Jawa Barat, Dedi Mulyadi menampik hal itu. Dedi mengatakan Toto diberhentikan dari jabatannya berdasarkan permintaan lima pimpinan kecamatan Partai Golkar Kota Cirebon yang disampaikan melalui surat bertanggal 18 Juni 2019, sebelum Toto menyatakan dukungan kepada Bambang. Beberapa alasan Toto dicopot, karena dia ditengarai tidak membayarkan dana saksi saat pileg 2019. Dana itu diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. 

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily sejak awal membantah adanya tekanan terhadap pendukung Bambang. Kalau pun ada Ketua DPD yang dicopot dan diganti dengan pelaksana tugas, bukan karena mendukung calon tertentu, melainkan karena tugas yang sudah selesai atau dugaan tindakan menyeleweng, sehingga perlu diganti sesuai aturan organisasi. 

Selain menggalang dukungan dari DPD II, Bambang juga mengatakan sebelumnya telah mengunjungi sejumlah senior Golkar. Di antaranya Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung, anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar M.S. Hidayat, dan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Senior-senior lain yang akan dikunjungi, kata Bambang, di antaranya Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie, anggota Dewan Pembina Theo Sambuaga, dan lainnya. Senior akan dikunjungi kendati mereka cenderung mendukung Airlangga Hartarto.

Satu-satunya restu senior yang telah dikantonginya, kata Bambang, adalah Akbar Tandjung. Sesama kader HMI, Akbar mendorongnya maju sebagai calon ketua umum. Sinyal dukungan itu terungkap saat halal bihalal Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) pada Kamis pekan lalu, 27 Juni 2019. Akbar mendengar Bambang Soesatyo yang dipanggilnya dengan “Adinda”-panggilan khas kader senior HMI untuk juniornya- ingin maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Ia mengaku pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar karena kepandaian dan kemampuannya. Jadi, pesan Akbar, jika ingin menjadi Ketua Umum Partai Golkar harus pandai-pandai. “Saya dukung karena kita sepakat kader-kader kita harus menduduki berbagai posisi penting," ujar Akbar Tanjung ketika itu

Sementara itu Aburizal Bakrie belum menunjukkan sikap. Selaku Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar, Ical—sapaan akrab Aburizal—mengirimkan surat arahan bertanggal 25 Juni 2019 kepada DPP. Isi surat itu menyatakan raihan 85 kursi parlemen Golkar saat ini, dianggap jauh dari target Golkar sebanyak 110 kursi. Dewan Pembina kemudian merasa evaluasi penting demi Pilkada 2020 dan Pilpres 2024.

Menurut Ical, DPP PG tetap selayaknya melakukan evaluasi menyeluruh dan obyektif terhadap penurunan jumlah kursi legislatif di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota apalagi dengan perolehan jauh dari target yang diharapkan. Apakah surat itu berarti ia mengoreksi kepemimpinan Airlangga?. 

Dinamika Kisah Lama Rebutan Kursi Ketum

Perebutan kursi Ketum Golkar kali ini juga melibatkan politikus senior Golkar yaitu Luhut Panjaitan dan Jusuf Kalla. Kedua orang ini terkesan selalu adu pengaruh untuk mendudukkan orang-orangnya di kepengurusan teras partai Golkar. Perseteruan keduanya sebenarnya sudah berlangsung lama sehingga rebutan pengaruh pemilihan Ketum Golkar kali ini sebenarnya juga merupakan lanjutan dari adu pengaruh sebelumnya.

Pada saat Setya Novanto terjerat kasus hukum dan harus masuk penjara, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) begitu gencar menginisiasi gelaran Munaslub Partai Golkar untuk mengganti Setya Novanto. Namun faksi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) tidak mau menyerah.  LBP yang merasa berhasil mendudukkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali, 2016 lalu, tetap menginginkan agar pengganti Novanto adalah orangnya juga. Akhirnya terpilihlah Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum definitif Partai Golkar secara aklamasi melalui rapat pleno yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta Rabu, 13 Desember 2017.

Pada waktu itu JK merasa tidak mendapatkan dukungan dari Jokowi. JK menyadari jika Jokowi mendukung langkah LBP sehingga menyulitkan dirinya untuk melangkah terlalu jauh. Deklarasi dini pencapresan Jokowi oleh Golkar (baca: Setya Novanto), membuat JK semakin salah-tingkah karena mengkritisi Golkar akan ditafsirkan sebagai sikap tidak loyal kepada Jokowi.

JK paham betul, Jokowi seorang petarung Jawa yang sanggup menyingkirkan siapa saja- termasuk pendukungnya sendiri, sambil tersenyum. Masuknya Rizal Ramli ke dalam kabinet adalah bukti saat itu Jokowi mulai gerah dengan kekuatan JK di Istana. Rizal pun sukses memotong langkah JK, antara lain dengan menggagalkan skenario penguasaan Blok Masela yang kaya migas ke kelompok JK. Rizal juga sukses menghempaskan RJ Lino- mantan Dirut Pelindo II, yang merupakan orang dekat JK.

Saat itu JK sempat dirumorkan hendak mundur karena posisinya benar-benar dijepit oleh kekuatan LPB. Untuk menetralisirnya, Jokowi kemudian mencopot Rizal. Ingat, Rizal dicopot hanya 2 bulan setelah Setya Novanto menjadi Ketua Umum Golkar. Jokowi memanfaatkan isu moratorium reklamasi di pantai utara Jakarta sehingga publik tidak melihatnya sebagai bagian dari strategi Jokowi menyeimbangkan kekuatan di lingkar dalam (inner circle) Istana.

Memasuki akhir tahun 2016, JK mendapat suntikan semangat ketika Jokowi membutuhkan dukungan kuat di tengah terpaan badai isu sektarian sebagai imbas memanasnya politik proses politik terkait Pilkada DKI Jakarta. Aksi Bela Islam yang semula membidik Gubernur Jakarta (saat itu) Basuki Tjahaja Purnama, berpindah ke Istana. Tudingan Jokowi melindungi Ahok melalui LBP, menjadi alas pembenarnya. Jokowi yang sebenarnya memainkan dua kaki dengan menyodorkan Anies Rasyid Baswedan sebagai penyimbang Ahok, dibuat kalang-kabut.

JK memanfaatkan situasi itu dengan menjadi penyambung dukungan Jokowi ke kubu Anies. Melalui JK, tim Jokowi- termasuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, bergerak ke pesantren-pesantren untuk mencari dukungan sekaligus mematahkan jaringan Susilo Bambang Yudhoyono yang ditengarai mendompleng isu Ahok untuk merusak skenario Jokowi.

Setelah berhasil menenangkan kelompok Islam yang tersinggung dengan ucapan Ahok, Jokowi tanpa ampun “menghabisi” SBY. Kelompok-kelompok yang sempat mempunyai pikiran untuk menjungkalkan Jokowi, akhirnya menarik diri dan sebagian masuk Istana, termasuk Bachtiar Nasir- salah satu tokoh sentral di balik Aksi Bela Islam. Demi karir politik putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, SBY pun menghindari perang puputan dan memilih jalan yang lebih soft.

Setelah Anies duduk sebagai Gubernur Jakarta, JK kembali membuka front dengan kubu LBP yang tengah limbung. JK menjadikan isu korupsi e-KTP yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai jalannya. Satu-satunya hambatan untuk bisa mengendurkan ikatan Jokowi dengan LBP dan Setya Novanto adalah jaminan Golkar tetap akan berada di gerbong Istana sekalipun terjadi pergantian kepemimpinan.

JK meyakinkan Jokowi, Golkar tidak akan meninjau ulang dukungannya sekali pun terjadi pergantian pucuk pimpinan. JK juga menjamin tidak akan menggunakan Golkar untuk menekan Jokowi agar kembali dijadikan Wakil Presiden, apalagi maju sebagai calon Presiden di 2019 mendatang.

Awalnya Jokowi tidak menanggapi manuver JK. Jokowi terkesan membiarkan ulah Setya Novanto menghindar dari proses hukum. Bagaimana pun lebih nyaman tidak mengutak-atik sesuatu yang sudah fix. Terlebih Nasdem juga sudah mendeklarasikan dukungannya. Namun kuatnya tekanan publik yang menghendaki proses hukum terhadap Novanto, memaksa Jokowi berbalik arah. Jokowi tidak ingin kesan dirinya melindungi Novanto karena ada imbal-balik politik, yang berkembang semakin liar. Jokowi akhirnya “melepas” Novanto yang kemudian diikuti sikap tegas KPK.

Bukan LBP jika mendiamkan manuver JK. Sambil tetap memperkuat faksinya agar bisa mempertahankan posisi Novanto untuk sementara waktu, LBP bergerak cepat dengan menyodorkan nama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai pengganti Novanto kepada Jokowi, seperti dikutip dari detik.com (20/11/17). Upaya ini sebagaimana kita ketahui bersama berhasil dengan terpilihnya Airlangga  sebagai Ketua Umum definitif Partai Golkar secara aklamasi melalui rapat pleno yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta Rabu, 13 Desember 2017.

Berebut Restu Jokowi

Penentuan siapa Ketum Golkar kali inipun nampaknya juga akan didominasi oleh adanya pengaruh LBP, JK dan Jokowi. Gelaran Munas Partai Golkar nantinya tidak akan sekadar didominasi oleh adu kuat para kandidat caketum untuk meraih dukungan kader-kader di daerah semata tetapi juga akan diwarnai oleh manuver dari LBP, JK dan restu Jokowi. Tiket atau restu dari Presiden Joko Widodo terhadap salah satu kandidat calon ketua umum akan menentukan gelaran hasil Munas Partai Golkar. Calon yang akan bertarung untuk menduduki kursi Golkar harus mendapatkan restu dari Jokowi.

Memang ironis sebagai partai moderen yang independen dan di alam demokrasi yang dinamis ini, petinggi elit Golkar masih memakai cara kuno untuk bisa berkuasa dengan tetap bergantung restu penguasa. Padahal sebenarnya sebagai partai profesional, campur tangan rejim penguasa dalam pemilihan Ketum parpol adalah sesuatu yang tidak demokratis dan tidak sehat.

Baik Bamsoet atau Airlangga  sama-sama memiliki akses langsung terhadap lingkaran ke pusat kekuasaan Jokowi. Airlangga, sedang menjabat sebagai Menteri Perindustrian yang dekat dengan Jokowi. Bahkan, Airlangga sendiri semacam diberikan dispensasi oleh Jokowi untuk merangkap jabatan sebagai menteri dan ketua umum parpol. 

Sedangkan untuk Bamsoet, kini menjabat sebagai Ketua DPR yang memiliki tingkat kekuasaan setara dengan presiden dalam sistem trias politica atau pemisahan kekuasaan. Baik Golkar dan Jokowi sendiri memiliki sifat simbiosis mutualisme dalam kekuasaan saat ini. Di satu sisi, Jokowi membutuhkan Golkar. Pada sisi lain, Golkar membutuhkan Jokowi untuk terus merapat ke kekuasaan. Karena Golkar memang tak bisa jauh dari kekuasaan, dan itu nature-nya basis partai Golkar. Ketika Golkar keluar dari kekuasaan, otomatis elektabilitasnya akan anjlok. Hal itu sempat terjadi ketika Golkar berada di bawah mantan Ketum Aburizal Bakrie sekitar tahun 2014-2015 silam. 

Yang menarik dari pelaksanaan munas Golkar esok adalah waktu pelaksanaan Munas. Kubu Bamsoet mendorong agar Munas digelar secepatnya sebelum Jokowi dilantik sebagai presiden diperiode kedua. Sementara kubu Airlangga menginginkan agar Munas digelar pada Desember 2019. Kalau dilakukan bulan Desember, hampir pasti Bamsoet tidak lagi menjadi Ketua DPR karena masa jabatan habis di Oktober. Kalau Munas di September, bagaimana pun posisi Ketua DPR masih diisi Bamsoet

Jokowi nampaknya  tidak akan merestui calon ketum Golkar berdasarkan faktor kedekatan semata. Tetapi tentu akan mendengarkan juga masukan-masukan dari orang orang dekatnya seperti Jusuf Kalla dan LBP. Tetapi siapa diantara kedua orang ini yang akan mampu meyakinkan Jokowi untuk memilih jagoannya ?. Jika periode sebelumnya LBP berhasil “menjinakkan” Jokowi untuk mendukung jagonya, apakah kali ini LBP akan kembali bisa meyakinkannya. Atau malah mungkin JK yang lebih piawai memainkan peran untuk meyakinkan Jokowi agar mau mendukung jagoannya ?.

Yang jelas Jokowi akan menjatuhkan `sabdanya` kepada kandidat caketum yang bisa memastikan pemerintahannya berjalan baik hingga berakhir 2024. Jokowi sudah pasti memiliki pertimbangan tersendiri untuk menentukan siapa Caketum Golkar periode 2019-2024. Yang pasti siapapun yang terpilih sebagai Ketua Umum, Golkar tidak akan mau menjadi partai oposisi dan sudah terlanjur menikmati posisi "comfort zone" berpuluh tahun.

(Ali Mustofa\Roy T Pakpahan)
Share:


Berita Terkait

Komentar