Ini Dia Prediksi Calon Menteri Jokowi-Amin Menurut Pengamat

Jum'at, 12/07/2019 18:09 WIB
Jokowi dan iriana (Kompas.com)

Jokowi dan iriana (Kompas.com)

Jakarta, law-justice.co - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Maruf Amin memiliki waktu 3 bulan untuk menyeleksi nama menteri agar program pemerintah bisa berjalan efektif. Prediksi susunan jatah kursi menteri pun bermunculan. Termasuk soal siapa saja menteri yang terdepak dari singasana kekuasaannya pada saat pembentukan kabinet Jokowi-Maaruf Amin.

Jelang penyusunan nama-nama di kabinet. Sejumlah pengamat juga memberi catatan untuk kabinet Jokowi-Maruf nanti seperti dikutip dari Tribunews.com (12/7/2019)


1. Prediksi Nama-nama Menteri yang Terlempar

Sejumlah menteri dalam kabinet Jokowi-Jk diperkirakan tak lagi mengisi kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Dikutip dari Kompas.com yang mengutip dari JakartaPost, prediksi ini didasarkan atas teguran Jokowi kepada sejumlah menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).Teguran Jokowi itu disampaikan secara terbuka.

Empat menteri yang ditegur Jokowi yakni Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Selain mendapat teguran, tiga menteri yakni Darmin, Rini dan Jonan diketahui berusia lanjut, berbeda dari keinginan Jokowi yang menginginkan menteri berusia muda.

Diketahui, tahun ini Darmin berusia 70 tahun, Rini 61 tahun dan Jonan 56 tahun.

Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menyatakan, teguran Jokowi adalah sinyal bahwa keempat menteri yang disebutkan akan kehilangan pekerjaan mereka.

“Beberapa presiden sebelumnya sejak era Soeharto melakukannya. Para menteri yang mendapat teguran biasanya akhirnya tidak bergabung dengan kabinet berikutnya," kata Masinton, sebagaimana dikutip Jakarta Post sebagaimana dikutip Kompas.com.

Jokowi-Maruf juga diperkitakan tidak akan memakai lagi menteri-menteri yang terindikasi tersangkut kasus korupsi. Sedangkan, menteri yang terindikasi tersangkut kasus korupsi yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari PKB, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem.

Ketiganya berstatus saksi dalam tiga perkara berbeda di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Imam pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora.

Lukman juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.

Begitu juga dengan Enggar yang beberapa kali dipanggil penyidik KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG). Namun, panggilan itu belum terpenuhi.

2. Nama-nama Menteri dari PDI-P Ada di Tangan Megawati

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, nama-nama calon menteri Jokowi mendatang sudah ada di kantong Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Termasuk nama menteri muda yang akan menjabat.

"Kalau urusan kader PDIP Perjuangan yang jadi menteri itu adalah urusan prerogatifnya Ibu Megawati Soekarnoputri jadi pegangannya itu saja," ungkapnya di Aula Forum Komunikasi TNI-Polri (Foko), Senen, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).

Basarah menegaskan tidak ada yang tahu selain Megawati nama menteri dari PDIP yang direkomendasikan. Dia juga mengatakan seluruh nama yang direkomendasikan itu berdasarkan penilaian Mega.

"Saya belum tahu, karena itu full hak prerogatif Ibu Mega," jelasnya.

Dia enggan mengutak-atik urusan itu.

Wakil Ketua MPR itu yakin Mega memilih orang yang tepat.
"Itu urusan Bu Mega, saya belum tau, itu hak prerogatif dia," pungkasnya.

 

3. Megawati Beri Tanggapan soal Wacana Menteri Muda

Bagaimana tanggapan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai wacana Menteri Muda Jokowi?


Menurut Megawati, bisa saja menteri itu dari kalangan anak muda. Namun, puteri Presiden pertama Indonesia itu pun memberikan catatan penting, sebaiknya dipastikan memang bisa bekerja.

Begitupun yang berusia tua namun berpengalaman dan bisa bekerja, tak seharusnya ditolak. Megawati pun mengenang, di jaman Bung Karno, ada anggota kabinet yang muda, tapi memang pintar dan menguasai masalah.

"Ini yang saya lihat kelemahan kita dewasa ini. Orang disodor-sodorkan, tapi tidak mengerti secara praktis tata pemerintahan," ujar saat menjawab isu terkini di sela kunjungannya dalam Forum Perdamaian Dunia, di Beijing, China, seperti disampaikan dalam keterangan resminya kepada Tribunnews.com, Kamis (11/7/2019).

Namun, Megawati mengatakan seseorang calon Menteri minimal tahu soal DPR RI. Sebab di situlah tempat membuat undang-undang (UU), bertemu dan mengawasi mitra kerja, hingga memutuskan RUU bersama Pemerintah. Artinya, seorang muda itu paling tidak sudah harus belajar.

Megawati memberikan gambaran dirinya masuk pemerintahan sudah memiliki pengalaman di DPR dalam membuat perundangan.

"Kalau tidak tahu proses bikin perundangan, bagaimana? Dan saya suka bilang, (jadi menteri, red) memang mau mejeng saja? He he. Saya tidak akan menyebut nama."

"Kita lihat, mereka-mereka yang tidak punya latar belakang di dalam proses menjalankan tata pemerintahan di republik ini, dia fail (gagal, red)," ucap Megawati.

"Karena dia akan bingung sebenarnya dia mau bikin apa. Perundang-Undangan nggak hapal," tambahnya.

Oleh sebab itulah, Megawati menegaskan kalau ada anak muda yang ingin jadi menteri seperti wacana yang saat ini beredar, sebaiknya menyiapkan dirinya dengan baik.

4. Pengamat Sebut Ada Beban Koalisi Gemuk

Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, Presiden Joko Widodo memiliki beban dalam membentuk komposisi kabinet kerja di pemerintahan periode keduanya bersama Ma`ruf Amin.

Menurut Arya, beban tersebut terdapat pada besarnya jumlah partai politik koalisi yang mendukung Jokowi-Amin di Pilpres 2019.

Parpol tersebut ialah PDI-P, PKB, Golkar, Nasdem, PPP, Perindo, PSI, Hanura, dan PKPI.

"Publik berkeinginan agar presiden membentuk kabinet yang profesional untuk memudahkan kerja-kerja pemerintahan baru di 2024. Namun, saat ini sepertinya tidak mudah bagi Jokowi untuk mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu karena koalisi pendukungnya begitu tambun atau gemuk," ujar Arya saat dihubungi via telepon, Jumat, (12/7/2019).

Ketika koalisi pendukungnya banyak, lanjutnya, maka Presiden Jokowi memiliki kesulitan dalam berkompromi dengan partai-partai pendukung.Ia menambahkan, kesulitan Jokowi untuk berkompromi dengan parpol pendukung pemerintah bisa semakin berat jika ada parpol oposisi yang bergabung.

5. Pengamat Sarankan Jokowi Tak Sekedar Akomodir Parpol Pendukung

Direktur Diksi Indonesia Sebastian Salang mengatakan, Presiden terpilih Joko Widodo sebaiknya tidak menyusun formasi kabinet pemerintahan 2019-2024 hanya didasarkan pada permintaan partai politik semata.

"Ruang ini (penyusunan formasi kabinet) tidak boleh dibiarkan atau diberikan begitu saja kepada partai politik, dan juga kepada Presiden Jokowi," kata Sebastian dalam diskusi bertajuk "Menakar Calon Kabinet Jokowi" di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (11/7/2019).


Jokowi dinilai juga harus menampung aspirasi masyarakat sebagai masukan penting untuk menentukan nama-nama yang dibutuhkan dalam kabinet kerja Jilid II.

"Mendapat input atau masukan dari publik tentang harapan publik, mengenai proses pembangunan pemerintah ini," ujar dia.

Sebab, menurut Sebastian, Jokowi terpilih kembali sebagai presiden bukan semata-mata karena partai politik pendukung, tetapi sejatinya karena faktor kepercayaan rakyat kepada Jokowi.

 

(Yudi Rachman\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar