Rasionalitas Pemimpin Melawan Manuver Politik "Playing Victim"

Banyak masukan dari para relawan pasangan Capres 02, agar Capres 02 tidak bertemu dengan pasangan Capres 01. Anjuran untuk tidak ketemu ini bisa tidak elok dalam alam demokrasi, karena kebebasan bagi seorang pemimpin terpasung oleh tuntutan baik oleh pengamat maupun relawan pendukung terutama bagi pasangan 02. Medsos begitu gegap gempita dengan ancaman bahwa dukungan selama pilpres 2019 bagi pasangan tertentu akan dicabut. Semudah itukah mencabut dukungan, apalagi ancaman itu datang dari individu yang tidak mau adanya rekonsiliasi, dan lebih tepatnya para pelaku playing victim. Karena banyak politisi kita dijangkiti oleh penyakit playing victim ini.

 

Demikian dikatakan pengamat politik, Dr. Safri Muiz kepada Law-Justice.co di Jakarta, Selasa (9/7).  Playing victim adalah eknik memposisikan diri sebagai korban atau orang yang terluka demi mengelabui musuh atau berakting seolah olah menjadi korban kezaliman kubu lawan. Cara ini dianggap cukup efektif untuk menarik simpati masyarakat. Kalau kita sadari bahwa republik ini dibangun bukan oleh para pelaku politisi pendendam, tetapi oleh pemikiran besar founding father kita. Mereka sangat menjaga jiwa patriotisme, mereka sangat menjaga jiwa kesatria. Menang atau kalah bagi mereka itu adalah rasionalitas dalam bertanding.

 

Pemilu apalagi pilpres adalah pertandingan yang dilakukan dalam alam demokrasi, begitulah cara rakyat mencari sosok seorang pemimpin. Demokrasi sangat menjung tinggi kedewasaan dalam menyikapi setiiap momentum pergantian seorang pemimpin. Bukan dendam yang dikedepankan, akan tetapi rasionalitas seorang pemimpin diuji pada saat menentukan arah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, lanjut Safri.

 

Seorang pemimpin akan berdiri tegak untuk menyampaikan sikap mereka dan kita rakyat harus total ikut dalam barisan pemimpin yang kita yakini itu adalah pilihan yang terbaik. Walaupun kebijakan tersebut tidak bisa menyenangkan semua orang atau dengan kata lain menyenangkan semua pengikut pemimpin tersebut. Tapi rakyat menunggu rasionalitas dari kepemimpinan seseorang dari tindakan dan sikap yang bijak demi bangsa dan negara. Bukan demi kepentingan golongan tertentu, apalagi kepentingan sesaat dan menguntungkan orang tertentu atau golongan tertentu, tegas Safri.

 

Tindakan usaha rekonsiliasi yang akan diambil oleh pasangan 02 dan pasangan 01, haruslah kita yakini bahwa keduanya adalah putra terbaik republik. Kita sangat yakin bahwa kedua tokoh ini tidak bisa kita kendalikan dangan masukan dari kepentingan yang diluar rasionalitas rakyat banyak. Kita harus sadar bahwa kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari anak  negeri yang menginginkan perubahan. Kita ingin perubahan itu bisa memperbaiki kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita ingin konstitusi negara dapat dijalankan sesuai dengan koridor bernegara dan tidak ingin negara ini menjadi negara gagal, ujar Safri.

 

Banyak surat terbuka yang bersileweran di medsos maupun media maenstrem. Surat terbuka ini sudah digoreng untuk mempengaruhi salah satu pasangan. Tapi menurut saya tidak elok kalau kita ada kecenderungan untuk mengancam, apalagi yang kita ancam tersebut adalah orang yang sangat kita hormati. Janganlah kata-kata kasar yang muncul, kalau memang kritikan dan masukan gunakanlah bahasa yang santun. Toh saya yakin bila kritikan dan masukan tersebut disampaikan dengan kalimat yang sejuk dan santun, para pemimpin kita akan mempertimbangkannya.

 

Safri menambahkan, pendukung tidak boleh "mutung" bila kritikan dan masukan kita tidak dipakai. Karena tidak ada kebenaran absolut di dunia ini, yang ada adalah banyak perspektif. Sehingga biarlah para pemimpin negeri kita ini menggunakan rasionalitasnya dalam menentukan kebijakan untuk Indonesia lima tahun ke depan. Kita sudahi berbagai argumen yang provokatif, kita ingin rakyat hidup dengan tenang.

 

Rakyat kita yakin bahwa  Prabowo dan Jokowi akan memainkan peran yang signifikan dalam mengejewantahkan kebijakan-kebijakan negara, demi tercapainya Indonesia adil dan makmur. Oposisi ataupun tidak oposisi, bagi kita bukanlah hal yang perlu kita perdebatkan terus. Yang kita inginkan parlemen berjalan sesuai dengan kaidah konstitusi. Kenapa kita harus berdebat bila kritikan dan masukan yang  positif dari setiap wakil kita di parlemen, walaupun  partai mereka berbeda. Tetapi mereka adalah resmi sebagai wakil rakyat yang tugasnya untuk mengkritisi pemerintah, biar ada check and balance, tegas Safri.