DPRD Panggil Manajemen PRJ Terkait Mahalnya Tiket

Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra, M. Taufik mendesak komisi komisi B dan C DPRD bertindak untuk segera memanggil manajemen Pekan Raya Jakarta (PRJ). Hal ini terkait keluhan warga dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menilai tarif tiket masuk PRJ terlewat mahal.

"PRJ itu harus dievaluasi dan PRJ bukan sesuatu berdiri sendiri dan bukan semaunya menentukan sendiri, tapi koordinasi dengan Pemprov DKI," kata Taufik di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Menurutnya mengenai tarif masuk dikoordinasikan, karena PRJ ini juga bagian dari hiburan masyarakat.

"Saya mendorong Komisi B dan C untuk memanggil manajemen PRJ, karena di situ juga  terlibat pemerintah provinsi selaku pemilik saham," kata Taufik.

Manajemen PRJ tidak boleh memungut sesuatu dari masyarakat.tanpa koordinasi dengan Pemprov DKI terlebih dulu termasuk soal tarif masuk.

Melansir dari Antara, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan manajemen PRJ hanya memungut tarif yang mahal, tetapi gagal memberikan kenyamanan kepada pengunjung. YLKI menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk mengawasi pelaksanaan PRJ.

"Masih ada waktu seminggu lagi bagi managemen PRJ untuk memperbaiki layanan dan kinerjanya," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi di Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).

Salah satu paket acara HUT ke-492 Jakarta adalah pelaksanaan PRJ atau Jakarta Fair, yang dilaksanakan per 22 Mei-30 Juni 2019. Tarif parkirnya menerapkan harga flat yakni Rp30 ribu per sekali masuk. Sedangkan tiket masuk tarifnya Rp40 ribu per orang untuk pengguna mobil jadi total harus merogoh kocek Rp70 ribu.

"Kondisi area parkir sangat tidak nyaman, terbuka, dan berdebu. Selain itu, managemen PRJ seharusnya bisa menakar berapa kapasitas maksimal area PRJ dan area parkir," kata Tulus.