Meski Demo Besar, China Tak Izinkan Kepala Kota Hong Kong Mundur

China, law-justice.co - Pemerintah China tidak membiarkan pemimpin Kota Hong Kong, Carrie Lam, mundur dari jabatannya bahkan jika dia menginginkannya karena desakan demo, menurut seorang pejabat senior pemerintahan yang dekat dengan Lam, pada Senin (17/6).

"Lam mundur, itu tidak akan mungkin terjadi," kata pejabat yang menolak disebutkan namanya itu.

Pejabat tersebut menambahkan, "Lam ditunjuk oleh pemerintah pusat, sehingga untuk mundur diperlukan pembicaraan dan pertimbangan tingkat pusat."

Massa yang diklaim berjumlah sekitar dua juta orang di Hong Kong turun ke jalan untuk menuntut Lam mundur atas kontroversi Rancangan Undang-undang (RUU) Ekstradisi.

Perlawanan terhadap usul peraturan hukum yang memungkinkan ekstradisi ke China daratan itu merupakan demonstrasi terbesar di Hong Kong dalam beberapa dekade terakhir.

Kendati Lam telah menangguhkan pengesahan RUU tersebut, namun gestur dramatiknya tidak mampu meredakan kemarahan masyarakat yang menentang.

Kekacauan terjadi di Hong Kong setelah bertahun-tahun penuh kebencian atas apa yang dianggap warganya sebagai peningkatan campur tangan yang represif dari pemerintah China, kendati terdapat perjanjian otonomi "satu negara, dua sistem" ketika pengembalian wilayah itu oleh Inggris tahun 1997.

Kini, pergolakan di Hong Kong juga menjadi persoalan lain bagi Presiden China Xi Jinping, yang menghadapi masalah perang dagang dengan Amerika Serikat. Sebagaimana yang dilansir dari Antara, mundurnya Lam hanya akan memperburuk krisis yang dihadapi oleh pemerintah China saat ini.

"Jika Lam mundur, itu hanya akan menambah masalah baru di berbagai tingkatan, daripada menyelesaikannya," tutur pejabat yang terlibat dalam pertemuan untuk membahas krisis politik di Hong Kong.

Dengan meningkatnya massa yang ikut serta berdemonstrasi dan menuntut kemunduran Lam, pemimpin Hong Kong itu meminta maaf.

"Kekurangan dalam kerja keras pemerintah Hong Kong telah menimbulkan kontroversi yang substansial dan pertentangan di masyarakat," kata Lam.

Sementara itu, kantor urusan Hong Kong dan Makau di China juga tidak segera berkomentar tentang kemungkinan pemerintah pusat tidak mengizinkan Lam untuk mundur.

Juru bicara kementerian luar negeri China, ketika ditanya mengenai nasib Lam, menjawab bahwa pemerintah akan "selalu membenarkan" pekerjaan yang dilakukan Lam dan "akan selalu tegas mendukung sang Kepala Eksekutif."