Tren Nikah Muda Bahayakan Kinerja Perekonomian Negara

Kamis, 13/06/2019 19:23 WIB
Rumah kumuh di Indonesia (Foto: Medium)

Rumah kumuh di Indonesia (Foto: Medium)

Jakarta, law-justice.co - Beragam persoalan masih menghadang perekonomian Indonesia untuk bisa tumbuh tinggi. Tapi ada satu masalah laten yang tersembunyi dan harus ditangani, yaitu angka perkawinan dini yang berbahaya bagi kestabilan ekonomi masyarakat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, mengatakan pemerintah harus mewaspadai masih tingginya angka perkawinan dini di beberapa daerah.

"Yang perlu diwaspadai masih tingginya persentase perkawinan dini di beberapa daerah. Bisa bertambah buruk. Karena terjadi perkawinan tidak siap mental dan ekonomi sehingga menyebabkan tingkat kematian bayi," jelas Suhariyanto dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Kamis (13/6/2019). Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo; Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso; dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Sebelumnya, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pernikahan diri merupakan penyebab serius yang bisa mengakibatkan stunting (gangguan pertumbuhan). Pasalnya, wanita yang menikah dini tidak memiliki kondisi yang optimal untuk melahirkan anak.

"Salah satu penyebab stunting adalah pernikahan dini, karena kondisi (tubuh) tidak dalam keadaan full sehingga berpotensi stunting," ujar Bambang.

Akibat dari adanya stunting, masyarakat yang tidak miskin menjadi miskin. Sedangkan yang sudah miskin akan meneruskan kemiskinannya. Ini menimbulkan masalah ekonomi baru.

"Karena untuk menumbuhkembangkan anak, tidak hanya memperbaiki gizi, namun dari akarnya yang masih terganggu karena pernikahan dini," kata dia.

Pernikahan dini pula, menurut Bambang bisa menyebabkan perempuan untuk berhenti sekolah. Apabila sudah berhenti sekolah, maka kualitas pendidikannya akan menurun.

Padahal menurut Bambang, perempuan merupakan sumber daya potensial dalam bidang pembangunan dan ekonomi yang tidak hanya berkontribusi positif terhadap keluarga, tetapi juga kepada masyarakat. "Harusnya potensi tersebut harus diikuti jaminan akses pendidikan dan kesehatan," kata Bambang.

Selain perkawinan dini, masalah pendidikan di Indonesia juga perlu diwaspadai. Khususnya soal turun tajamnya angka murid yang mampu secara keuangan untuk melanjutkan kuliah.

"Kita harus waspadai curamnya angka partisipasi sekolah untuk yang berumur 19-25 tahun. Dengan kata lain, banyak anak yang lulus SMA. Hanya 1 di antara 4 orang yang mampu lanjutkan kuliah," ujar Suhariyanto.

Sebelumnya di tempat yang sama, Sri Mulyani mengatakan, tahun depan pemerintah akan fokus meningkatkan kualitas SDM. Karena mayoritas tenaga kerja Indonesia berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"59% tenaga kerja kita masih berpendidikan SMP atau di bawah SMP, skill tidak memadai dengan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi yang makin meningkat," ujar Sri Mulyani.

Tingkat pendidikan yang rendah ini membuat Indonesia sulit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana yang dilansir dari CNBC, teknologi terus berkembang dan diperlukan kemampuan memadai dari para SDM di dalam negeri.

"Tantangan middle income trap, atau industri 4.0 bagaimana meningkatkan fokus di dalam produktivitas, menyerap teknologi, pasar tenaga kerja yang kondusif dengan kenaikan produktivitas ini akan menjadi faktor mendorong tingkat investasi yang tinggi dan berkelanjutan," papar Sri Mulyani.

(Rois Haqiqi\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar