Warga Mendesak PT Sentul City Tidak Lagi Menarik Biaya Lingkungan

Selasa, 11/06/2019 15:31 WIB
Puluhan warga Sentul City berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (30/4/2018) (law-justice.co/ Robinsar Nainggolan)

Puluhan warga Sentul City berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (30/4/2018) (law-justice.co/ Robinsar Nainggolan)

law-justice.co - Komite Warga Sentul City (KWSC) mendesak PT Sentul City dan anak perusahaannya, PT Sukaputra Graha Cemerlang (SGC), tetap menjalankan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA), meskipun sedang mengupayakan Peninjauan Kembali (PK).

Melalui putusan Kasasi pada tanggal 21 Desember 2018, MA telah memenangkan gugatan KWSC terhadap PT SGC yang masih menarik Biaya Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan (BPPL). Melalui putusat tersebut, MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang membenarkan penarikan BPPL kepada warga.

“Menyatakan bahwa PT Sentul City dan PT SGC tidak berhak untuk menarik BPPL dari warga di seluruh kawasan Sentul City karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,” bunyi putusan majelis hakim, yang diketuai oleh H. Hamdi.

Juru bicara KWSC Deni Erliana mengatakan, putusan Kasasi itu telah berkekuatan hukum tetap sehingga PT Sentul City dan PT SGC harus segera mengeksekusi putusan tersebut.

“Adapun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, tidak bisa  menunda pelaksanaan eksekusi putusan tersebut,” kata Deni melalui siaran pers yang diterima redaksi pada Senin (10/6/2019).

Dengan adanya putusan kasasi itu, kata Deni, PT Sentul City juga tidak boleh mengancam untuk memutuskan saluran air bersih warga yang tidak membayar BPPL. Pembiayaan BPPL selama ini dianggap telah membelenggu hak warga Sentul City untuk mendapatkan pasokan air bersih.

“Merupakan kewajiban hukum bagi semua pihak di negara ini untuk mematuhi Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena putusan pengadilan mengikat bagi pihak yang terdapat pada putusan tersebut,” ujar Deni.

Adapun PT Sentul City memastikan bahwa akan melakukan upaya PK terhadap putusan Kasasi tersebut. Melansir Radar Bogor, Juru bicara PT Sentul City Alfian Mujani mengatakan, putusan tersebut mengabaikan keberadaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang mengatur kewajiban warga untuk membayar BPPL kepada pengembang atau pihak yang ditunjuk oleh pengembang.

“PT Sentul City memastikan akan melakukan upaya hukum dengan  mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi tersebut,’’ kata Alfian.

Konflik antara warga dan PT Sentul City sudah terjadi setidaknya sejak 2004. Warga merasa hak-haknya untuk memperoleh air bersih terancam karena pengelola air menjadikan sebagai alat sandera. PT SGC menggabungkan tarif tagihan air dengan Biaya Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan (BPPL). Warga sendiri mempermasalahkan iuran BPPL karena tidak ada koordinasi bersama. Selain itu, PT Sentul City belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

(Januardi Husin\Reko Alum)
Share:


Berita Terkait

Komentar