Wasekjen Demokrat Minta Jokowi-Prabowo Bubarkan Koalisi

Minggu, 09/06/2019 15:15 WIB
Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik (Foto: Ngopibareng)

Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik (Foto: Ngopibareng)

[INTRO]

Partai Demokrat sudah berjalan sendiri, karena tidak ikut bergabung dengan kolisi Indonesia Adil Makmur lagi. Mengingat posisinya yang tak punya kawan, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Rachland Nashidik menganjurkan agar Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan koalisi masing-masing. Anjuran itu disampaikan Rachland melalui akun Twitternya pada Minggu (9/6/2019) demi kesatuan bangsa.

Mengutip detikcom, Rachland menilai mempertahankan koalisi seperti mengawetkan permusuhan di antara dua kubu dan memelihara potensi benturan di akar rumput.

"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland.

"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," lanjutnya.

Menurut Rachland, pembubaran koalisi adalah langkah terbaik untuk menyatukan masyarakat yang terpecah karena Pilpres 2019.

"Sekali lagi, Pak @jokowi dan Pak @prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput. Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai," tutur dia.

Rachland mengatakan, membubarkan koalisi bukan berarti melupakan jasa para parpol pendukung. Namun, menurut dia, proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) pada dasarnya tak membutuhkan peran parpol koalisi.

"Siapapun nanti yang setelah sidang MK menjadi Presiden terpilih, dipersilahkan memilih sendiri para pembantunya di Kabinet. Kenangan Partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik Presiden terpilih tak akan pupus karena koalisi sudah bubar. Begitulah sistem Presidensial," kata Rachland.

(Nikolaus Tolen\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar