LSM HAM dan Hukum Cecar Polri Bisa Ungkap Dalang Kerusuhan

Minggu, 26/05/2019 22:06 WIB
Pelaku kerusuhan bertato dalam aksi 22 Mei di Petamburan dan Slipi, Jakarta Barat. (Foto: Mirsan Simamora)

Pelaku kerusuhan bertato dalam aksi 22 Mei di Petamburan dan Slipi, Jakarta Barat. (Foto: Mirsan Simamora)

Jakarta, law-justice.co - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mempertanyakan kelanjutan pernyataan kepolisian (Kapolri) terkait dalang kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi 21-23 Mei yang menyebutkan orang-orang tersebut merupakan preman bertato dan dibayar untuk melakukan anarkis. Ungkapkan segera siapa mereka dan dalang aktornya siapa sebenarnya. Polri jangan hanya bisanya kasih pernyataan tapi tak jelas kelanjutannya.

Hal itu disampaikan Koordinator Kontras, Yati Andriyani dalam konferensi pers bersama sejumlah LSM dan organisasi HAM, seperti; YLBHI, LBH Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen, Amnesty Internasional Indonesia, Lokataru Foundation dan LBH Pers di Gedung YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (26/5). "Kapolri mengatakan juga menemukan amplop berisi uang dan ada massa bayaran. Namun sampai saat ini pernyataan-pernyataan itu juga seperti tidak ada kejelasan, hanya dalam bentuk siaran pers tetapi juga tidak mampu meredam situasi yang ada," tegas para aktivis tersebut.

Seharusnya kepolisian melanjutkan hal tersebut dengan mekanisme akuntabilitas penegakan hukum yang jelas dan transparan. "Jangan bisanya hanya menyebutkan ada pihak ketiga, penunggangan tetapi pemerintah gagal menjelaskan, siapa sebetulnya yang dimaksud dalang dan penunggang itu," tegasnya.

Tuntutan publik akan adanya pengungkapan dalang oleh kepolisian sangat penting, selain soal akuntabilitas juga untuk meminimalisir informasi hoax dan potensi-potensi kerusuhan ke depan. Pengungkapan itu juga untuk memudahkan upaya-upaya penegakkan hukum yang ada saat ini. Karena ini tidak main-main sebab ada belasan nyawa yang mati sia-sia.

"Jadi jangan sampai banyak informasi yang dipublikasi, tetapi informasi itu sendiri tidak jelas sampai sekarang. Kami lihat masih terus saja terjadi negara dan aparat memproduksi atau mempublikasi informasi tertentu tapi kelanjutannya penyelesainnya tidak jelas," tegas para aktivis. (PR)

(Warta Wartawati\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar