DPR Berharap Prabowo Bertemu Jokowi Setelah JK

Calon Presiden dari pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto pada Jumat (24/5/2019) menyempatkan diri untuk bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK. Langkah Prabowo itu diapresiasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo, karena diharapkan mampu membawa dampak positif bagi situasi perpolitikan saat ini. Dia juga berharap, agar aksi positif Prabowo tidak berhenti, terutama untuk segera bertemu dengan Joko Widodo atau Jokowi.

“Silaturahim para elit politik sangat bagus untuk meneduhkan kondisi para pendukung masing-masing. Jika elite bisa bersikap hangat dan sling menghormati satu sama lain, maka pendukuhng di bawah juga akan meneladani. Kami sendiri dari kalagan dunia usaha sangat berkepentingan situasi politik nasional bisa segera kembali kondusif,” katanya seperti dikutip dari Suara.com, Jumat (24/5/2019).

Selain itu, Politikus partai Golkar ini juga mengapresiasi langkah kubu Prabowo yang sudah menempuh jalur hukum untuk mendaftarakan gugatan atas hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, langkah tersebut akan menggambarkan situasi demokrasi yang menguat di Indonesia. Hal itu disampaikan Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menanggapi aksi demo yang berujung rusuh pada tanggal 21-23 mei kemarin.

“Karena sudah menggunakn jalur konstitusional, mudah-mudahan apapun keputusan MK nantinya, harus dihormati oleh semua pihak, baik itu dari pihak BPN (Prabowo) maupun TKN (Jokowi), dan pendukung masing-maisng. Kami di dunia usaha, sekali lagi ingin situasi politik dapat segera kondusif,” terang Bamsoet.

Pengganti Setya Novanto di kursi tertinggi DPR ini juga berharap agar rangkaian proses hukum di MK dapat bejalan dengan lancar dan sesuai aturan. Pengerahan massa untuk melakukan aksij demo diharapkannya agar tidak terjadi lagi.

Dia ingin agar majelis hakim MK yang menyidangkan sengketa Pilpres ini dapat diberi kepercayaan sepenuhnya dalam menyelesaikannya. Sebab kalau masih ada aksi massa, maka besar kemungkinan kericuhan akan terjadi.

“Jangan sampai selama proses persidangan di MK maupun setelah MK mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat, justru diwarnai dengan aksi demonstrasi lagi. Jika seperti ini terus, masyarakatlah yang akan menjadi korbannya. Apapun keputusan MK, wajib dihormati oleh seluruh pihak,” tandasnya.