Kontroversi Selepas Quick Count (Tulisan-6)

Perang Kesahihan Metodologi

Sabtu, 04/05/2019 19:52 WIB
Quick count dalam pilres 2019 (Foto: tribune)

Quick count dalam pilres 2019 (Foto: tribune)

Jakarta, law-justice.co - Sepuluh lembaga survei yang bernaung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) melakukan hitung cepat (quick count) dan menyatakan pasangan Joko Widodo-Maruf Amin pemenang Pemilu 2019. Mereka adalah Saiful Mujani Research & Consulting, Indo barometer, Indikator Politik Indonesia, Poltracking, Centre for Strategic International Studies (CSIS), Cyrus Network, Charta Politica, Lingkaran Survey Indonesia Denny JA (LSI Denny JA), Populi Center, dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Litbang Kompas yang tak berafiliasi dengan mereka, juga berkesimpulan serupa.

Jurdil2019.org, Ayo Jaga TPS, dan Roemah Djoeng yang juga melakukan hitung cepat,  berkesimpulan sebaliknya.  Prabowo Subianto-Sandiada Uno yang Berjaya, menurut mereka. Jadi 3 berbanding 11. Hitungan siapa gerangan yang akurat?

Masyarakat kita seketika terbelah saat menjawabnya. Muncul kemudian tuduhan dari kubu 02 (Prabowo-Sandi) bahwa yang menyatakan pasangan 01 (Jokowi-Amin) pemenang  adalah lembaga survei bayaran. Prabowo Subianto sendiri dengan tegas menuduh mereka pembohong. Isu pemilu curang berhembus kencang tak lama berselang. KPU termasuk yang dikecam-dicerca dengan alasan berpihak ke petahana.

Kabar yang belakangan muncul termasuk: Jurdil2019.org sesungguhnya bukan lembaga survei. Sesuai sertifikat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),  ia adalah pengawas Pemilu. Akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukannya, situs ini langsung diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atas saran dari Bawaslu.

Taruhan Reputasi

Bertumpu pada ilmu statistik, quick count adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan memprediksi hasil pemilu. Lewatnya diharapkan spekulasi akibat ketidakpastian hasil pemungutan suara bisa diminimalkan. Lantas bagaimana langkah pelakunya dalam menghitung cepat?  

Peneliti mencatat hasil rekapitulasi suara yang telah selesai dilakukan panitia Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, data yang diambil bukan berasal dari seluruh TPS melainkan sampel proporsional. Data tersebut langsung dikirim relawan lembaga survei ke pusat data untuk dihitung totalnya. Prosesnya ringkas sehingga hasilnya bisa diketahui publik tak lebih dari 1-2 jam setelah masa pencoblosan usai. Adapun data KPU perjalanannya sangat panjang. Hasil rekapitulasi dari TPS dikirim dulu ke kecamatan (PPK) untuk ditabulasi. Dari sana kemudian, berturut-turut ke kabupaten, provinsi, dan ke pusat. Sebab itulah baru pada 22 Mei mendatang KPU baru mengumumkan hasil akhirnya.

“Yang lebih penting, quick count adalah instrumen pembanding hasil rekapitulasi suara yang akan dilakukan KPU. Kalau tak ada quick count  kita tak punya alat untuk mengecek kualitas kerja KPU yang dibiayai mahal oleh rakyat,” kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani kepada Law-justice.co.

Untuk membuktikan bahwa hasil hitung cepat yang ditampilkannya adalah produk ilmiah dan sekaligus membantah tuduhan Prabowo Subianto, sejumlah lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) pun mengungkap metodologi dan cara kerjanya. SMRC-LSI dan Indo Barometer, termasuk. Berikut ini gambaran pendekatan dan cara kerja mereka. 

SMRC dan LSI menggelar kerja sama saat mengerjakan hitung cepat pada Pilpres 17 April 2019. Mereka menjadikan 6. 000 dari total 809.497 TPS sebagai obyek penelitian. Metode pemilihan sampelnya adalah Systematic Cluster Random.

TPS mereka kelompokkan menurut stratifikasi wilayah daerah pemilihan (Dapil) DPR RI dan status pedesaan-perkotaan. Di masing-masing stratum (irisan Dapil dan wilayah pedesaan-perkotaan) dipilih TPS sebagai cluster.  

Fungsi stratifikasi adalah  menekan error dengan membuat sampel terdistribusi proporsional pada tiap stratum. Cluster bertujuan membuat observasi lebih efisien. Ia merupakan keniscayaan karena suara sah adalah dalam bentuk hasil tabulasi suara di setiap TPS. Dari total 6.000 TPS yang dirandom, 93 tidak bisa dijangkau oleh relawan mereka. Umumnya TPS itu berada di wilayah Indonesia Timur, terutama Papua. Dengan demikian hitung cepat final dilakukan di 5.907 TPS.

Dari 5.907 TPS, data sementara yang masuk ke pusat data SMRC-LSI  5.907 TPS (100%) untuk hitung cepat  pemilihan presiden. Total sampel suara sah 1.115.567.5905 TPS (99.97%) untuk pemilihan legislatif DPR RI, dengan total sampel suara sah 959.399. Jumlahnya seperti itu karena hitung cepat pileg sisa 2 TPS, yakni 1 di di Provinsi Kepulauan Riau dan 1 lagi di Nias Selatan, Sumut.

Di TPS Kepri tersebut tidak tersedia plano C1 sehingga ketua TPS memutuskan penghitungan suara dilakukan di tingkat kecamatan (PPK). Sampai sekarang belum ada hasilnya. Di TPS Nias Selatan itu terjadi keterlambatan distribusi surat suara sehingga pemungutan suara baru dilakukan pada Selasa 23 April 2019.

Adapun alasan SMRC-LSI mengambil 6.000 sampel adalah karena ingin errornya di bawah 1% dan untuk mendapat gambaran kekuatan partai per dapil. Dan dari hasil simulasi diketahui bahwa quick count 6.000 TPS bisa menghasilkan akurasi yang sangat tinggi (margin of error, moe, +/- 0.47% pada tingkat kepercayaan 95%).

Adapun cara kerja SMRC-LSI adalah sebagai berikut. Pertama, TPS hitung cepat dipilih secara acak. Di masing-masing TPS ditugaskan 1 relawan. Kedua, di sana relawan mencatat hasil rekapitulasi, lalu mengirim data hasil suara di TPS lewat aplikasi pengiriman data. Ketiga, data yang dikirim relawan diterima oleh data center LSI-SMRC untuk divalidasi, dihitung, kemudian ditransfer ke media untuk dipublikasikan. Keempat, sekaligus yang terakhir,  publikasi dilakukan oleh media TV dan elektronik.

Hasil quick count  LSI-SMRC mengunggulkan pasangan Jokowi-Amin dengan perolehan suara 54,89%; selisih 9,78% dari pasangan Prabowo-Sandi yang meriah suara 45,11%. Dengan moe hitung cepat  diperkirakan +/-0,5% pada tingkat kepercayaan 95%, maka suara untuk pasangan Jokowi-Amin diperkirakan antara 54,38% - 55,39%, dan Prabowo-Sandi 44,61% - 45,62%. Selisih suara kedua pasangan calon signifikan secara statistik (lebih dari 2 x moe), sehingga pasangan Joko Widodo- Ma’ruf Amin diprediksi akan memenangkan pemilihan presiden. Namun, hal itu baru bisa dipastikan ketika KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang sah mengumumkannya pada 22 Mei nanti.

Buka-bukaan

Indo Barometer juga mengungkap secara benderang metodologi yang dipakainya. Kepada Teguh Vicky Andrew dari Law-justice.co, Penanggung Jawab atau Koordinator quick count mereka, Asep Saepudin, mengatakan mereka menggunakan metode yang sama dengan LSI-SMRC, yakni stratified Systematic Cluster Random Sampling. Pembedanya adalah jumlah sampel yang dipilih dari populasi. Kalau SMRC-LSI memilih 6.000 TPS, Indo Barometer hanya 1.200 TPS.

“Jumlah 1.200 TPS ini sudah ada hitung-hitungannya. Dasarnya adalah DPT [daftar pemilih tetap]  KPU.  DPT ini menjadi basis proporsi dari masing-masing provinsinya. Nah, proporsi dari masing-masing provinsinya menjadi bobot sampel 1.200 yang sudah ditetapkan sama kita,” kata Asep Saepudin.

Dari sekitar 809 ribu TPS, sampelnya 1.200 TPS.  Dalam menghitung sampel satuannya bukan TPS melainkan DPT. Nanti dari situ diambil sampel minimum DPT. Lalu rata-rata DPT per TPS itu kira-kira berapa. Itu menjadi rasio minimum jumlah sampel yang bisa diambil.  Hukum statistik bicara seperti itu .

Apakah 1.200 TPS  bisa mewakili 800 ribuan TPS di Indonesia?  “Bisa mewakili, karena sudah dihitung berdasarkan statistik dengan kisaran margin of error 0,5 % saja. Itu sudah over sampling juga, pada tingkat kepercayaan 99%.”

Dengan metode Stratified Systematic Cluster Random Sampling, mereka menetapkan seluruh TPS nasional di 34 provinsi sebagai populasinya. Sampel harus berdasarkan proporsi yang diambil secara langsung terhadap sampling frame-nya TPS. Itu dilakukan secara sistematik.

Di Jakarta, misalnya. Indo Barometer menjadikan 49 TPS sebagai sampel. Sebelumnya mereka harus mengetahui daftar populasi di setiap TPS tersebut. Mereka lantas memerhatikan sampling fraction, interval antar populasi, nilai rasio.

“Jadi, misalkan, populasinya ada 100 TPS. diambil cuma 10 TPS. Jadi intervalnya 100 dibagi 10, itu namanya sampling fraction. Maka interval yang 10 itulah jadi TPS pertama, TPS ke-11, TPS ke-21, ke-31 dan seterusnya. Itulah yang menjadi pengamatan pengambilan sampling.”

Dengan cara seperti itu bias kepentingan tertentu dalam pengambilan TPS tak terjadi.  Peneliti harus netral saat menentukan TPS;  artinya tidak hanya pada basis kandidat tertentu.

 

Quick Count bertumpu pada ilmu statistik (Ilustrasi: beritagar)

Dalam quick count banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Masalah non-metodologi pun mesti dipikirkan. Monitoring evaluasi, support check, manajemen pengaturan dan pengelolaan di lapangan, misanya. Hal-hal praktis seperti itu termasuk dalam non-metode, tetapi sangat berpengaruh dalam sebuah penelitian.

“Saya bisa saja pakai 2.000, 5.000, 10.000 TPS. Tapi apakah saya sebagai penanggungjawab sanggup mengerahkan 10 ribu relawan? Jujur saja: kemarin dengan 1.208 relawan saja kami sudah merasa kewalahan dalam proses monitoring, supporting check, dan pendampingannya. Jadi kegiatannya rumit sekaligus sederhana.”

Dalam statistik, banyaknya sampel bukanlah  penentu hasil perhitungan. Keterwakilan, yang lebih penting.  Seperti halnya dalam pemeriksaan darah, beberapa tetes saja sudah cukup mewakili sehingga tak perlu menyedot bermili-mili liter cairan merah dari tubuh pasien. Metode pemeriksaannya yang harus benar.

Dalam quick count kemarin, Indo Barometer mengunggulkan pasangan Jokowi-Amin. Pasangan 01 ini memperoleh suara 54,31%, selisih 8,62% dari pasangan 02, Prabowo-Sandi yang 45,69%.

Litbang Kompas

Litbang Kompas menggunakan sistem random sampling berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPU yang diambil di 2.000 TPS yang  tersebar di 34 provinsi. Sebaran itu tanpa melihat representasi basis massa masing-masing paslon.

"Kita berdasarkan penduduk DPT-nya. Umpanya untuk provinsi kita langsung mensistematiskan data yang dikeluarkan KPU. Jadi kita nggak  lihat dari partai atau pendukung;  pokoknya DPT aja," jelas Peneliti Litbang Kompas, Reza Felix Citra, kepada Law-justice.co.

Mereka memulai survei pada akhir Februari-awal Maret. Secara teknis, di pagi 17 April melakukan exit poll dan malamnya  quick count.  Hasil exit poll dan quick count mirip. Angkanya sekitar 54-55%, hitung cepat 54 dan exit poll 55. Bedanya masih di margin of error. Hasil terbaru mereka untuk quick countmargin of error maksimal 1%. Selisih dengan exit poll kira-kira 1%.

Data Litbang Kompas per Rabu 24 April menyebut pasangan 01 mengantongi 54,45% dan pasangan 02 adalah  45,55%.  Suara yang masuk sudah 100%.

Margin error ada karena memang dari sampel. Secara statistik pasti ada selisih perkiraan antara hasil dari sampel dengan hasil real dari populasi.

"Kalau Kompas nggak ada [pesanan], karena kita kan pendanaan juga dari sendiri. Litbang juga independen baik dari luar maupun dari unit-unit yang menghitung sendiri. Kan ada yang bilang redaksi bisa [mengarahkan], meski Litbang di bawah redaksi, tapi Litbangnya sendiri independen sehingga redaksi tidak bisa mengintervensi hasil dari Litbang Kompas," jelas Reza.

"Atasan pun nggak.  CEO dan pemegang saham Kompas Gramedia, pun nggak bisa. Angkanya dari kami sendiri yang turun ke lapangan, dan mengolah sendiri, terus juga dananya memang dana Kompas, tapi kan sudah disetujui bahwa hasil survei dapat diterima."

Ada beberapa lembaga  yang mengeluarkan hasil real count dengan mengunggulkan pasangan 02 Prabowo-Sandiaga. Siapakah mereka? Berikut ini gambarannya.

Jurdil2019.org

Lembaga ini didirikan oleh alumni tahun 1973 Institut Teknologi Bandung (ITB). Tabulasi C1 (formulir hasil penghitungan suara) mereka berlangsung di sebuah bangunan di Jalan Tebet Dalam IV, Jakarta Selatan. Seluruh pekerjaaan ditangani relawan lintas-alumni perguruan tinggi yang jumlahnya tak lebih dari 20 orang.

Platform jurdil2019.org mengklaim bukan lembaga survei, melainkan komunitas yang mengumpulkan dan mencatat formulir C1 yang dikumpulkan langsung dari partisipasi masyarakat. Tujuannya mengamankan suara tersebut sampai ke tingkat akhir. Hasil itu dikatakan sebagai hasil real count yang dikumpulkan dari 34 provinsi di Indonesia, dan dari luar Indonesia.

Aplikasi jurdil2019  bisa diinstal melalui Playstore dan AppStore. Selain itu mereka juga membuka fanpage melalui grup Whatsapp, Twitter, Facebook, dan Instagram, serta komunitas yang tersebar di seluruh provinsi. Mereka menyebut komunitas itu tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia serta Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia.

“Ya, kita masukkan apa adanya dari C1 yang didapat,” kata Helpdesk Jurdil2019 Danu Herlambang kepada Law-justice.co saat mengonfirmasi metode penghimpunan suara ke platform mereka, Selasa malam, 23 April 2019.

Mereka juga menegaskan pengumpulan itu dilakukan secara independen tanpa memihak salah satu pasangan calon (paslon). Meski dalam data tersebut suara pasangan Prabowo-Sandi selalu unggul, mereka menyatakan hasil yang direkapitulasi sesuai data lapangan.

“Kita menyebar di seluruh Indonesia, full semua diverifikasi sesuai data Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ujarnya.

Penggunaan dana dalam memobilisasi pengumpulan data lapangan dilakukan secara patungan dari para Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, sehingga bersebutan organisasi non-profit.

Dibandingkan lembaga survei resmi yang secara pengalaman sudah beberapa kali mengawal proses pemilu, hasil Jurdil2019 memang agak lain. Katakanlah dibanding Indobaromater, Charta Politica, dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mengunggulkan pasangan Jokowi-Ma’ruf.  Jurdil2019 justru menyebut hasil lembaga survei itu tidak seluruhnya mendata suara secara merata.

Mereka tetap meyakini hasil keunggulan pasangan nomor urut 02 telah sesuai berdasarkan formulir C1 yang terkumpul. Danu menargetkan bisa segera menjangkau C1 dari seluruh TPS di Indonesia. Sebagai informasi, ini adalah kali pertamanya jurdil2019 terlibat dalam pengawalan suara.

“Untuk pilpres ini saja, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengampanyekan pemilu yang jujur dan adil,” kata Danu.

Data terakhir saat Law-justice.co memantau website Jurdil2019.org tercatat suara Prabowo-Sandi unggul 59,9%  (899.585 suara), sementara Jokowi-Ma’ruf berada setelahnya dengan mengantongi 38,1% (576.957 suara). Yang tak sah 1,6% (24.317 suara). Data dihimpun dari 7.358 TPS yang tersebar di 34 provinsi.

 AyoJagaTPS, James Falahudin.

AyoJagaTPS mengklaim bukan sebuah lembaga survei yang menggunakan metode statistika dalam penghimpunan suara. Secara teknis data mereka kumpulkan melalui formulir C1 langsung dari user yang mengunggah aplikasi AyoJagaTPS. Sehingga hasil penghitungannya berupa real count dan tidak sekalipun melakukan upaya quick count.

"Mereka yang mendownload aplikasi kami ini melaporkan hasil dari rekapitulasi penghitungan pilpres di TPS masing-masing. Kami tidak melakukan quick count. Masyarakat yang mengirim data ke kami," terang inisiator platform AyoJagaTPS, James Falahudin, kepada Law-justice.co.

Teknisnya, seluruh user setelah mendownload aplikasi kemudian mendaftarkan diri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor handphone, alamat email, serta foto Kartu Tanda Penduduk Elektronik. James memastikan data yang masuk valid berdasarkan akurasi identitas pendaftar. Kemudian user mengirim hasil C1 dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Sekarang ini yang sudah download ada 537 ribu users. Cuma kan data yang masuk harus kita proses sebelum di-publish. Per hari ini data yang terpublish berasal dari 38 ribu TPS kira-kira totalnya 7,3 juta suara."

AyoJagaTPS dikelola secara nirlaba oleh puluhan orang tanpa menggunakan kantor tetap untuk melakukan penghitungan. Mereka menyebutnya crowdsources.

"Hasil yang terkumpul, data yang masuk memang demikian [Prabowo unggul dari Jokowi].  Kita tidak menambah dan tidak mengurangi. Kita sudah publish data per TPS yang kita punya. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin verifikasi hasil kita bisa download excel-nya dan dihitung dengan di KPU. Kita sudah sangat terbuka."

Merujuk hasil di web AyoJagaTPS kini sudah meng-cover setidaknya 500 kabupaten/kota dari kontributor mereka. Identitas map berwarna merah itu artinya kurang dari 100 suara. Yang kuning 100-250. Yang hijau lebih dari 250.

"Jadi memang data kontributor kita paling banyak di Jawa bagian Barat kalau di peta itu. Kalau ada yang mau mengotak-atik secara statistik ya silakan. Itu silakan didownload."

James mengklaim data murni dari lapangan tanpa ada pesanan dari pihak mana pun. "Karena sejak pertama kali kita konferensi pers mungkin bareng dengan quick count hasil jam 15.00, di media online jam 3 sore kita sudah publish dengan 3 juta suara yang masuk saat itu sudah 59% di 02. Jadi makanya kita tidak ngotak-atik, silakan saja lihat data kami per-TPS, silakan mengkomparasikan."

Soal pendanaan, James terus terang belum menerima sumbangan cash dari siapa pun. Semua hanya modal dari teman-teman saja, tidak ada tim sukses yang memberi dana.

Rabu 24 April, data yang masuk ke ayojagatps.com, Jokowi-Ma’ruf 37,10% (2.751.135 suara), Prabowo-Sandi 62,90%  (4.663.429 suara). Data yang masuk 7.414.564 suara dari 36.233 TPS.

Kontributor tulisan: Winna Widjaja, Januardi Husin

 

(Nikolaus Tolen\P. Hasudungan Sirait)
Share:


Berita Terkait

Komentar