Penjelasan Jonan Soal Kenaikan Dana Kemitraan Freeport

Timika, law-justice.co - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan menegaskan rencana kenaikan alokasi dana kemitraan PT Freeport Indonesia dari satu persen menjadi dua persen untuk menunjang program pengembangan masyarakat lokal di sekitar areal tambang di Kabupaten Mimika sama sekali tidak ada kaitannya dengan penguasaan saham sebesar 10 persen yang diberikan ke Papua.

"Oh nggak dong. Kalau yang 10 persen itu tanya ke Bupati Mimika dan Gubernur Papua nantinya akan digunakan untuk apa kalau sudah mendapat hasilnya (deviden)," kata Ignatius Jonan di Timika, Jumat (3/5).

Jonan mengatakan sangat serius meminta PT Inalum (Persero) selaku pemegang saham mayoritas atas PT Freeport Indonesia (saham PT Inalum sebesar 51,2 persen) dan juga PT Freeport Indonesia sendiri untuk memperbesar alokasi dana kemitraan untuk pengembangan masyarakat lokal.

Sejak 1996 hingga 2019 ini, Freeport diketahui mengucurkan satu persen dari pendapatan kotor yang diperolehnya setiap tahun untuk menunjang program pengembangan masyarakat yang pengelolaannya dipercayakan kepada Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).

"Sesuai arahan Bapak Presiden (Presiden Joko Widodo), semua kegiatan yang ekstraktif misalnya pertambangan, migas dan lain sebagainya itu sebaiknya bisa memberdayakan masyarakat. Semua kegiatan usaha itu harus bisa menyejahterakan masyarakat secara langsung. Jangan nanti setelah alokasinya dinaikan tapi dipakai untuk kegiatan yang tidak langsung menyentuh masyarakat," jelas Jonan.

Dia menilai PT Freeport Indonesia sudah cukup bagus melaksanakan program pengembangan masyarakat di sekitar area pertambangan di Kabupaten Mimika.

"Ini Freeport sudah bagus, dia kembangkan rumah sakit, sekolah dan lain-lain. Masih banyak pertambangan di Indonesia yang harus terus didorong untuk mengembangkan hal-hal lain," katanya.

Saat berkunjung ke Sekolah Berpola Asrama Taruna Papua SP4 Timika, Kamis (2/5), Ignatius Jonan secara khusus meminta Dirut PT Inalum Budi Gunadi Sadikin dan Komisaris PT Freeport Indonesia Himsa Siburian agar segera menaikan alokasi dana kemitraan Freeport untuk pengembangan masyarakat lokal dari satu persen menjadi dua persen.

"Kalau bisa jangan hanya satu persen, tapi dua persen sehingga dana kemitraan ini bisa juga dikontribusikan untuk seluruh Tanah Papua. Itupun kalau bisa," katanya.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan selama 52 tahun beroperasi di Papua, sejak awal PT Freeport telah melakukan berbagai hal dengan masyarakat lokal.

Komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat lokal dimulai dengan penandatanganan naskah Januari Agreement 1974 dan selanjutnya pada 1996 dicetuskanlah dana pengembangan masyarakat lokal tujuh suku di Mimika hingga berlanjut dengan pengucuran dana kemitraan sebesar satu persen dari pendapatan kotor PT Freeport untuk pemberdayaan masyarakat lokal sekitar area tambang.

Pada awal operasinya di Mimika sekitar tahun 1970-an, demikian Tony Wenas, penduduk yang bermukim di Timika baru sekitar 1.000-an orang. Kini setelah 52 tahun operasi Freeport di Mimika, jumlah penduduk Mimika sudah lebih dari 250 ribu jiwa.

Pada 2018, katanya, alokasi dana kemitraan yang dikucurkan PT Freeport ke LPMAK berjumlah 60 juta dollar AS atau setara Rp900 miliar dengan kurs Rp14.000. Selain itu, Freeport sendiri ikut terlibat dalam program community Development dengan anggaran yang dikucurkan berjumlah 40 juta dollar AS.

"Jadi total dana untuk program pemberdayaan masyarakat lokal tahun 2018 sebanyak 100 juta dollar AS atau setara dengan kurs Rp14.000 yaitu Rp1,4 triliun hanya untuk tahun 2018," kata Tony.

Ia berharap keberadaan PT Freeport di Papua ke depan bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, terutama membantu pendidikan generasi muda Suku Amungme dan Kamoro serta suku-suku kekerabatan lain di sekitar area pertambangan PT Freeport.