Relawan Prabowo-Sandi Desak Situng KPU Diaudit

law-justice.co -  

Sejumlah organisasi relawan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendesak dilakukannya audit forensik terhadap Sistem Penghitungan Suara (Situng) milik KPU.  Alasannya, mereka menemukan banyak kesalahan, mulai dari proses input data, penghitungan rekapitulasi suara yang masuk, hingga pengolahan data untuk mengiring opini publik tentang hasil Pemilu 2019

Anggota Tim Informasi dan Teknologi (IT) Badan Pemenangan Nasional (BPN), Agus Maksum mengatakan salah satu kesalahan yang sederhana, namun fatal adalah tentang suara yang sah. Ia menemukan banyak ketidakcocokan antara jumlah suara pasangan 01 dan 02 dengan jumlah surat suara yang sah. Temuan itu dipublikasikannya dalam laman bit.ly/kacausitung.

Sebagai contoh, di TPS 1 Desa Harapan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, tercatat suara   yang masuk untuk pasangan 01 adalah  24, sementara untuk pasangan 02 adalah 103. Bila dikalkulasikan, seharusnya jumlah surat suara yang sah adalah 127 suara. Namun dalam Situng KPU tercatat 130 suara, atau lebih tiga suara dari yang seharusnya.

“Yang salah jumlah (surat suara)  ini jumlahnya ribuan, itu cuma salah penjumlahan . Ini belum semua, makanya angkanya  akan terus berganti setiap harinya. Belum, misalnya ada C1 yang tidak ada tanda tangannya, palsu, tidak sesuai, itu tidak masuk.  Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kacaunya situng KPU, sesederhana ini : salah jumlah”, kata Agus di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa (30/4).

Selain itu, Tim IT BPN juga, mencatat kesalahan penginputan data  pada har ini telah menembus angka 10 ribu. Sebelumnya, antara 27-29 April lalu, terdapat 9.440 kesalahan penginputan di Situng KPU. Jumlah itu berasal dari 172.174 TPS dari 404.290 TPS yang akan diperiksa (atau 42 dari jumlah TPS secara keseluruhan). Dari data yang telah diverifikasi, persentase kesalahannya mencapai 6 %.

Menurut praktisi IT dari RGP#2019, Tutoko W, besaran kesalahan itu sudah berada di atas toleransi sistem yang biasa digunakan di ranah IT.  Artinya, hal ini bukan terjadi karena kesalahan manusia belaka (human error), tetapi lebih kepada upaya yang lebih besar, berupa rekasa yang bersifat sistemik untuk mengatur besaran suara yang masuk untuk dua pasangan calon.

Sebagai ilustrasi, ia menyebut  Situng KPY sistem KPU terdiri dari tiga bagian besar. Porsi terbanyak, sekitar 50 % itu untuk penyimpanan data suara yang masuk ditambah 5% untuk pengawasan dan perbaikan. Sementara 30% lainnya untuk pengolahan data dan sisanya untuk ditampilkan berupa data yang sudah jadi kepada publik.

Berdasarkan proporsi ini, Tutoko menduga celahnya terdapat pada bagian back-end (penyimpanan dan pengolahan data). Pada bagian ini sangat dimungkinkan untuk mengubah data yang masuk, baik melalui penggunaan program-program tertentu (virus) atau memang disusupi oleh orang-orang yang memiliki integritas yang rendah.

Melalui mekanisme semacam ini, ia menyimpulkan para komisioner KPU yang tidak memiliki latar belakang ilmu IT mungkin tidak tahu adanya perekayasaan suara semacam ini dalam Situng lembaga itu. Namun, tetap saja sebagai penanggungjawab mereka seharusnya tidak membiarkan hal itu terjadi karena menyesatkan publik.

“Komisioner KPU mungkin tidak tahu ada data yang bermasalah dalam sistem perhitungan suara. Tapi, mereka juga tidak bisa lepas tangan karena terlalu mempercayakan masalah ini ke tim IT KPU tanpa pengawasan dan kontrol. Ini namanya pembiaran”, kata Tutoko.

Sementara Koordinator Pascal ITS—salah satu tim relawan Prabowo-Sandi,  Agus Lengki mengatakan ia dan rekan-rekannya telah membuat suatu program untuk mendeteksi secara otomatis kesalahan-kesalahan penginputan data  dalam Situng KPU. Sejauh ini, telah ditemukan banyak kejanggalan dan ia membuka diri untuk memberikan data itu kepada siapa saja yang mau mengecek ke lapangan.

“Kita sudah bikin program yang melototin Situng KPU secara otomatis . Hasilnya, banyak terjadi kesalahan. Tapi anehnya, program kami ini sepertinya sudah terdeteksi oleh KPU sehingga tiba-tiba saja kesalahan itu hilang dari Situng KPU. Tapi kita akan terus pantau hingga tanggal 22 Mei nanti, data akan kami berikan kepada siapapun yang mau mengecek data langsung ke lapangan,” kata Agus.

Berbagai kesalahan yang muncul itu , menurut Praktisi IT dan anggota kelompok relawan Sahabat Padi ITB, Hairul Anas Suadi mendesak agar dilakukan audit forensik terhadap Situng KPU. Tujuannya agar penyebab kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat terungkap. Ia berhadap semua pemangku kepentingan, baik KPU, Bawaslu, Perwakilan dari 01 dan 02 juga dilibatkan.

Selain itu Hairul juga menawarkan berbagai solusi untuk menyelesaikan persoalan ini. Mulai dari menyediakan program pembanding untuk Bawaslu, membuka jalur antara sistem back-enddan front-end dalam Situng KPU hingga melibatkan saksi ahli IT dari beberapa pihak agar sistem perhitungan suara lebih transparan dan kredibel.