Harimau Jokowi: Deklarasi Prabowo Berpotensi Pecah-belahkan Bangsa

Jakarta, law-justice.co - Koordinator Ormas Harimau Jokowi Petrus Selestinus menilai deklarasi kemenangan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berpotensi memecah-belah keutuhan bangsa. Hal itu terutama karena munculnya ancaman "people power" dari orang sekelilingnya.

"Ini patut diduga sebagai upaya untuk melakukan kudeta terselubung atas nama kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum," kata Petrus di Jakarta, Senin (22/4).

Petrus menegaskan, Polri seharusnya secara lebih dini melakukan tindakan kepolisian untuk mencegah rencana Prabowo-Sandi melakukan gerakan "people power" guna memaksa KPU harus tunduk kepada keinginan Prabowo-Sandi sebagai pemenang Pilpres 2019.

Terlebih, kata dia, sikap Prabowo dan Sandiaga Uno serta partai politik pengusung, sudah mengarah kepada gerakan untuk memaksakan kehendak dengan menggunakan kekuatan massa dan patut diduga gerakan "people power" ini masih terhubung dengan gerakan tagar #2019GantiPresiden selama Jokowi jadi presiden.

"Dengan demikian potensi terjadinya perpecahan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI, sangat mungkin terjadi, terlebih-lebih jika masa pendukung Jokowi-Ma`ruf Amin-pun tidak mau tinggal diam lalu melakukan perlawanan," jelasnya.

Isu people power digaungkan politikus senior PAN Amien Rais untuk menyikapi sengketa Pemilu 2019. Amien emoh menangani kecurangan lewat Mahkamah Konstitusi (MK).

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Andre Rosiade mengatakan pihaknya tidak akan melakukan people power, namun secara konstitusional.

"Prabowo Subianto dan seluruh pendukungnya berkomitmen tidak akan mengambil langkah di luar konstitusi. Jangan ragukan Merah Putih-nya Prabowo, kenegarawanan Prabowo, dan patriotisme Prabowo," kata Andre Rosiade, kepada wartawan, Senin (22/4).

Andre menjamin Prabowo tak akan mengorbankan demokrasi. Menurut dia, komitmen ini sudah terbukti saat Prabowo tak memanfaatkan momentum 1998 untuk melakukan kudeta militer.

"Maksud people power BPN itu adalah bagaimana menggerakkan dan mengajak serta mendorong relawan dan pendukung untuk menjaga TPS, menjaga C1, menjaga rekapitulasi di kecamatan, menjaga di kabupaten, provinsi, sampai KPU pusat, sehingga demokrasi kita terjaga jauh dari kecurangan. Begitu lo people power itu, bukan konotasi negatif untuk menggulingkan pemerintah," tutur Andre.

Bila nanti sudah ada pengumuman rekapitulasi KPU, pihak yang kalah bisa memanfaatkan rentang waktunya untuk menggugat ke MK. BPN menjamin setelah proses di MK selesai, maka ketegangan pilpres juga reda. Rekonsiliasi tercipta.