BPN: Tak Perlu Rekonsiliasi, Situasi Panas Karena Kecurangan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menilai tak perlu adanya rekonsiliasi dengan kubu capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebab menurut Juru bicara BPN, Danhil Anzar, rekonsiliasi diperlukan jika terjadi konflik, sementara saat ini, hal tersebut dirasa belum perlu.

 

"Rekonsiliasi itu dilakukan kalau ada konflik. Emang sekarang ada konflik? Kan nggak ada," ujar Dahnil di Media Center BPN Prabowo-Sandi, di Jakarta, Senin (22/4). 

 

Danhil mengatakan, saat ini tidak ada ketegangan antara para pasangan Capres-Cawapres, yang ada hanya perdebatan biasa terkait hasil penghitungan suara. Rekonsiliasi, sambung Danhil baru diperlukan jika muncul konflik akibat Pilpres 2019.

 

"Justru cara berpikirnya yang harusnya diperbaiki. Kalau ada konflik baru ada rekonsiliasi. Ini nggak ada konflik sama sekali. Yang muncul adalah perdebatan biasa saja antara perbedaan hasil yang muncul. Dan itu biasa saja dalam setiap kompetisi," kata dia. 

 

Sementara terkait situasi `panas` yang muncul dari para pendukung `Kampret` (Sebutan pendukung Prabowo di Medsos dan `Cebong` (Sebutan pendukung Jokowi), itu terjadi lantaran adanya kecurangan yang terstruktur, sistematik, dan massif (TSM). 

 

"Panas karena ada TSM itu. Kecurangan yang TSM. Panas karena ada ketidakadilan. Kalau semuanya baik-baik saja ya tidak masalah. Kuncinya penegakan hukum yang adil," kata dia.

 

Seruan rekonsiliasi pertama kali terucap dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu`ti. Ternyata Muhammadiyah juga siap menjadi mediator `rekonsiliasi nasional`, istilah yang dikemukakan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

 

Seruan senada juga disampaikan banyak tokoh agama lain, yakni Waketum PBNU Zainut Tauhid, Uskup Agung Jakarta Ignasius Suharyo yang optimis soal rekonsiliasi, Pendiri Ponpes Daarut Tauhid Aa Gym, Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zen bin Smith, hingga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.