Bambang Widjojanto: Pemilu 2019 Terburuk Pasca Reformasi

Jakarta, law-justice.co - Bambang Widjojanto, Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Pemilu 2019 adalah terburuk pasca reformasi. Dia khawatir, yang keluar sebagai presiden tak sesuai dengan hasil pemenang Pilpres sesungguhnya akibat kecurangan.

"Pemilu kali ini disebut sebagai Pemilu terburuk pasca reformasi. Sebetulnya yang dikhawatirkan ada tiga hal. Pertama jangan sampai yang memenangkan Pemilu lain, yang mendapatkan suara terbanyak lain tapi yang menjadi presiden orang lain juga," katanya di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (21/4), seperti dikutip Merdeka.com.

"Kalau itu terjadi sebenarnya kita sedang mendorong negara ini sampai di bibir jurang karena ini berbahaya sekali," imbuhnya.

Dia menegaskan, pentingnya kualitas Pemilu sangat ditentukan oleh kejujuran, bukan kerahasiaan. Dia memandang, sebagian prinsip Pemilu yang langsung umum bebas rahasia sudah tidak bebas.

"Sudah banyak di video itu ada orang yang dibawa ke tempat pemungutan suara itu suaranya di coblos dan itu ada videonya dan sudah berkembang berarti bukan hoaks," ujarnya.

Bambang juga melihat, ada sejumlah situs lembaga independen Pemilu yang diretas oleh hacker. Menurutnya, yang bisa menghack hal tersebut adalah pihak yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan.

"Itu ada satu Jurdil2019 di hack. Sampai sekarang tidak bisa. Pekerjaan-pekerjaan yang melakukan hack ini pasti adalah orang-orang, kelompok-kelompok, lembaga lembaga yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang bisa menggunakan seluruh infrastruktur kekuasaan nya untuk melakukan hacker seperti ini," jelasnya.

Meski begitu, Bambang gembira, kecurangan yang masih membuat masyarakat makin berinisiatif mengungkap kecurangan.

"Jadi ada gerakan yang luar biasa yang sangat masiv yang ingin menjelaskan ada berbagai kecurangan yang hari ini muncul," tandasnya.