Soal Siapa Menang Pilpres, Pengusaha Tunggu Pengumuman KPU

Jakarta, law-justice.co - Pemilihan presiden 2019 tampak menegangkan. Pasalnya masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden telah menyampaikan sikap mengklaim kemenangan dengan meraih suara terbanyak.

Pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma`ruf Amin mengklaim unggul dalam pilpres 2019 berbekal hasil hitung cepat (quick count) 12 lembaga survei.

Sebaliknya, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (Prabowo) dan Sandiaga Uno (Sandi), juga mengklaim unggul dengan persentase 62% berbekal hasil real count versi BPN Prabowo-Sandi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani memiliki pandangan terkait sikap kedua pasang capres dan cawapres. Demikian disampaikan Hariyadi kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

"Kalau saya bilang gini saja masing-masing punya klaimnya. Tapi sebaiknya semua harus menunggu hasilnya yang resmi dan itu paling lambat tanggal 22 Mei 2019. Itu paling penting bagaimana bisa kita terima apa tidak. Karena hari ini saya tahu ada 10 lembaga survei yang sama-sama akan menjelaskan data hasil quick count Pemilu 2019," ujar Hariyadi.

Dia menuturkan lembaga survei itu tentu memiliki metodologi dan proses survei yang mereka paparkan ke publik. Meski begitu, diHariyadi meminta jangan mendahului hasil yang belum pasti dan jangan terpancing provokasi. Masyarakat harus tetap tenang.

Sebagaimana yang dilansir dari CNBC Indonesia, Hariyadi pun juga mengajak kepada seluruh masyarakat agar tetap menerima siapapun pemenang Pilpres 2019 nantinya. Bagi pihak yang kalah juga harus berlapang dada. Jangan buat kegaduhan. Karena ini, menurut Hariyadi, dapat mengancam ke stabilitas negara bahkan perekonomian bangsa.

"Kalau sampai ada yang bikin gara-gara setelah pengumuman dan mencoba mendelegitimasi KPU ini akan jadi masalah serius. Masyarakat dan elite pun harus menghargai pilihan masyarakat dan keputusan yang ada," kata pria yang juga ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia itu.