Cegah Konflik Usai Pemilu, Aktivis dan Akademisi Deklarasi Gerakan Rumah Indonesia

Jakarta, law-justice.co - Sejumlah orang yang terdiri dari aktivis, akademisi, jurnalis, hingga tokoh masyarakat mendeklarasikan gerakan `Rumah Indonesia`. Gerakan ini diharapkan dapat mencegah konflik usai Pemilu 2019.

Salah satu deklator `Rumah Indonesia`, Nursyahbani Katjasungkana, mengatakan perpolitikan saat ini kian memanas hingga menyebabkan keterbelahan masyarakat.

"Kita menghadapi kegentingan situasi. Sejak era Orde Baru, Indonesia belum pernah mengalami keterbelahan massif seperti sekarang. Namun, terasa tak ada yang mau mengakui kondisi genting ini," kata Nursyahbani dalam deklarasi `Rumah Indonesia` di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Jumat (12/4), seperti dikutip Kumparan.

Nursyahbani mengungkapkan, berangkat dari kegelisahan itulah, ia dan para deklarator lainnya merasa perlu melakukan upaya pencegahan.

"Sebelum terjadi eskalasi yang tak terkendali, kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan dan mitigasi segala sesuatunya," kata pegiat HAM tersebut

Dalam kesempatan tersebut, Nursyahbani juga membacakan maklumat `Rumah Indonesia` yang terdiri tiga poin penting.

"Pertama, agar penyelenggara kekuasaan negara bisa menjaga marwah dan integritasnya, serta sejauh mungkin menghindarkan diri dari segala bentuk godaan untuk menjadi bagian dari kontestasi politik. Kekuasaan harus dijalankan persis sebagaimana maksud diadakannya, termasuk menjamin keselamatan rakyat untuk menggunakan hak pilihnya," papar Nursyahbani.

Kemudian, `Rumah Indonesia` juga meminta seluruh elemen masyarakat menggunakan hak konstitusionalnya secara baik dan melawan segala bentuk intimidasi serta segala bentuk politik uang.

"Ketiga, `Rumah Indonesia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergabung, bahu-membahu, bekerja bersama mengatasi keterbelahan dan eksesnya, demi menjaga keselamatan dan keutuhan bangsa," ucapnya.

Gerakan `Rumah Indonesia` dideklarasikan oleh 32 tokoh yang terdiri dari berbagai latar belakang seperti jurnalis senior Dadang RHS, Prof. Dr. Bambang Cipto, dan mantan anggota DPD RI Ichsan Loulembah.