Salamuddin Daeng (AEPI Jakarta)
Jalur Sumber Dana Bancakan Pilpres 2019
Pilpres 2019 (foto: fakta.news)
Jakarta, law-justice.co - A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
1. Sumber bancakan paling utama oligarki penguasa adalah mega proyek infrastruktur yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mega proyek infrastruktur menargetkan pendanaan sekitar Rp4500 hingga Rp5000 triliun (USD 355).
2. Pendanaan mega proyek infrastruktur salah satunya bersumber dari utang pemerintah. Selain itu infrastruktur juga mengunakan dana BUMN dan investasi swasta. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengatakan salah satu alasan pemerintah utang karena ingin mempercepat pembangunan infrastruktur. Apa alasan pemerintah rajin tambah utang? "Kita bisa membangun (infrastruktur) lebih cepat karena ada utang duluan”. Kegiatan mencari utang memberikan keuantungan pada para broker yang bekerjasama dengan pemerintah.
3. Ada peningkatan utang pemerintah dalam jumlah sangat besar setiap tahun. Sebuah media menyebutkan Indonesian government debt reached Rp3,938.7 trillion (US$281.34 billion) as of the end of 2017, up from its position of Rp3,515.4 trillion at the end of 2016. Media lainnya menyebutkan sepanjang 2017-2018 Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbilang getol tambah utang. Februari 2018 telah mencapai Rp 4.034,80 triliun, tumbuh 13,46% dibanding periode yang sama di 2017.
Menurut data Bank Indonesia (BI) sejak pemerintah Jokowi Q4 2014 sampai Q2 2018 tambahan utang luar negeri pemerintah mencapai USD 49,992 miliar atau senilai Rp. 724,890 triliun. Saat ini total utang luar negeri pemerintah mencapai Rp2.606,058 triliun. Selanjutnya tambahan utang yang bersumber dari surat utang Negara (SUN) mencapai Rp755,266 triliun. Total utang pemerintah Indonesia yang bersumber dari surat utang Negara saat ini mencapai Rp1.862,556 triliun. Dengan demikian tambahan utang sejak pemerintahan Jokowi mencapai Rp1.480,156 triliun.
4. Jika utang digunakan untuk membangun infrastruktur sebagaimana yang dikemukakan Kementrian Keuangan, maka sepanjang pemerintahan Jokowi telah terbangun infrastruktur senilai Rp1.480,156 triliun, maka dapat dibayangkan skala infrastruktur telah dibangun dengan uang besar tersebut. Faktanya tidak ada infrastruktur senilai Rp1480,156 triliun yang telah dibangun dengan dana APBN. Lalu kemana uang hasil utang pemerintah ini dibawa pergi?
5. Utang jatuh tempo pada tahun 2018 menurut pengakuan menteri Keuangan mencapai Rp400 triliun tergantung perkembangan kurs. Menurut informasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, beberapa utang jatuh tempo dalam periode dua tahun ke depan, yani 2018 dan 2019. Dalam rincian DJPPR, pada 2018 utang jatuh tempo mencapai Rp390 triliun dan pada tahun 2019 sekitar Rp 420 triliun. Sebuah angka yang mengejutkan karena tahun tahun sebelumnya bunga utang tidak sebesar itu. Tahun 2016 pembayaran bunga utang senilai Rp218,6 triliun dari total utang Rp2.780,6 triliun.
Tahun 2017 pembayaran bunga utang senilai Rp238,6 triliun dari total utang Rp3128,5. Darimana angka 400 triliun? Sementara keterangan Dalam RAPBN 2019 Pemerintah melakukan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang direncanakan sebesar negatif Rp86.389,7 miliar atau naik 15,1 persen dibandingkan outlook 2018 sebesar negatif Rp75.028,0 miliar. Dengan demikian ada pembayaran setidaknya Rp. 100 trilun yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak dikonsultasikan dengan DPR. Wuih ada apa nih ?
B. Anggaran Badan Usaha Milik Negara Untuk Infrastruktur
6. Belanja BUMN dalam mega proyek infrasturktur adalah sumber bancakan yang cukup besar. sudah menjadi rahasia umum bahwa proyek proyek yang dibiayai BUMN menjadi rebutan para penguasa atau kontraktor. Dengan demikian maka megaproyek yang dibiayai BUMN akan menjadi sumber penting keuangan oligarki penguasa.
7. Sebagaimana diketahui bahwa BUMN merupakan tulang punggung pemerintah dalam pembangunan mega proyek infrastruktur. Sumber dananya sebagian besar berasal dari keuangan BUMN dan sisanya berasal dari APBN yang melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN). Dana BUMN untuk pembangunan infrastruktur diperoleh dari utang BUMN baik kepada Bank BUMN maupun Bank asing dan pasar keuangan. BUMN menciptakan global bond dalam rangka memperoleh pendanaan dengan jaminan asset BUMN.
8. Dengan restu pemerintah dan desakan untuk membangun infrastruktur, maka berbondong bondong BUMN perbankkan dan non perbankkan mengambil utang melalui global bond. Sekretaris Kementerian BUMN mengatakan total utang BUMN hingga 2017 tepatnya mencapai Rp4.825 triliun. Menurutnya utang tersebut sebagian besar merupakan utang BUMN perbankan dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK). Jadi kalau benar-benar dari utang pinjaman atau obligasi mungkin sekitar Rp2.000 triliunan.
9. Maka didalam BUMN bercampurlah antara dana APBN yang disalurkan melalui PMN dengan keuangan BUMN yang diperoleh dari utang. Dalam hal ini tidak jelas mana proyek yang dibiayai dengan PMN dan mana proyek yang dibiayai dengan dana bank BUMN dan mana proyek yang dibiayai oleh dana dari pinjaman luar negeri BUMN serta global bond.
10. Sehingga penyaluran dana APBN dan dana perbankan nasional bagi BUMN dalam rangka membangun infrastruktur tidak disertai dengan studi kelayakan yang jelas. Demikian pula penggunaan pinjaman dari global bond juga tidak disertai dengan studi kelayakan yang jelas. Akibatnya terjadilah proyek mangkrak, kekurangan anggaran, kebutuhan anggaran melebihi perencanaan atau over budget, sehingga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk skandal keuangan dan korupsi. Pembangunan infrastruktur “kejar target” mengakibatkan aspek transparansi dan akuntabilitas diabaikan. Tidak hanya itu, infrastruktur yang dibangun tidak berkualitas, proses pembangunan banyak terjadi kecelakaan kerja yang fatal yang menimbulkan korban jiwa.
C. Penggunaan Dana Haji dan Dana Jaminan Sosial Untuk Infrastruktur
11. Sepanjang tahun 2017 pemerintah terus menggunakan dana Sukuk Haji untuk membangun berbagai infrastruktur di tanah air. Adapun penggunaan sukuk dana haji sepanjang Tahun 2017 berdasarkan sumber kementrian Keuangan adalah sebagai berikut :
- Penggunaan untuk Kementrian Perhubungan sebesar Rp. 7,54 trillion untuk pembangunan Elevated & jalur kereta ganda Jabodetabek, jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan & Sulawesi.
- Penggunaan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp. 7.43 trillion untuk pembangunan jalan, flyover/underpass/ terowongan dan Jembatan Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- Kontrol banjir dan lava, pengelolaan drainase utama kota dan keamanan garis pantai, pengelolaan bendungan, embung, dan bangunan kontainer air lainnya, manajemen pasokan air baku.
- Penggunaan oleh kementrian agaman sebesar Rp. 1.79 trillion untuk Revitalisasi dan pembangunan asrama haji di 11 lokasi.
- Pembangunan dan rehabilitasi Kantor Urusan Agama yakni 256 KUA
- Pembangunan Development Pembangunan gedung dan fasilitas Pendidikan Tinggi Islam yakni sebanyak 32 PTKIN.
12. Penggunaan dana haji ini tidak memalui pemberitahuan atau perjanjian dengan pemilik dana. Para kontraktor pemenang proyek yang bersumber dari dana haji dapat menjadi sumber ATM nya pemerintah. Selam itu dana haji juga ditempatkan di bernagai perbankan dan lembaga keuangan. Penempatan ini sudah pasti menciptakan keuntungan bagi bank dan lembaga keuangan tersebut. Dengan demikian bank dan lembaga keuangan dapat menjadi ATM pemerintah.
13. Selain dana haji, dana jaminan sosial juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sebagaimana dikatakan ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) telah menginvestasikan dana kelolaan sebesar Rp73 triliun untuk bidang infrastruktur per Januari 2018. Nilai itu tercatat 22,8 persen dari total dana kelolaan yang mencapai Rp320 triliun. "Dari Rp320 triliun ini Rp73 triliun kami investasikan untuk mendukung infrastruktur,"
14. Selain dana BPJS ketenagakerjaan, dana tabungan pension pegawai negeri sipil (TASPEN) juga digunakan. Presiden Jokowi sendiri yang meminta agar dana Taspen di investasikan di infrastruktur sejak 2015 lalu. Sebagaimana diberitakan sebuah media Jokowi Minta Dana Pensiun Rp 141 T `Diputar` di Sektor Infrastruktur. Penggunaan dana ini tentu merupakan kebijakan sepihak dari pemerintah dan pengurus BUMN dan tidak meminta persetujuan pemilik dana dalam hal ini PNS.
15. Demikian pula halnya dengan dana milik TNI juga dialokasikan untuk infrastruktur. PT Asabri (Persero) pada 2018 akan mengalihkan sebagian besar investasinya di surat utang negara (SUN) ke sektor infrastruktur. Sedikitnya 60% dari Rp4,5 triliun investasi Asabri di SUN akan dialihkan ke berbagai proyek pembangunan program pemerintah, seperti jembatan, bandara, pelabuhan dan jalan tol.
16. Banyaknya macam uang dari berbagai sumber untuk infrastruktur ini mengakibatkan sulit sekali melakukan audit terhadap kelayakan penyertaan modal Negara, kelayakan pinjaman bank 8BUMN, kalayakan penggunaan dana jaminan sosial dan kelayakan penggunaan dana haji dalam berbagai proyek infrastruktur.
17. Sementara BUMN karya salah satu yang diminta membangun infrastruktur berada dalam kondisi keuangan yang berat dan terancam tidak dapat membayar kewajibannya kepada pemilik uang. Nilai DER pada tahun 2015 ketika Jokowi mulai berkuasa telah mencapai 108%. Sekarang ini Debt to Equity Ratio (DER) empat BUMN kontraktor pemerintah ini mencapai 134% dapa 2015 dan diperkirakan 165% pada tahun 2019 mendatang.
18. Jika proyek infrastruktur di yang direncakan mangkrak, atau gagal memberikan profit, maka akan menimbulkan konsekuensi terhadap keamanan dana PMN, dana pinjaman Bank BUMN yang didalamnya ada dana masyarakat, dana jamaah haji dan dana jaminan sosial milik masyarakat. sebagaimana diketahui bahwa mega proyek infrastruktur sepanjang pemerintahan Jokowi banyak mengalami mangkrak.
19. Pada bagian lain penyaluran Kredit oleh bank bumn kepada perusahaan perusahaan swasta dan bumn tanpa studi kelayakan yang baik. Seperti kredit bank BUMN untuk rencana pembelian saham PI Rio Tinto di Freeport Indonesia, pemberian kredit oleh 3 bank BUMN untuk pembelian saham Newmont Nusa Tenggara (NNT). Kredit ini saat ini macet dikarenakan tambang Newmont sendiri telah berkurang depositnya setelah 20 tahun dieskploitasi.
E. Sektor ESDM Sebagai Lahan Bancakan
24. Barang impor yang menjadi lahan bancakan oligarki yang paling besar dalah Impor BBM yang nilainya setara dengam separuh kebutuhan BBM nasional. Impor terdiri dari impor minyak mental dan oil produk. Importir baru diluar BUMN sejak Petral anak perusahaan Pertamina dibubarkan. Muncul BBM jenis baru yakni Pertalite. Impor BBM berpindah ke tangan oligarki penguasa.
25. Nilai impor minyak mentah dan kondensat Indonesia mencapai Rp. 148 juta barel, atau senilai sekitar Rp. 150 triliun pertahun atau sekitar Rp. 408 miliar per hari. PT Pertamina (persero) menyediakan US$100 juta (sekitar Rp1,15 triliun) setiap hari untuk impor minyak mentah dan BBM. Sebesar US$60 juta di antaranya untuk impor BBM. Sisanya bagi minyak mentah yang diolah. Para importir minyak yang memasok untuk pertamina adalah pihak yang mengambil keuantungan besar dari impor minyak.
26. Pertamina membangun mega proyek infrastruktur dengan dana utang. Berdasarkan catatan Reuters, Pertamina memperkirakan akan menghabiskan sekitar USD17 miliar atau 226 triliun dalam tiga tahun ke depan untuk meningkatkan produksi migas dan memperluas kapasitas penyulingannya. Semua dana tersebut akan diperoleh dengan menekan pertamina agar mengambil utang dalam jumlah besar.
27. Penjualan BBM bagian negara yang dilakukan oleh SKK migas. Banyak kasus penjualan BBM bagian negara tidak diusut. Salah satunya adalah penjualan kondensat. Kasus dugaan korupsi penjualan kondensat oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang juga melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), negara dirugikan sebesar 2,716 miliar dollar AS.
28. Mega proyek listrik 35 ribu megawatt yang memakan anggaran dalam jumlah yang sangat besar. angaran ini bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN), pinjaman bank dalam negeri dan global bond yang diterbitkan PLN. Laporan keuangan PLN per 30 September 2014, total utang mencapai Rp 471 triliun. Dengan rincian utang bank dan surat utang jangka panjang mencapai Rp 70,7 triliun, naik 6,42% dari periode yang sama tahun lalu Rp 66,4 triliun. Utang obligasi tercatat naik tipis menjadi Rp 81,2 triliun, dari Rp 81 triliun. Baru baru ini PLN mengambil bond sebagaimana diberitakan PT Perusahaan Listrik Negara, Indonesia’s state power company, sold $2 billion of 10-year and 30-year of dollar-denominated bonds this week as it sought funds to help finance its plans to increase the power generating capacity in the country. PLN mencatat kerugian besar sampai saat ini. - Indonesia`s power utility Perusahaan Listrik Negara (PLN) recorded a net loss of 5.3 trillion rupiah ($361.77 million) in the first half of this year due to the rupiah`s slump, a company executive said on Wednesday.
29. Belanja energi primer khususnya batubara oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang harganya ditetapkan pemerintah melalui Harga Batubara Acuan (HBA) yang harganya sangat mahal dan jauh di atas harga dunia. HBA meningkat secara drastic sejak menteri ESDM Ignatius Jonan menjabat menteri ESDM. Pembelian batubara oleh PLN harganya berdasarkan HBA yang ditetapkan pemerintah. Kebutuhan batu bara PLN diperkirakan mencapai 92 juta ton, sehingga pembelian batubara PLN sendiri dapat mencapai Rp. 130 triliun setahun. Demikian juga pembelian listrik swasta oleh PLN yang didasarkan pada Harga Batubara Acuan (HBA). Berdasarkan tiga indicator harga listrik yakni ; harga energy primer, nilai tukar rupiah terhadap USD dan inflasi.
30. Penjualan aset BUMN seperti penjualan aset blok Mahakam. Blok Mahakam adalah cadangan jatuh tempo yang dikembalikan kepada Negara. Blok Mahakam dijual kembali kepada Jepang. Sekarang Blok Mahakam dimiliki INPEX sebesar 39%, dan 10 % Pemerintah Daerah.
31. Rencana pemerintah membeli Participating Interest (PI) Rio Tinto dalam skema divestasi saham PT Freeport Indonesia (P FI). Divestasi adalah skema nasionalisasi tambang Freeport Indonesia melalui pengalihan saham Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia atau BUMN atau swasta nasional Indonesia secara berangsur angsur hingga 51%. Namun pemerintah justru melakukan pembelian PI Rio Tinto dengan harga yang sangat mahal (sekitar Rp. 55 trilun untuk PI yang katanya terkonversi dalam saham sekitar 11%). Padahal ini tidak diatur dalam kontrak karya, mengandung nuansa korupsi dan berpotensi menciptakan sengketa internasional di masa depan.
F. Impor dan Ekspor Barang Kebutuhan Pokok dan Komoditi
32. Impor berbagai bahan kebutuhan pokok terutama impor beras. Selisih harga yang besar antara internasional dengan nasional. harga beras di Thailand 388,50 dolar AS/ton atau atau Rp5.244.750/ton atau Rp5.244/Kg. Sedangkan harga beras di Vietnam 383,24 dolar AS/ton atau Rp5.173.740/ton atau Rp5.173/Kg. Berdasarkan indexmundi.com, harga beras hanya 406 dolar AS/ton atau Rp5.481.000/ton atau Rp5.481/Kg. Jadi, ia mengungkap harga beras Indonesia sangat mahal dibandingkan Thailand, Vietnam dan pasar global. Di Indonesia, harga beras sekarang antara Rp12.000 hingga Rp14.000/Kg
33. Tidak hanya beras, impor berbagai kebutuhan pokok menjadi bancakan empuk oligarki. Impor bawang putih setahun 95% kebutuhan bawang putih di Indonesia, jumlahnya ,encapai 600 ribu ton, sebagian besar dari China. Impor gula rafinasi untuk industri sebesar 3,6 juta ton pada tahun 2018. Impor yang tidak kalah besarnya adalah impor daging. Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia impor daging dari India, dan Brazil yang masih belum terbebas wabah penyakit mulut kuku (PMK).
34. Impor yang tidak kalah besarnya dan menguras devisa adalah Impor tembakau. Komoditi impor yang seharusnya dibatasi melalui permendag sejak awal 2018 lalu namun tidak diberlakukan. Ada barter apa? berdasar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2017 (Permendag 84/2017) tentang Ketentuan Impor Tembakau, impor tembakau akan dibatasi mulai awal 2018. Ditunda karena permintaan Menteri Koordinator Perekonomian. Sebagian besar impor tembakau Indonesia berasal dari China.
G. Dana CSR BUMN, Dana Asian game dan Cuci Uang Tax Amensty dan Bantuan Langsung untuk Taipan
35. Dana CSR bumn yang merupakan kewajiban BUMN sesuai UU BUMN dan dana CSR swasta seperti dana CSR perusahaan tembakau. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan keuntungan perusahaan pelat merah naik 30 persen selama tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hingga akhir tahun 2017, keuntungannya mencapai Rp 187 triliun. Kewajiban CSR BUMN 2,5 % dari keuntungan bersih.
36. Proyek Asian Game dan proyek bantuan bencana alam gempa, terutama yang dilakukan dengan penunjukan langsung. Anggaran Asian Game dikalkulasi mencapai Rp. 30 triliun. Kalkulasi ini termasuk biaya untuk infrastruktur Asian Game, donasi swasta. Pesona Asian Game jangan sampai menutup mata bangsa Indonesia bahwa dana dana yang digunakan baik yang bersumber dari donasi swasta, APBN, CSR BUMN semuanya harus diaudit investigasi.
37. Perusahaan yang tidak ikut tax amnesty dan perusahaan yang ikut tax amnesty menjadi ajang pemerasan. November 16, 2016 , $13bn in Bank Central Asia shares shifted home to Indonesia. Richest family has transferred some 177 trillion rupiah ($13.28 billion) worth of shares in Bank Central Asia, the country largest private lender, from an entity in Mauritius to a domestic one. Market watchers reckon the move was prompted by the Joko Widodo government tax amnesty program. Pertanyaan besar bagaimana mungkin pemilik BCA dapat menempatkan uang di zona bebas pajak selama bertahun tahun. Uang tersebut berasal dari bisnis apa ?
38. Pemerintah mensubsidi pengusaha sawit. Sebagimana pernyataan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit mencatat, telah menyalurkan pembayaran subsidi biodiesel sebesar Rp10,3 triliun untuk 2,37 juta kiloliter (kl) kepada 19 perusahaan produsen biodiesel sepanjang 2017. Subsidi tersebut dibayarkan atas selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan (HIP) solar sesuai produksi biodiesel masing-masing perusahaan. Berdasarkan data BPDP-KS, lima perusahaan sawit terbesar menerima 76,87 persen dari total pembayaran atau berkisar Rp7,92 triliun. Sementara, 23,13 persen sisanya dialokasi untuk 14 perusahaan lainnya. Jika dirinci, pembayaran terbesar diterima oleh Grup Wilmar dengan porsi 36,85 persen dari total seluruh pembayaran atau berkisar Rp3,79 triliun. Berikutnya, Grup Musim Mas mengekor dengan menerima 15,58 persen dari total pembayaran. Setelah itu, Grup Darmex 12,46 persen, Grup Permata 6,18 persen, dan Grup Sinarmas 5,8 persen. Subsidi kepada para taipan pasti ada imbalanya kepada pemerintah.
Komentar