Biaya Produksi Listrik Naik, PLN Bakal Alami Kerugian di 2019

Rabu, 10/04/2019 12:15 WIB
PLN (foto: katadata)

PLN (foto: katadata)

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah kembali menaikkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkitan Listrik. Kenaikan BPP yang tak dibarengi dengan kenaikan tarif tenaga listrik bakal menekan keuangan PT PLN (Persero).

BPP adalah biaya pokok produksi tenaga listrik oleh PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan operasional di pembangkitan, penyaluran, dan pendistribusian tenaga listrik hingga ke pelanggan.

BPP juga jadi acuan bagi PLN saat membeli tenaga listrik terutama dari pembangkit listrik swasta. Kenaikan BPP terbaru ini mengacu pada keputusan Menteri ESDM Nomor 55k/20/MM/2019 tentang BPP Pembangkitan PLN (Persero) tahun 2018.

Dalam beleid tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan besaran BPP mulai berlaku per 1 April 2019 hingga 31 Maret 2020. Jika dibandingkan dengan BPP Pembangkitan tahun sebelumnya, rata-rata kenaikan untuk tiap wilayah mencapai sembilan persen per kwh.

Dirjen Ketenagalistrikan ESDM, Rida Mulyana, mengatakan kenaikan tersebut salah satunya karena meningkatkan biaya produksi listrik, dari kenaikan harga batubara dan bahan bakar minyak (BBM). Namun, ia memastikan kenaikan BPP tak akan diikuti oleh kenaikan tarif tenaga listik, untuk untuk industri maupun rumah tangga.

"Tidak ada kenaikan," tegas Rida, Sabtu (6/4).

Direktur Eksekutif lnstitute for Essentials Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai kenaikan harga batubara dan minyak bumi memang membuat BPP makin mahal. Namun, jika tak diiringi dengan kenaikan tarif tenaga listrik, maka tekanan terhadap keuangan PLN akan semakin besar. Apalagi kondisi keuangan PLN sedang tidak baik, setidaknya hingga kuartal III-2018, merugi karena tekanan kurs dari biaya utang.

Dalam laporan keuangan PLN pada kuartal III-2018, rugi bersih yang ditanggung PLN Rp18,46 triliun. Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya, PLN masih bisa mencatatkan laba Rp3,06 triliun.

Menurut Fabby, dari kenaikan BPP terbaru, harusnya pada bulan ini ada kenaikan tarif tenaga listrik sekitar 10 persen. Di sisi lain, perubahan alokasi subsidi butuh proses yang panjang dalam dalam APBN dan persetujuan DPR.

"Kalau tidak disesuaikan maka perlu dihitung ulang kebutuhan subsidi untuk 450 VA dan 900 VA rumah tangga miskin," ujarnya.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan, tekanan terhadap keuangan PLN yang makin besar usai naiknya BPP bakal berpengaruh terhadap rencana PLN untuk menerbitkan surat utang global.

Padahal rencana penerbitan surat utang dalam bentuk global bond senilai 1,5 miliar dolar AS itu diperlukan untuk menopang investasi dan pengembangan proyek pembangkit listrik, termasuk program pembangkit 35 gigawatt dan transmisi listrik.

"Kalau tarif tenaga listrik tidak disesuaikan, memengaruhi kinerja keuangan, termasuk ketika akan menerbitkan surat utang. Kalau kinerja keuangannya terganggu, paling enggak kupon (bunga pinjaman) yang ditawarkan harus tinggi supaya pemodal lebih tertarik," kata Komaidi.

Direktur Keuangan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sarwono Soedarto membenarkan PLN masih mengandalkan kas perusahaan untuk mendanai sejumlah proyek. Ia juga membenarkan perseroan menargetkan penerbitan global bond pada tahun 2019.

Namun, ia memastikan bahwa PLN masih terus melakukan efisiensi karena penurunan tarif listrik khusus untuk pelanggan Rumah Tangga Mampu golongan R-I 900 VA. Di sisi lain, BPP yang ditetapkan pemerintah kembali naik. Efisiensi sebagai cara PLN mengurangi tekanan dari kenaikan BPP dan penurunan tarif pelanggan golongan tertentu.
Efisiensi yang dilakukan PLN seperti penurunan susut jaringan, perbaikan Specified Fuel Consumption (SFC), dan peningkatan Capacity Factor (CF) pembangkit.

"Semakin sedikit yang kami pakai, semakin efisien. Termasuk fuel mix. Semakin sedikit, kan, semakin efisien," kata Sarwono ketika ditemui awal Maret lalu. (Sumber: Tirto.id).

 

(Gisella Putri\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar