Ganjar Pranowo Sebut Banyak ASN di Jateng Berpaham Radikal

Semarang, law-justice.co - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan terdapat sejumlah ASN di lingkungan pemerintahannya memiliki paham radikalisme. Ganjar mengaku mendapat informasi tersebut dari intelijen.

"Saya masih mendapat laporan intelejen dan juga laporan dari masyarakat, bahwa masih ada sejumlah ASN yang memiliki paham radikalisme," ucap Ganjar, disela Apel Pagi Pemprov Jateng, di halaman Gubernuran, Senin (25/3), seperti dilansir Suara.com.

Menurut dia, bibit-bibit radikalisme itu masih tumbuh subur di Jawa Tengah. Bahkan, sudah pada obrolan dan tindakan nyata di tengah masyarakat.

"Masih banyak obrolan-obrolan di masyarakat terkait masalah ini yang masuk ke saya," kata Ganjar.

Dari sejumlah laporan yang diterimanya, terdapat sejumlah ASN yang menempelkan bendera-bendera terlarang. Ada pula yang mengajarkan paham-paham dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila.

"Bahkan, ada juga yang menuliskan ajaran-ajaran radikalisme itu melalui status media sosial," ujar Ganjar.

Guna mengantisipasi tidak menyebar secara masif di kalangan ASN dan masyarakat, Ganjar telah memanggil sejumlah ASN yang terindikasi memiliki paham radikalisme. Sayangnya, kata dia, banyak ASN tersebut mengelak dan tak mau mengakuinya.

"Saya panggil, minta klarifikasi, tapi banyak diantara mereka yang mengelak," kata Ganjar.

"Saya tegaskan, ASN Jateng harus loyal pada Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945. Kalau memang tidak setuju, harus terbuka saja, datang ke kami, sampaikan yang tidak setuju, tapi jangan umpet-umpetan dan menyebarkan pada orang lain," jelasnya.

Pihaknya mengaku akan terus mengawasi dan melakukan pembinaan kepada seluruh ASN di Jawa Tengah.

"Kalau ada yang memiliki paham radikal, akan kami bina. Jika tidak bisa, maka akan diberi peringatan. Kalau diberi peringatan berkali-kali masih tidak bisa, maka sanksi terberatnya ya dipecat," tegasnya.

Selain soal paham radikalisme, Ganjar juga masih mendapat laporan terkait netralitas ASN menjelang Pileg dan Pilpres 2019.

Menurut laporan, masih banyak ASN yang tidak netral dan memihak pada salah satu pasangan tertentu. "Banyak laporan. Saya mohon dengan sangat, mari kita jaga netralitas sesuai dengan undang-undang," kata Ganjar.