15 Desa di Kotawaringin Timur Masih Terjangkau Sinyal Ponsel

Sampit, law-justice.co - Sebanyak 15 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, hingga kini belum terjangkau jaringan seluler sehingga masyarakat setempat belum bisa menikmati kemajuan teknologi informasi berupa telepon seluler dan internet.

"Masih terdapat 15 desa yang belum sama sekali mendapat signal telepon seluler. Untuk itu kami meminta kepada Telkomsel dan perusahaan seluler lainnya untuk membantu masalah ini," kata Wakil Bupati HM Taufiq Mukri di Sampit, Selasa (19/3).

Saat ini kemajuan teknologi informasi seakan tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat. Teknologi informasi juga dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan positif seperti promosi usaha, program pemerintah dan manfaat lainnya.

Namun kemajuan itu belum bisa dinikmati sebagian masyarakat di pedalaman Kotawaringin Timur. Desa-desa yang belum terjangkau signal telepon seluler tersebut umumnya berada di kawasan Utara atau hulu dan Selatan atau kawasan pesisir.

Ada pula wilayah yang sudah terjangkau jaringan signal telepon seluler, namun belum sepenuhnya optimal. Akibatnya, terkadang warga harus naik ke bukti atau tempat tinggi agar bisa mendapatkan signal telepon yang lebih baik dan lancar.

Beratnya geografis menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam membangun desa-desa tersebut. Pemerintah daerah secara bertahap membangun infrastruktur untuk membangkitkan perekonomian masyarakat setempat.

Taufiq meminta kepada instansi vertikal dan BUMN yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk saling berkoordinasi dalam pelaksanaan pembangunan dan membantu penyelesaian permasalahan di daerah ini sesuai dengan kewenangannya, di antaranya seperti mengatasi desa blank spot atau tidak terjangkau signal telepon seluler.

Selain jaringan seluler, saat ini juga masih ada desa yang belum teraliri listrik PLN. Pemerintah daerah telah menyampaikan permohonan serta data kepada PT PLN terkait hal itu agar dibantu.

"Kami mohon kepada pimpinan PT PLN Ranting Sampit untuk membantu mendorong agar permohonan pemerintah daerah tersebut dapat segera ditindaklanjuti," timpal Taufiq.

Pemerintah daerah juga meminta perusahaan swasta, termasuk perbankan agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, terutama kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Perusahaan diminta menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pembinaan usaha kecil dan mikro serta fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi kerakyatan, diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.