Ketika Gibran Disebut Tak Bisa Jadi Panutan Anak Muda

Jakarta, law-justice.co - Peneliti Media dan Politik, Buni Yani mendesak Politikus di DPR dan MPR agar mempercepat proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wapres RI.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi melayangkan surat permohonan pemakzulan Gibran kepada MPR dan DPR melalui surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025.

"Prioritas utama DPR dan MPR agar segera memproses pemakzulan Gibran yang diusulkan oleh para purnawirawan TNI yang didukung rakyat," kata Buni Yani melalui keterangan tertulisnya, Sabtu 21 Juni 2025.

Menurut Buni Yani, Gibran tidak bermanfaat bagi bangsa dan negara karena proses kenaikannya menjadi pejabat melalui cara curang yang memalukan.

"Gibran juga tidak punya kapasitas dan ijazah SMA-nya dipertanyakan publik," kata Buni Yani.

Apalagi, kata Buni Yani, Gibran diduga sebagai pemilik akun Kaskus Fufufafa yang cuitannya banyak caci-maki serta kata-kata kotor.

"Gibran jelas bukan cerminan Indonesia masa depan yang bisa jadi panutan orang muda," kata Buni Yani.

Sebab, kata Buni Yani, Gibran bukan manusia yang lahir dari proses tahap demi tahap dalam meniti karir.

Dia melawan doktrin meritokrasi dalam manajemen modern, yaitu pemberian ganjaran berdasarkan kemampuan.

"Gibran merusak semua itu. Tiba-tiba bapaknya, yang memerintah selama 10 tahun dengan penuh kezaliman, mengubah UU Pemilu agar si anak haram konstitusi ini bisa ikut kontestasi," pungkas Buni Yani.