Ini Alasan Rhenald Kasali Mundur dari Komisaris PT Pos Indonesia

Jakarta, law-justice.co - Sebagaimana diketahui, sejak 20 April 2025 lalu, Rhenald Kasali mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris (Komisaris Utama) PT Pos Indonesia (Persero).

Hal tersebut disampaikan Rhenald melalui keterangan tertulis pada Sabtu (26/4)

"Saya sudah mengundurkan diri sejak 20 April yang lalu," kata Rhenald.

Rhenald tidak merinci alasan spesifik di balik keputusannya mundur dari PT Pos. Dia hanya menyebut saat ini tengah menerima penugasan baru dalam bisnis internasional.

Menurutnya, saat ini dia sedang menangani perusahaan-perusahaan besar dengan skala yang tergolong masif.

"Empat tahun di BUMN seperti PT Pos sudah cukup. Setelah ini tantangannya lain lagi," ujar Rhenald.

"Kami juga tengah menangani perusahaan-perusahaan besar yang skalanya masif dan strategis, jadi perlu konsentrasi tinggi," tambahnya.

Rhenald Kasali menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pos Indonesia selama empat tahun terakhir. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Telkom Indonesia dan PT Angkasa Pura 2.

Saat pertama kali bergabung dengan PT Pos, Rhenald mencatat bahwa perusahaan menghadapi tekanan besar dari sisi arus kas (cashflow), sumber daya manusia (SDM) yang usang (obselete), serta menurunnya penggunaan jasa pos oleh pelanggan.

Dia menyebut bahwa sebagian besar SDM saat itu adalah petugas pos yang terbiasa menunggu di loket-loket kantor pos.

Selama masa jabatannya, Rhenald mendorong transformasi PT Pos Indonesia, termasuk pengembangan teknologi dan membangun kemitraan dengan para agen.

Di bawah kepemimpinannya, perusahaan mulai bertransformasi menjadi perusahaan logistik dan berhasil mencatatkan laba. Meski demikian, dia mengingatkan cashflow perusahaan masih harus menjadi perhatian utama bagi manajemen di masa depan.

Selain persoalan keuangan, Rhenald juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM. Dia menyebutkan masih banyak pimpinan di PT Pos yang hanya berpendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLA) tetapi membawahi lulusan sarjana. Menurutnya, hal ini perlu segera dibenahi.

Selain itu, dia menekankan perlunya perbaikan dalam aspek branding dan tata kelola perusahaan, serta mendorong budaya kerja berbasis meritokrasi di lingkungan eksekutif PT Pos.