Jokowi Harus Diseret ke Penjara karena Wariskan Banyak Masalah
Meskipun memiliki kedekatan dengan Presiden joko Widodo, Bacagub Jakarta Pramono Anung tetap secara khusus mengagenda pertemuan dengan Jokowi dalam kapasitas sebagai mantan Gubernur Jakarta. Agenda serupa juga telah dia atur untuk jumpa Anies baswedan dan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). (Pinterpolitik)
Jakarta, law-justice.co - Pengamat Politik, Andi Yusran menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menghadapi banyak warisan masalah dari era pemerintahan sebelumnya yakni Joko Widodo alias Jokowi.
Kata dia, persoalan tersebut mulai dari utang negara yang terus membengkak, anomali tata kelola pemerintahan, hingga maraknya korupsi dan nepotisme, sederet persoalan besar ini menjadi tantangan berat bagi pemerintahan baru.
Dia menilai, dengan banyaknya permasalahan bangsa yang ditinggalkan Jokowi, sangat wajar jika saat ini sebagian rakyat mendesak agar Presiden ke-7 RI itu diadili dan diseret ke penjara.
"Anggota DPR dan penegak hukum harus segera merespons tuntutan mengadili Jokowi sebagai wujud tanggung jawab kepada rakyat dan juga kepada Tuhan," kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin 10 Februari 2025.
Di sisi lain, Presiden Prabowo mulai menunjukkan langkah dan strateginya untuk keluar dari bayang-bayang Jokowi. Prabowo berupaya keras membuktikan pemerintahannya mampu membawa perubahan nyata.
Beberapa kebijakan yang diambil, seperti penghentian proyek jalan tol baru, efisiensi anggaran, dan penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi sinyal awal adanya perubahan arah kebijakan.
Publik kini menunggu, apakah Prabowo benar-benar mampu melepaskan diri dari warisan politik Jokowi dan menata ulang pemerintahan dengan lebih transparan dan berpihak kepada rakyat.
"Luka ketidakadilan yang dirasakan publik kepada Jokowi semasa berkuasa, kini menggema menjadi gerakan tuntutan Jokowi Diadili," tandas Andi Yusran.
Komentar