KY Cuma Mampu Gaji Pegawai hingga Oktober Efek Efisiensi

Jakarta, law-justice.co - Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menyebut lembaganya juga terdampak efisiensi anggaran oleh pemerintah. Amzulian curhat untuk membayar gaji pegawai saja Komisi Yudisial hanya mampu sampai bulan Oktober 2025.

"Kami diminta melakukan efesiensi, ya, segala hal. Karena dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu. Apalagi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Karena KY juga tidak cukup, karena gaji pegawai saja, itu hanya cukup sampai bulan Oktober ya," kata Amzulian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Amzulian menyebut lantaran efisiensi itu, pihaknya juga harus membeli bahan bakar minyak (BBM) sendiri untuk kendaraan dinas. Ia mengatakan KY dalam posisi mengikuti aturan yang berlaku.

"Tentu yang pertama, KY pada posisi mengikuti apa yang menjadi kebijakan negara. Saya tadi dapat kabar, BBM kami mulai bulan depan beli sendiri. Kendaraan kami," ungkapnya.

Amzulian mengatakan efisiensi di Komisi Yudisial (KY) mencapai 54%. Adapun anggaran yang didapat pada 2025 sebesar Rp 184 miliar.

"54 persen ya (pemotongan). Ya, 54 persen itu dari Rp 184 (miliar-red). Ya, nggak ada lagi memang. Kalau dipotong darinya besar mungkin masih besar. Ini dari kecil dipotong. Ya, itulah," imbuhnya.

DPR Tunda Bahas Efisiensi Anggaran dengan Pemerintah

Sebelumnya, DPR RI menunda pembahasan efisiensi anggaran tahun 2025 bersama pemerintah yang semula digelar pekan ini. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan revisi anggaran tersebut ditunda lantaran pemerintah masih melakukan rekonstruksi anggaran.

"Pembahasan revisi anggaran ditunda karena lagi mau direkonstruksi," kata Dasco kepada wartawan, Senin(10/2).