Nawaitu Redaksi
Strategi "Sangkar Perak" Prabowo Mengandangi Menteri Titipan Jokowi

Ilustrasi: Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto. (liputan6)
Jakarta, law-justice.co - Baru baru ini santer berita yang mengabarkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi bersilaturahmi ke rumah Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (28/1/2025).
Kunjungan Menteri koperasi ke rumah Presiden ke tujuh Indonesia itu memunculkan spekulasi masih adanya ikatan hubungan antara Budi Arie dengan Jokowi yang notabene mantan bosnya. Bahkan ada yang menafsirkan pertemuan itu sebagai simbol loyalitas Budi Arie kepada Jokowi ketimbang kepada presiden yang sekarang berkuasa.
Banyak netizen yang kemudian bereaksi meminta kepada Presiden Prabowo supaya Budi Arie dipecat saja. Sama halnya dengan permintaan mereka terhadap Sakti Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan/KKP) yang dianggap melawan perintah Prabowo untuk mencabut pagar laut bermasalah sebagaimana banyak di beritakan media.
Tetapi seperti diketahui, Menteri Menteri yang dianggap bermasalah karena diduga “titipan” Mulyono tersebut masih tetap anteng duduk di kursinya. Prabowo tidak atau mungkin belum memecat mereka. Sehingga Menteri Menteri “ titipan” Jokowi yang berjumlah 17 orang itu masih bisa berada dikabinet Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Pemerintah Prabowo masih mempertahankan keberadaan Menteri Menteri “titipan” Mulyono diduga karena ia sedang menjalankan strategi “sangkar perak” di lingkungan istana. Apa itu strategi :”sangkar perak” yang diduga sedang dijalankan oleh Presiden yang sekarang berkuasa ?. Bagaimana Prabowo menjalankan strategi sangkar perak itu untuk para Menteri pembantunya ?, Efektifkah strategi sangkar perak itu untuk mencapai visi dan misi pemerintahannya ?
Strategi “Sangkar Perak”
Strategi Sangkar Perak adalah konsep yang sering digunakan dalam dunia militer, politik, bisnis, dan bahkan kehidupan sehari-hari manusia. Filosofi ini menggambarkan situasi di mana seseorang atau kelompok diberikan fasilitas, kenyamanan, atau kemewahan yang tampaknya menguntungkan, tetapi sebenarnya merupakan “jebakan” kepada mereka
Strategi Sangkar Perak berasal dari analogi burung yang hidup dalam sangkar mewahnya. Burung tersebut diberi makan enak, dirawat dengan baik, dan hidup dalam lingkungan yang nyaman, tetapi tetap tidak bisa terbang bebas seperti kehidupan burung di alam pada umumnya.
Filosofi tersebut menggambarkan bagaimana seseorang atau kelompok dikondisikan untuk merasa puas dan nyaman, sehingga kehilangan keinginan atau kemampuan untuk keluar dari situasi yang sengaja dicipta.
Individu atau kelompok diberikan fasilitas yang tampaknya menguntungkan tetapi sebenarnya menghambat kebebasan atau perkembangan mereka.Mereka menjadi terlalu nyaman dan enggan untuk keluar dari situasi tersebut, meskipun ada peluang yang lebih besar di luar sana.
Di sangkar perak itu tidak ada kekerasan atau pemaksaan langsung, tetapi kontrol tetap efektif karena subjek merasa tidak perlu atau bahkan takut untuk keluar dari zona nyaman yang saat ini dinikmatinya. Jadi meskipun orang atau kelompok itu tampaknya memiliki banyak hak atau keuntungan, mereka tetap berada dalam kendali pihak lain sehingga tidak merdeka. Sewaktu waktu nasibnya ditentukan oleh pemilik sangkar perak yang telah mengurungnya.
Dengan demikian, strategi sangkar perak adalah metode kontrol halus yang membatasi kebebasan melalui kenyamanan yang sengaja dicipta. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah terlena oleh fasilitas dan selalu berpikir kritis tentang konsekuensi dari setiap kenyamanan yang ada. Yang terlihat sebagai keuntungan, bisa jadi sebenarnya adalah batasan yang menghambat kebebasan kita.
Sangkar Perak Ala Prabowo
Setelah memenangkan Pemilu 2024, Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo melantik Kabinet Merah Putih yang terdiri dari lebih dari 100 menteri lengkap dengan para pembantunya. Menariknya, beberapa posisi kunci tetap diisi oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya menjabat di era Jokowi, seperti Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri dan yang lainnya.
Formasi kabinet bentukan Prabowo yang didominasi oleh muka muka lama tersebut telah menuai kritik dari para pengamat dan masyarakat pada umumnya. Mereka menilai, formasi tersebut menunjukkan bahwa kabinet baru yang dibentuk Prabowo tetap berada dalam bayang-bayang era Jokowi yang menjadi presiden sebelumnya.
Publik kecewa karena alih-alih menghadirkan perubahan signifikan, kabinet Prabowo justru didominasi oleh loyalis Jokowi, sehingga mencerminkan kesinambungan kekuasaan yang erat dengan pemerintahan sebelumnya.Bahkan ada yang menyebut pemerintahan Prabowo sebagai pemerintahan boneka.Tetapi apakah memang begitu kenyataannya ?.
Sementara orang menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh Prabowo untuk mengakomodasi muka muka lama sesungguhnya merupakan bagian dari pelaksanaan strategi “sangkar perak” untuk mereka.
Strategi Sangkar Perak yang diterapkan Prabowo terhadap menteri-menteri titipan Jokowi bisa memiliki beberapa tujuan strategis, di antaranya:
Pertama, Untuk Menjaga Stabilitas Politik. Setelah resmi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam memastikan keberlanjutan pemerintahan yang stabil dan efektif.
Dalam upaya membangun pemerintahan yang solid, Prabowo mengambil langkah strategis dengan merangkul sejumlah tokoh dari pemerintahan Presiden Jokowi ke dalam kabinetnya.
Langkah tersebut bukan sekadar kompromi politik, melainkan bagian dari strategi besar untuk menjaga kesinambungan kebijakan dan menghindari polarisasi yang dapat menghambat pembangunan nasional. Dengan memasukkan figur-figur yang sudah berpengalaman dalam pemerintahan sebelumnya, Prabowo menginginkan transisi kepemimpinan berlangsung mulus, tanpa gangguan signifikan terhadap berbagai program yang telah berjalan sebelumnya
Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan semangat rekonsiliasi dan persatuan nasional antar berbagai elemen bangsa. Prabowo memahami bahwa Indonesia adalah negara dengan dinamika politik yang kompleks, dan stabilitas politik hanya dapat terwujud jika berbagai kepentingan dapat diakomodasi dalam satu visi yang sama.
Dengan merangkul orang-orang dari kubu Jokowi, Prabowo menunjukkan bahwa pemerintahan yang ia pimpin bukanlah pemerintahan yang eksklusif, tetapi inklusif, dengan fokus utama pada kepentingan rakyat Indonesia
Sebagai presiden terpilih, Prabowo ingin menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok politik, termasuk Jokowi dan pendukungnya. Dengan strategi ini, Prabowo bisa merangkul menteri-menteri titipan tanpa harus merasa terancam oleh mereka.
Kedua, Menghindari Konflik Terbuka dengan Jokowi. Langkah Prabowo yang merangkul orang orang Jokowi bukan sekadar soal berbagi kekuasaan, tetapi lebih dari itu sebuah strategi untuk menghindari potensi konflik terbuka dengan Jokowi, yang masih memiliki pengaruh besar di pemerintahan dan parlemen.
Jokowi, sebagai presiden dua periode dengan basis dukungan yang kuat, meninggalkan jejak politik yang masih berpengaruh di berbagai lini pemerintahan dan partai politik. Dengan mengakomodasi orang-orang kepercayaannya, Prabowo ingin memastikan bahwa transisi kekuasaan berjalan dengan mulus tanpa gesekan yang bisa memicu ketegangan politik yang tidak perlu.
Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan pendekatan realis dalam berpolitik. Prabowo memahami bahwa membangun pemerintahan yang efektif membutuhkan dukungan luas, termasuk loyalis Jokowi. Dengan melibatkan loyalis Jokowi, ia tidak hanya memperkuat koalisi pemerintahannya tetapi juga mengurangi risiko manuver politik yang bisa menghambat agenda-agenda strategisnya di masa mendatang.
Dengan demikian, keputusan Prabowo merangkul orang-orang Jokowi bukan sekadar kompromi politik, melainkan langkah cerdas untuk memastikan stabilitas pemerintahan serta menghindari konflik yang bisa menghambat jalannya roda pemerintahan. Ini adalah strategi yang menunjukkan bahwa politik tidak melulu soal persaingan, tetapi juga tentang bagaimana membangun konsensus demi kepentingan bangsa.
Ketiga, Menjadikan Menteri Titipan sebagai Perisai Politik. Menteri-menteri titipan Jokowi ini bisa dimanfaatkan sebagai peredam potensi konflik dengan kubu Jokowi, sekaligus menjadi "tameng" jika ada kritik terhadap kebijakan pemerintahannya.Jika terjadi kebijakan yang kontroversial, Prabowo bisa menempatkan menteri-menteri ini sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Kiranya bisa dimaklumi bahwa di dunia politik, setiap pemimpin memiliki strategi tersendiri dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebijakan yang kontroversial yang diambilnya.
Oleh karena itu jika di masa pemerintahannya nanti muncul kebijakan yang menimbulkan perdebatan publik, Prabowo Subianto memiliki opsi untuk menempatkan para menterinya sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut.
Sebagai kepala pemerintahan, Prabowo tentunya memiliki visi besar dalam memimpin negara. Namun, dalam sistem pemerintahan yang terdiri dari banyak kementerian dan lembaga, keputusan dan kebijakan sering kali merupakan hasil dari koordinasi dan tanggung jawab kolektif. Dengan menempatkan menteri-menteri terkait sebagai wajah utama dari kebijakan tertentu, Prabowo dapat menjaga citra dan stabilitas kepemimpinannya.
Strategi ini bukanlah hal baru dalam politik. Banyak pemimpin dunia menggunakan pendekatan serupa dengan memberikan kewenangan penuh kepada menterinya untuk menjelaskan, mengelola, dan bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil. Hal ini memungkinkan kepala pemerintahan untuk tetap fokus pada agenda yang lebih luas tanpa harus selalu terlibat langsung dalam polemik yang muncul.
Tentu saja, efektivitas strategi ini bergantung pada kapabilitas dan komunikasi dari para menteri yang dipilih. Jika mereka dapat mengelola kebijakan dengan baik dan merespons kritik dengan solusi yang meyakinkan, maka dampak negatif dari kebijakan kontroversial bisa diminimalisir. Sebaliknya, jika tidak ada komunikasi yang efektif, maka tekanan publik tetap akan berujung pada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Dengan demikian, dalam menghadapi kebijakan yang kontroversial, Prabowo memiliki peluang untuk menavigasi situasi dengan cara yang lebih strategis, memastikan bahwa tanggung jawab tetap berada di tangan pihak yang ditugaskan, sekaligus menjadikan mereka sebagai perisai kebijakan politiknya.
Ke empat, Sebagai Cara Untuk Menjinakkan Loyalis Jokowi. Jika Prabowo langsung menyingkirkan menteri-menteri titipan Jokowi, hal ini bisa memicu konflik politik yang berisiko bagi stabilitas pemerintahannya. Oleh karena itu sebagai sosok yang matang dalam politik, Prabowo memahami bahwa stabilitas pemerintahan tidak hanya bergantung pada dukungan partai koalisi, tetapi juga pada soliditas internal.
Dengan menggandeng tokoh-tokoh yang selama ini dikenal sebagai loyalis Jokowi, Prabowo tidak hanya memperkecil potensi perlawanan dari dalam, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan tetap mendapat dukungan penuh.
Selain itu, langkah ini juga bisa dilihat sebagai cara Prabowo untuk merangkul basis massa Jokowi yang masih sangat kuat. Dengan memberi ruang bagi loyalis Jokowi dalam kabinetnya, ia mengirimkan sinyal bahwa pemerintahannya bukan sekadar kelanjutan, tetapi juga penyatuan berbagai kepentingan politik yang ada.
Kini, Presiden Prabowo telah memasukkan orang orang titipan Jokowi ke kabinetnya. Tinggallah kini Prabowo memastikan bahwa para menteri titipan Jokowi itu tetap berada dalam kendalinya. Prabowo bisa saja menempatkan para menteri titipan Jokowi di posisi strategis, namun tetap dalam pengawasannya.Dengan cara ini, mereka mendapatkan kehormatan dan fasilitas, tetapi pergerakan serta kebijakan mereka tetap dapat dikendalikan.
Untuk tetap bisa pegang kendali, Prabowo bisa menata ulang struktur pemerintahan agar setiap kebijakan penting harus melalui mekanisme yang dikendalikannya langsung.Dengan cara ini, meskipun seorang menteri memiliki jabatan tinggi, mereka tidak bisa mengambil keputusan besar secara independen.
Prabowo dapat menggunakan pendekatan personal dan diplomasi untuk menarik loyalitas para menteri tersebut kepadanya.Dengan membangun hubungan kerja yang erat, para menteri bisa lebih loyal pada Prabowo ketimbang pada Jokowi atau yang lainnya.
Dengan memberikan fasilitas dan kenyamanan yang baik (sangkar perak), mereka diharapkan cenderung akan patuh dan tidak melakukan manuver politik yang merugikan pemerintahan Prabowo.
Jika para menteri merasa nyaman dan mendapatkan keuntungan dalam pemerintahan Prabowo, mereka akan berpikir dua kali sebelum membelot atau melawan kebijakan Prabowo. Strategi ini bisa mencegah adanya pengaruh Jokowi yang terlalu besar di kabinetnya.
Dengan memberikan posisi nyaman, tetapi tetap dalam batasan tertentu, Prabowo bisa memastikan bahwa menteri-menteri tersebut bekerja sesuai dengan visinya tanpa terlalu banyak intervensi dari Jokowi atau pihak lainnya.
Dengan memasukkan orang titipan Jokowi ke sangkar perak diharapkan perlahan-lahan mereka akan kehilangan daya kritisnya, larut dalam kenyamanan kekuasaan baru, dan pada akhirnya tunduk pada kepemimpinan Prabowo.Langkah ini bukan hanya soal akomodasi politik, tetapi juga strategi jangka panjang untuk memastikan stabilitas pemerintahannya.
Efektifkah ?
Banyak pihak menilai bahwa keputusan Prabowo untuk tetap melibatkan orang-orang lama, dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan pemerintahan, sekaligus mengamankan dukungan dari kelompok-kelompok yang sebelumnya berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi.
Namun, dominasi loyalis Jokowi ini juga menuai kritik. Sebagian pihak mempertanyakan sejauh mana kebijakan Prabowo nantinya benar-benar mencerminkan visi dan programnya sendiri, atau justru menjadi perpanjangan dari pemerintahan sebelumnya.
Apakah kabinet yang dibentuk Prabowo nantinya membawa warna baru dalam kepemimpinan, atau justru menjadi kelanjutan dari era Jokowi dengan wajah yang berbeda? Lalu seberapa efektif strategi sangkar perak ini? Apakah para loyalis Jokowi benar-benar bisa dijinakkan, atau justru akan memainkan peran ganda di dalam pemerintahannya ?.
Sejauh pengamatan selama ini (paling tidak di 100 hari pemerintahannya), nampaknya strategi memasukkan orang orang titipan Jokowi ke sangkar perak cukup efektif berjalan di pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Beberapa aspek utama yang menunjukkan efektivitas strategi sangkar perak yang diamalkan oleh pemerintahan Prabowo antara lain meliputi:
Pertama, Distribusi Kekuasaan yang Terukur. Sejauh ini Prabowo dinilai telah mampu menempatkan dan memanage memmenteri-menteri titipan Jokowi dalam posisi strategis dengan sistem pengawasan ketat dan koordinasi yang terpusat. Prabowo dinilai telah mampu mengelola keputusan-keputusan penting untuk tetap berada dalam kendali presiden, tanpa mengurangi peran mereka para Menteri titipan Jokowi dalam pemerintahan.
Kedua, Sinergi dan Harmonisasi Kebijakan. Dengan pendekatan kolaboratif tetapi tetap hierarkis, Pemerintahan Prabowo dinilai telah mampu membuktikan bahwa para menteri dari berbagai latar belakang politik termasuk Menteri loyalis Jokowi, tidak hanya menjalankan kebijakan yang selaras dengan visi barunya, tetapi juga merasa menjadi bagian dari pemerintahan yang solid meskipun ada riak riak kecil dalam perjalannya.
Ketiga, Terwujudnya Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Kinerja. Melalui sistem evaluasi berbasis kinerja, Prabowo mempunyai berkesempatan untuk menilai efektivitas setiap menteri, khususnya menteri titipan Jokowi. Dengan begitu, setiap langkah mereka dapat dipantau dan dikendalikan tanpa perlu tindakan konfrontatif yang berpotensi menimbulkan ketegangan politik.
Strategi sangkar perak yang dijalankan Prabowo terhadap menteri-menteri titipan Jokowi terbukti sebagai pendekatan yang efektif dalam mengelola kepentingan politik tanpa menciptakan instabilitas.
Keberhasilan strategi ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan Prabowo mengendalikan dinamika internal kabinet, menjaga keseimbangan kepentingan, dan memastikan bahwa seluruh menteri tetap bergerak dalam satu arah, yakni menuju keberhasilan pemerintahan Prabowo secara keseluruhan.
Seiring dengan perjalanan waktu diharapkan akan terjadinya perubahan perubahan positif di lingkungan internal kabinet Prabowo. Orang orang titipan yang dulu begitu loyal pada Jokowi, perlahan tapi pasti diharapkan bisa berpindah haluan menjadi pendukung pemerintahan Prabowo dan siap berjuang untuk menjalankan visi dan misinya.
Dari perjalanan waktu akan terlihat mana mana orang orang titipan Jokowi yang masih setia kepada Jokowi dan mana orang orang yang sudah “move on”, berpindah haluan menjadi benar benar pendukung Prabowo.
Melalui sistem evaluasi berbasis kinerja, Prabowo bisa melakukan langkah langkah strategis untuk menentukan nasib mereka. Apakah masih terus bisa bekerjasama di kabinetnya atau terpaksa harus di daur ulang untuk digantikan dengan yang lainnya.
Momen 100 hari pertama pemerintahan Prabowo nampaknya sudah terlihat mana mana Menteri yang masih belum seiring sejalan dengan visi misi Prabowo dan mana yang sudah menunjukkan loyalitasnya.
Saat ini sekurang kurangnya sudah ada dua Menteri yang terkesan sudah menunjukkan sikapnya “mbalelo” pada kebijakan Prabowo, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Trenggono dan Budi Arie Setiaji sebagai Menteri Koperasi.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dinilai menentang kebijakan Prabowo yang menginstruksikan supaya pagar laut di Tangerang dibongkar sementara Menteri Sakti Trenggono mencegahnya.
Akan halnya dengan Menteri Budi Arie, yang bersangkutan dinilai telah melakukan tindakan yang kontrovesial dimana saat Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri, Budi Arie bertemu dengan mantan Presiden Jokowi.
Pertemuan tersebut menimbulkan spekulasi mengenai potensi perbedaan pandangan antara Budi Arie dan Presiden Prabowo, terutama setelah Budi Arie diperiksa oleh Bareskrim Polri terkait kasus judi online yang diduga melibatkan dirinya.
Apakah kedua Menteri tersebut, setelah sekian lama menikmati sangkar perak pada akhirnya akan dikeluarkan dari sangkarnya karena kesalahan yang telah dilakukannya ?.Waktu yang akan menjawabnya.
Yang jelas, penerapan strategi "sangkar perak" diharapkan tidak hanya upaya mewujudkan stabilitas pemerintahan tetapi juga sarana untuk mengevaluasi kinerja jajaran kabinet Prabowo. Langkah utamanya adalah di kandangi dahulu, diberikan fasilitas dan kenyamanan, dan pada pada akhirnya ketika tidak beres kinerjanya bisa diresuflle atau bahkan dimasukkan ke penjara. Begitukah kira kira ?
Komentar