Menkeu Sri Mulyani : Hati-hati Tambah Utang di 2025

Menkeu Sri Mulyani. Foto: net (ist)
Jakarta, law-justice.co - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penambahan dan pengelolaan utang dilakukan secara berhati-hati dan terukur.
"Pembiayaan yang terus dijaga hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah serta dinamika pasar keuangan yang terus meningkat dan kesenjangan antara biaya utang dengan risiko utang," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (24/1/2025)
Sebagaimana diketahui, dengan rancangan defisit APBN 2025 senilai Rp 616,19 triliun membutuhkan pembiayaan utang sebesar Rp 775,87 triliun, dan pembiayaan non utang Rp 159,7 triliun sebagai faktor pengurangnya.
Dari Rp 775,8 triliun utang itu, yang berasal dari penerbitan dari SBN sebesar Rp 642,5 triliun sementara pinjaman Rp 133,3 triliun.
Total penerbitan SBN itu cenderung lebih rendah dibandingkan target penerbitan SBN pada 2024 sebesar Rp 666,4 triliun. Sedangkan untuk pinjaman neto yang sebesar Rp 133,3 triliun, naik dari target 2024 senilai Rp 18,4 triliun.
Pinjaman itu terdiri dari Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) sebesar Rp 11,77 triliun, yang digunakan untuk pembayaran cicilan pokok sebesar Rp 6,6 miliar, dan yang digunakan untuk APBN 2025 hanya senilai Rp 5,17 triliun.
Lalu, Pinjaman Luar Negeri (Neto) Rp 128,13 triliun. Terdiri dari Pinjaman Tunai Rp 80 triliun, Pinjaman Kegiatan Rp 125,52 triliun untuk kementerian/lembaga (K/L) pusat, Rp 1,59 triliun untuk kegiatan yang diteruskan dalam bentuk hibah, dan Pinjaman ke BUMN/Pemda: Rp 9,3 triliun. Total ini dikurangi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp 88,36 triliun.
Komentar