Pertemuan Mega-Prabowo Jadi Lampu Kuning `Orang` Jokowi di Kabinet

Minggu, 19/01/2025 06:03 WIB
Ketika Prabowo Dipakai Jokowi sebagai Alat Negosiasi ke Megawati. (Bisnis/Yusran Yunus).

Ketika Prabowo Dipakai Jokowi sebagai Alat Negosiasi ke Megawati. (Bisnis/Yusran Yunus).

Jakarta, law-justice.co - Sinyal soal PDI Perjuangan (PDIP) disebut-sebut segera merapat ke Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin kencang usai wacana pertemuan antara Ketum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto sudah di depan mata.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menganggap bahwa situasi ini bisa jadi lampu kuning bagi `orang-orangnya` Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Merah Putih.

Dia menyebut merapatnya PDIP bisa diartikan bahwa pengaruh Jokowi mulai melemah terhadap Presiden Prabowo.

“Pengaruh Jokowi juga otomatis akan melemah kalau PDIP masuk pemerintahan. Kalau pengaruh Jokowi melemah, dengan sendirinya orang-orang Jokowi di pemerintahan juga sedikit demi sedikit akan tersingkir, kecuali mereka yang pandai berakrobat,” katanya seperti melansir inilah.com, Jakarta, Sabtu (18/1/2025).

Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkalim Megawati segera berkomunikasi dengan Prabowo soal rencana pertemuan. Hasto juga membeberkan arahan Megawati dalam pertemuan ini.

Presiden RI ke-5 ini akan menentukan hal-hal berkaitan dengan pertemuan yang penting dan strategis dalam koordinasi komunikasi dengan Prabowo.

“Nanti Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Presiden Prabowo yang akan langsung berkomunikasi berkaitan dengan hal tersebut,” kata Hasto di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/12025) malam.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengungkap hubungan Megawati dengan Prabowo berjalan dengan baik.

Dia pun kembali menyampaikan harapannya agar kedua tokoh bangsa ini segera bertemu karena dapat membawa dampak positif bagi masyarakat.

“Pertemuan kedua beliau tentu baik bagi kehidupan politik nasional, setidaknya meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendegung,” ucapnya dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

 

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar