Siapa Kekuatan Asing yang Mengganggu Pemerintahan Prabowo?

Jakarta, law-justice.co - Pemerintahan Prabowo -Gibran memang belum genap 100 hari bekerja. Namun berbagai tantangan dan gangguan nampak semakin rajin menghampirinya. Salah satu gangguan itu disinyalir datang dari mancanegara.

Hal tersebut seperti diungkap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat menjadi keynote speaker dalam diskusi bertajuk Paparan Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa 7 Januari 2025.

"Dalam pemerintahan yang kurang dari 100 hari, sudah banyak gangguan, walaupun kecil, tapi lumayan mengganggu," kata Dasco seperti dikutip law-justice.co 08/01/2025. Gangguan tersebut bahkan dirasakan salah satunya dari kepentingan asing yang merasa terganggu dengan kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah yang sekarang berkuasa. "Kita sudah lihat bahwa kepentingan asing di sini sangat besar, mereka tentunya tidak happy kalau kita melakukan hilirisasi," tegasnya.

Siapa kira kira pihak asing yang merasa terganggu dengan adanya kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo -Gibran Rabuming Raka ?, Seperti apa bentuk gangguan yang potensial akan dilakukan oleh pihak asing tersebut terhadap Indonesia ?, Bagaimana sebaiknya Pemerintah Prabowo menyikapinya ?

Mereka Yang Terganggu

Salah satu kebijakan Pemerintah Prabowo yang bikin orang luar kecewa adalah program hilirisasi yang sudah dirintis oleh presiden Indonesia sebelumnya. Kebijakan hilirisasi ini  akan diteruskan bahkan akan menjadi salah program utama yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah yang sekarang berkuasa.

Seperti diketahui, kebijakan hilirisasi bertujuan untuk mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi di dalam negeri sebelum diekspor ke mancanegara. Langkah ini bertujuan meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

Namun, kebijakan seperti ini tengah menghadapi resistensi dari pihak asing yang merasa terganggu kepentingan ekonominya. Oleh karena itu pihak asing yang berkepentingan saat ini berjuang sekuat tenaga agar Indonesia tidak menjalankan atau membatalkan program hilirisasi yang sangat merugikan mereka. Lalu siapa saja pihak asing yang merasa terganggu kepentingannya ?

Pertama,Negara Importir Utama Bahan Mentah.  Yaitu negara-negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor bahan mentah Indonesia seperti China dan Uni Eropa. China sebagai salah satu importir terbesar nikel dan batubara dari Indonesia, mungkin merasa terganggu dengan kebijakan hilirisasi yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia mengingat selama ini mereka telah menikmati pasikann bahan bahan mentah murah dari Indonesia

Sementara Uni Eropa merasa terganggu bahkan mereka telah melayangkan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor nikel Indonesia, yang menunjukkan resistensi terhadap kebijakan serupa.

Wajar kalau negara negara tersebut merasa kecewa dengan adanya kebijakan hilirisasi yang dijalankan di Indonesia. Karena selama ini negara-negara importir utama bahan mentah tersebut sangat tergantung pada Indonesia.

Mereka sangat bergantung ke Indonesia karena negara kita memiliki sumber daya alam yang melimpah jumlahnya. Sebagai contoh Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Nikel sangat penting untuk produksi baterai kendaraan listrik yang saat ini lagi banyak dibutuhkan oleh banyak negara.

Selain itu ada Batubara dimana Indonesia merupakan salah satu eksportir batubara terbesar dunia, digunakan untuk pembangkit listrik di banyak negara, terutama di Asia.Ada pula Kelapa Sawit dimana Indonesia adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia, yang digunakan dalam makanan, kosmetik, dan bahan bakar bio.

Indonesia juga kaya akan Timah, Tembaga, dan Bauksit dimana  Indonesia memiliki cadangan besar logam ini yang digunakan dalam berbagai industri teknologi tinggi di dunia. Sementara negara negara importir tersebut tidak memiliki cadangan sumber daya ini dalam jumlah cukup atau efisiensi biaya untuk memenuhi kebutuhan domestik mereka sehingga perlu mendatangkan dari Indonesia.

Negara-negara maju seperti China, Uni Eropa, dan Jepang sangat mengandalkan bahan mentah Indonesia untuk mendukung industri mereka. Sebagai contoh China membutuhkan batubara Indonesia untuk energi dan nikel untuk industri baterai mereka.

Uni Eropa membutuhkan minyak sawit untuk bahan baku biofuel dan produk makanan mereka. Sementara Jepang dan Korea Selatan membutuhkan bahan mentah untuk mendukung industri manufaktur, elektronik, dan otomotif mereka.

Dengan sendirinya Indonesia menjadi bagian penting dalam rantai pasok global karena kapasitas produksinya yang besar dan yang strategis lokasinya. Lokasinya yang dekat dengan pasar utama seperti China, India, dan Asia Tenggara, sehingga mengurangi biaya operasionalnya.

Negara negara importir bahan mentah juga sangat tergantung dengan bahan mentah dari Indonesia karena biaya produksi yang kompetitif dibandingkan dengan negara lainnya. Indonesia dapat memproduksi bahan mentah dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan banyak negara lain karena ketersediaan sumber daya lokal (tenaga kerja murah) yang melimpah sehingga mengurangi biaya eksplorasinya.

Selain itu, beberapa bahan mentah yang dimiliki Indonesia, seperti nikel dan batubara berkualitas tinggi, sehingga tidak mudah digantikan oleh cadangan dari negara lain karena tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang setara.

Kualitas bahan mentah Indonesia dinilai lebih mumpuni dibandingkan dengan negara lainnya misalnya, nikel Indonesia memiliki kadar tinggi yang lebih cocok untuk industri tertentu seperti baterai misalnya.

Selanjutnya, meskipun ada tantangan internal, Indonesia dianggap sebagai pemasok bahan mentah yang relatif stabil secara politik dan ekonomi dibandingkan beberapa negara lain yang mengalami konflik berkepanjangan atau sanksi internasional.

Kedua, Perusahaan Multinasional. Banyak perusahaan multinasional yang bergantung pada bahan mentah murah dari Indonesia untuk rantai produksi global mereka. Kebijakan hilirisasi dapat meningkatkan biaya mereka atau memaksa mereka untuk membangun fasilitas di Indonesia, yang mungkin tidak diinginkannya.

Seperti halnya negara importir utama bahan mentah, perusahaan multinasional sangat tergantung pada bahan mentah asal Indonesia karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah, biaya produksi yang kompetitif, posisi strategis dalam rantai pasok global, dan kebijakan pemerintah yang mendorong pengolahan bahan mentah di Indonesia. Ketergantungan ini memberikan Indonesia posisi tawar yang kuat dalam ekonomi global dan membuka peluang untuk memaksimalkan manfaat dari eksploitasi sumber daya alamnya.

Ketiga,Negara Pesaing dalam Pasar Global. Negara-negara yang juga memiliki industri hilirisasi atau memproduksi barang jadi serupa dapat merasa terancam karena kebijakan hilirisasi Indonesia sehingga akan menciptakan persaingan baru bagi mereka. Misalnya: negeri produsen nikel dan sawit seperti Filiphina dan Malaysia atau Australia, yang menjadi eksportir utama batubara dan bahan tambang lainnya.

Negara-negara dengan industri hilirisasi atau yang memproduksi barang jadi serupa dapat merasa terancam oleh kebijakan hilirisasi Indonesia karena kebijakan ini dapat mengubah dinamika pasar global, memengaruhi rantai pasok, dan mengancam daya saing mereka.

Seperti diketahui, Indonesia sebelumnya merupakan negara eksportir utama bahan mentah seperti nikel, bauksit, tembaga, dan kelapa sawit dengan harga kompetitif. Dengan adanya kebijakan hilirisasi membatasi ekspor bahan mentah akan memaksa negara lain untuk membeli bahan baku dalam bentuk olahan dengan harga yang lebih tinggi tentunya.Dengan sendirinya pembatasan ekspor bahan mentah menciptakan tantangan bagi negara yang sudah terlanjur bergantung pada bahan mentah murah dari Indonesia.

Dengan kebijakan hilirisasi, Indonesia bisa meningkatkan kapasitas produksi barang olahan dan barang jadi, yang berarti Indonesia mulai bersaing langsung dengan negara yang sebelumnya mendominasi pasar dunia. Negara-negara produsen barang jadi seperti China, Jepang, atau negara-negara di Uni Eropa bisa kehilangan pangsa pasar jika produk olahan dari Indonesia lebih kompetitif baik dari sisi kualitas ataupun harganya.

Kebijakan hilirisasi Indonesia bisa mengubah rantai pasok global dengan:menciptakan ketergantungan baru dimana negara-negara pengimpor harus menyesuaikan rantai pasok mereka untuk mengakomodasi bahan olahan dari Indonesia. Dengan sendirinya, Industri hilirisasi di negara lain yang sudah terbiasa mengimpor bahan mentah harus menghadapi biaya tambahan dan potensi disrupsi produksi mereka

Dampak lainya, negara-negara yang sebelumnya mengimpor bahan mentah dari Indonesia untuk diolah menjadi barang jadi bisa mengalami penurunan aktifitas industrinya disebabkan hilangnya akses bahan mentah murah sehingga mengurangi volume produksi mereka. Akibatnya akan banyak orang kehilangan lapangan kerja karena sektor manufaktur yang selama ini tergantung pada bahan mentah dari Indonesia mungkin harus memangkas pekerjanya.

Pendeknya, kebijakan hilirisasi yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia akan memposisikan Indonesia sebagai pemain strategis dalam rantai nilai global, yang akan mengundang resistensi dari negara-negara yang sebelumnya diuntungkan oleh status Indonesia sebagai pemasok bahan mentah murah bagi mereka.

Potensi Bentuk Gangguan

Bagaimanapun kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh Indonesia memiliki dampak besar terhadap rantai pasok global, terutama untuk bahan mentah yang sebelumnya menjadi andalan ekspor Indonesia.

Dengan menerapkan kebijakan ini, Indonesia berpotensi menghadapi berbagai bentuk gangguan, baik dari pihak domestik maupun internasional. Bentuk bentuk gangguan yang potensial bakal diterima oleh Indonesia diantaranya :

Pertama, Adanya Tekanan Ekonomi Internasional. Negara negara lain yang merasa dirugikan oleh kebijakan hilirisasi Indonesia akan menunjukkan kekesalahnya dengan mengurangi impor produk lain sebagai bentuk tekanan kepada Indonesia. Negara negara tersebut bisa membalasnya dengan memberlakukan tarif tinggi untuk barang olahan atau barang jadi yang dihasilkan oleh Indonesia.

Tekanan yang sifatnya non tarif juga bisa dilakukan oleh mereka dengan memberlakukan standar ketat untuk produk Indonesia.Produk olahan Indonesia bisa dikenakan persyaratan tambahan, seperti sertifikasi lingkungan atau kualitas, untuk membatasi akses pasar barang dari Indonesia yang masuk ke negara mereka.

Kedua, Tekanan Diplomatik. Dalam kaitan ini Negara-negara importir bisa saja menggunakan forum multilateral seperti WTO untuk mengajukan keberatan atas kebijakan hilirisasi yang dianggap melanggar prinsip perdagangan bebas dunia. Hal ini potensial dilakukan terutama oleh negara negara maju yang memanfaatkan pengaruh geopolitik mereka untuk melunakkan kebijakan Indonesia.

Sungguhpun demikian, Indonesia bisa menghadapi ketegangan diplomatik dengan negara-negara besar, terutama yang memiliki kepentingan strategis terhadap bahan mentah Indonesia seperti nikel, bauksit, dan tembaga.

Ketiga, Ancaman Investasi Asing. Dengan adanya kebijakan hilirisasi potensial bisa menyebabkan adanya penurunan investasi di Indonesia. Beberapa perusahaan multinasional mungkin menunda atau menarik investasi karena perubahan regulasi yang tiba-tiba dan dianggap merugikan mereka.

Sementara itu Perusahaan asing yang telah menginvestasikan modal besar dalam eksploitasi bahan mentah di Indonesia mungkin akan menggugat pemerintah atas kerugian yang mereka derita akibat kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Ke empat, Munculnya Kampanye Negatif. Ditingkat Internasional, Negara atau kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan hilirisasi Indonesia bisa saja meluncurkan kampanye negatif tentang kebijakan ini, termasuk menyebarkan narasi bahwa Indonesia tidak ramah terhadap perdagangan bebas sementara ditingkat lokal bisa muncul penggiringan opini dimana adanya kelompok yang memiliki berkepentingan dengan ekspor bahan mentah mungkin memengaruhi opini publik untuk menentang kebijakan hilirisasi yang di terapkan oleh pemerintah yang sekarang berkuasa.

Ke lima, Potensi Keamanan dan Ketahanan Nasional. Secara geopoitik,  Negara besar yang merasa terganggu oleh kebijakan hilirisasi dapat menggunakan pendekatan tidak langsung, seperti mendukung gerakan separatis atau menciptakan ketidakstabilan di wilayah yang kaya sumber daya alam (SDA).

Selain itu serangan siber yang menyasar infrastruktur industri hilirisasi Indonesia dapat menjadi alat bagi negara atau kelompok tertentu untuk menghambat perkembangan kebijakan hilirisasi di Indonesia.

Ke enam, Ketidaksiapan Infrastruktur. Jika Indonesia belum memiliki kapasitas infrastruktur yang memadai untuk mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, maka potensi kerugian ekonomi bisa menerpa Indonesia.

Selain itu, proses hilirisasi yang masih bergantung pada teknologi asing dapat menempatkan Indonesia pada posisi tawar yang lemah dalam negosiasi dengan perusahaan teknologi global. 

Pihak asing yang merasa menguasai teknologi bisa jual mahal untuk tidak mentransfer kemampuan teknologinya untuk mensukseskan program hilirisasi di Indonesia sehingga hal ini bisa melemahkan daya tawar Indonesia di mata mereka.

Bagaimana Sebaiknya ?

Kebijakan hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, pembukaan lapangan kerja serta dampak positif lainnya bagi Indonesia memang menghadapi sejumlah tantangan besar, baik dari sisi domestik maupun dari mancanegara.

Mau tidak mau Pemerintahan Prabowo harus menghadapi tantangan dan gangguan yang kompleks tersebut untuk menjalankan kebijakan hilirisasi agar bisa berjalan sukses sesuai rencana. Untuk mengantisipasi gangguan dari pihak asing terkait kebijakan hilirisasi, pemerintah Prabowo dapat mengambil langkah-langkah strategis diantaranya :

Pertama, Memperkuat Diplomasi Ekonomi dan Politik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun koalisi Internasional  yaitu dengan menggalang dukungan dari negara-negara berkembang yang memiliki kepentingan serupa dalam pengelolaan SDA.Forum internasional seperti G20, ASEAN, dan WTO bisa dimanfaatkan untuk mengadvokasi hak Indonesia dalam menentukan kebijakan pengelolaan SDA-nya.

Selain menggalang koalisi Internasional, Pemerintah Prabowo bisa meningkatkan hubungan bilateral dengan menjalin kerja sama strategis dengan negara-negara yang bersedia mendukung hilirisasi, seperti Uni Emirat Arab misalnya , yang kabarnya telah menunjukkan minat pada investasi di sektor ini di Indonesia.

Pemerintah Prabowo bisa juga melakukan upaya negosiasi dengan importir utama bahan mentah agar transisi ke hilirisasi diterima sebagai langkah win-win solution yang menguntungkan kedua belah pihak untuk jangka waktu yang disepakati bersama.

Kedua, Meningkatkan Kemandirian Teknologi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan kerja sama investasi asing untuk mendapatkan akses pada teknologi mutakhir yang relevan dengan hilirisasi. Oleh karena itu ketika ada investasi masuk maka perlu ditetapkan syarat transfer teknologi dalam kontrak investasi untuk memastikan alih pengetahuan kepada tenaga kerja lokal yang akan melanjutkannya.

Pemerintah Prabowo bisa pula mengalokasikan dana riset dan pengembangan (R&D) untuk teknologi hilirisasi yang dikembangkan di dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membangun kemitraan dengan universitas dan lembaga penelitian untuk menciptakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan hilirisasi.

Ketiga, Memperkuat Ketahanan Ekonomi. Dalam hal ini diversifikasi ekonomi penting untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dengan mengembangkan sektor lain, seperti pariwisata, pertanian modern, dan ekonomi digital dan yang lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut diperlukan peningkatan investasi domestic dengan mendorong keterlibatan perusahaan nasional dan BUMN dalam proyek hilirisasi untuk mengurangi dominasi perusahaan multinasional yang ada di Indonesia.

Ketahanan ekonomi Indonesia bisa diperkuat pula dengan cara mengelola cadangan devisa dengan baik untuk mengantisipasi tekanan ekonomi dari negara lain, seperti pengurangan impor atau hambatan perdagangan lainnya.

Ke empat, Memperkuat Sistem Hukum dan Kebijakan. Belajar dari peristiwa sebelumnya dimana program hilirisasi di zaman Jokowi yang pernah digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), oleh karena itu diperlukan harmonisasi kebijakan untuk menyelaraskan kebijakan hilirisasi dengan peraturan internasional untuk menghindari gugatan di forum global seperti WTO.

Selain itu diperlukan penegakan hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek hilirisasi untuk menghindari isu korupsi yang dapat dijadikan alasan oleh pihak asing untuk melemahkan kebijakan ini.

Kelima, Meningkatkan Ketahanan Nasional. Dirasakan penting untuk adanya mitigasi ancaman keamanan dengan cara memperkuat keamanan fisik di lokasi-lokasi tambang strategis dan fasilitas hilirisasi terhadap potensi sabotase atau ancaman lainnya.

Selanjutnya,untuk mendukung  ketahanan nasional, penting juga bagi Pemerintah Prabowo membangun narasi yang kuat di dalam negeri bahwa hilirisasi adalah langkah penting untuk kedaulatan ekonomi dan kemakmuran rakyat Indonesia.Tentunya dengan melibatkan media agar ikut menyebarkan berita mengenai manfaat hilirisasi dan menangkal kampanye negatif dari pihak mancanegara yang tidak suka dengan kebijakan hilirisasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia.

Ke enam, Menyiapkan Strategi Negosiasi Global. Pemerintah Prabowo bisa memfokuskan diri pada keunggulan komperatif dengan menonjolkan posisi Indonesia sebagai pemasok utama bahan mentah yang sulit digantikan di pasar global, seperti nikel untuk baterai kendaraan listrik dan komoditas unggulan lainnya.

Kepada negara negara importir, Pemerintah Prabowo bisa menawarkan skema pengembangan kerjasama dalam pengembangan produk hilirisasi agar negara importir tetap memiliki kepentingan ekonomi di Indonesia.

Demikianlah beberapa langkah yang bisa dijalankan oleh Pemerintah Prabowo dalam menghadapi tantangan dan gangguan hilirisasi yang menjadi salah satu program andalannya. Bagaimanapun program hilirisasi adalah kunci untuk transformasi ekonomi Indonesia menuju kemandirian dan keberlanjutan pembangunan bangsa.

Untuk itu Pemerintah Prabowo harus terus memperjuangkan kebijakan ini karena manfaatnya yang luas, mulai dari meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperluas lapangan kerja hingga memperkuat kedaulatan nasional bangsa Indonesia. Kiranya, dengan strategi yang tepat, hilirisasi tidak hanya akan membawa keuntungan ekonomi tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Semoga.