PDIP Putuskan Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta, law-justice.co - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) digadang-gadang bakal menjadi partai yang mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Sikap politik itu merujuk pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Ahmad Basarah. Sikap partai yang ikut pemerintahan, kata Basarah, seiring perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pimpinan partai banteng berpikiran bahwa sikap politik oposisi tidak ada dalam pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.

“Oleh karena, itu kami tidak mengenal istilah oposisi apalagi menggunakan sistem oposisi,” kata Basarah saat ditemui usai acara peringatan hari ulang tahun (HUT) PDIP di Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025), seperti dikutip Tempo.

Dia mengatakan, Megawati menilai filosofi negara Pancasila adalah gotong royong. Prinsip inilah yang dijalankan PDIP dalam berpolitik. Oleh karena itu, partai ini akan mendukung dan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Meski demikian, Basarah mengatakan, partai PDIP membatasi hal tersebut dengan dengan tidak mengirimkan kader partainya untuk masuk dalam kabinet Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Basarah mengatakan sikap partainya ini telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani sesaat sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden.

Dia menuturkan, posisi politik PDIP saat ini berbeda dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dulu. Berdasarkan penuturan Megawati, Basarah mengatakan, Ketua Umum PDIP dan Prabowo memiliki riwayat persahabatan yang panjang. Persahabatan ini diklaim menjadi fondasi hubungan politik kedua partai.

“Situasi inilah yang kami gambarkan bahwa posisi politik PDI Perjuangan tidak mengenal istilah oposisi,” kata dia.

Adapun mengenai sikap politik PDIP selanjutnya, Basarah mengatakan hal tersebut akan ditentukan dalam kongres partai pada April 2025 mendatang. Menurut dia, dalam kongres tersebut pembahasan mengenai sikap PDIP di masa mendatang akan dibahas lebih detail.

“Tentu penjabaran dan implementasinya akan dilakukan dengan hak prerogatif Ibu Megawati sebagai ketua umum partai mandataris kongres,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP sekaligus putri kandung Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, mengatakan PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo di parlemen meski tidak menempatkan kader di kabinet.

“Kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet. Kami juga akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo untuk membangun Indonesia,” kata Puan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Puan menambahkan bahwa dukungan ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pengumuman resmi oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa PDIP tetap mengambil sikap mendukung meskipun tidak menempatkan kader di jajaran kabinet. Dalam pandangan Puan, bekerja sama dan mendukung pemerintahan tidak harus selalu melalui posisi di kabinet.

Pernyataan Puan tampak berbeda dengan elite partai banteng lainnya. Seperti Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya siap menjadi oposisi pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance. Pernyataan ini disampaikan Hasto saat masa Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo-Gibran. 

Hasto menyinggung periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dimana kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi. Sehingga dibutuhkan kritik kebijakan dan implementasinya.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Februari 2024.