Ganjar Desak Presiden Prabowo Hentikan Food Estate Garapan Jokowi

Jum'at, 10/01/2025 05:52 WIB
Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan), capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kiri), dan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo beradu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Debat kali ini bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Robinsar Nainggolan

Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan), capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kiri), dan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo beradu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Debat kali ini bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Robinsar Nainggolan

Jakarta, law-justice.co - Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo menegaskan bahwa Program Food Estate yang digagas Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang diharapkan menciptakan ketahanan pangan terbukti gagal total.

Oleh sebab itu, dia mendesak Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto untuk berpikir matang jika ingin meneruskan program ini.

"Jika pemerintah sekarang tetap ingin melanjutkan proyek tersebut kita perlu mengingatkan jangan melanjutkan kegagalan sebelumnya," tegas Ganjar lewat akun X miliknya, Kamis 9 Januari 2025.

Ironisnya, meskipun anggaran yang digelontorkan food estate sangat besar, impor beras dan jagung justru meningkat. Hal ini mempertegas bahwa program tersebut gagal mencapai tujuan utama, yakni kemandirian pangan.

Ganjar menyerukan agar pemerintah sekarang tidak mengulangi kegagalan tersebut. Dia menegaskan pentingnya kebijakan yang didasarkan pada data, keberlanjutan, dan kepentingan rakyat.

Ganjar membeberkan kesalahan mendasar dalam pelaksanaan proyek food estate, yakni pemilihan lahan. Tanah merupakan faktor terpenting dalam pertanian, namun proyek ini malah memaksakan lahan gambut dan kawasan lindung menjadi area pertanian.

Citra satelit menunjukkan dampak lingkungan yang signifikan. Di Desa Tawai Baru, tujuh sektor tutupan pohon hilang akibat proyek ini. Di Gunung Mas, sekitar 18.000 hektar habitat orangutan Kalimantan kini terancam.

"Indonesia bisa berubah, Indonesia bisa mencapai kedaulatan pangan, tetapi itu hanya terjadi jika pemerintah kita melakukan hal yang benar," pungkasnya.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar