Cak Imin Mendukung Ide Prabowo Evaluasi Pilkada Langsung
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar selesai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria yang akrab disapa Cak Imin itu diperiksa sejak pukul 10.00 WIB hingga 15.00 WIB atau 5 jam lamanya. Wakil Ketua DPR RI itu berharap kedatangannya ke kantor KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi bisa membuat KPK secepatnya menuntaskan perkara tersebut. Robinsar Nainggolan
Jakarta, law-justice.co - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi pemilihan langsung di tingkat pilkada hingga memungkinkan pemilu kembali dipilih DPRD.
Ia mengakui pilkada langsung yang disebut Prabowo berbiaya tinggi itu benar adanya.
"Pak Prabowo menyampaikan bahwa yang menang sakit kepala, yang kalah lebih-lebih sakit kepala. Lalu kalau demokrasi seperti ini akan sangat berbiaya tinggi. Nah, salah satu spirit demokrasi Indonesia adalah musyawarah mufakat," kata Cak Imin di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jawa Barat, Jumat malam (13/12) dikutip Detiknews.
Meski mendukung evaluasi pilkada langsung, Cak Imin menegaskan perlu didiskusikan lebih mendalam apakah DPRD sebagai pengambil keputusan seluruh pilkada atau tidak.
"Nah, ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada, itu saya kira saya mendukung. PKB juga mendukung. Soal mekanismenya, apakah langsung DPRD? Apakah semua (oleh) DPRD? Mari kita diskusikan bersama," katanya.
Soal anggapan pilkada dipilih DPRD bisa mengebiri hak rakyat, Cak Imin menyebut nanti penerapannya dikaji. Yang jelas demokrasi berbiaya tinggi hanya menguntungkan para pemilik uang besar.
"Ya, makanya seluruh pendapat mari kita diskusikan karena demokrasi yang berbiaya tinggi hanya akan memenangkan para pemilik uang, sehingga rakyat juga dirugiin," jelas Cak Imin.
"Tentu kita usahakan sistemnya yang diperbaiki bukan cara hak demokrasinya. Tapi, ide DPRD saya kira ide awal yang harus kita terus diskusikan," tambahnya.
Sebelumnya, Prabowo mewacanakan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.
Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo.
Prabowo menyebut hal itu turut menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada. Dia juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.
"Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi," ucap Prabowo.
"Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?" Imbuhnya.
Prabowo juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kontestan di gelaran pilkada. Pria yang juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menyatakan bahwa harus ada perbaikan sistem yang harus dibenahi bersama.
"Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah," ujar Prabowo.
"Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," tambahnya.
Komentar