Respon Megawati soal Seruan Polri di Bawah Kemendagri: Gelisah Toh?

Jakarta, law-justice.co - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengakui meminta kadernya di DPR RI menyuarakan wacana Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia pun menangkap reaksi kegelesihan atas wacana itu.

"Ini saja saya suruh fraksi (PDIP) saya, coba sih ingin tahu reaksinya, nanti kalau kayak gini terus, sudah masukin Kemendagri. Gelisah toh? Gelisah toh?" kata Megawati dalam peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis `Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis` di Jakarta, Kamis (12/12).

"Sudah pada minta, sudah tetap saja Polri ya Polri. Gimana saya enggak begini. Ya, gila dong, gimana sih maunya. Coba pikirkan, saya mau lihat," tambahnya.

Megawati mengatakan usulan disampaikannya karena banyak persoalan di internal Polri yang mengemuka di publik. Ia mencontohkan ada jenderal polisi tak pernah terkena tanggung jawab bila ada anak buah terjerat kasus hukum.

Menurutnya, sang jenderal polisi juga harus bertanggung jawab jika ada prajurit yang terjerat kasus hukum.

"Tetapi yang anehnya enggak ada lho jenderal yang ditangkap, selalu kan kroco yang ditangkap. Iya lho, karena alasannya dia yang melakukan dan itu salah perintah. Kesel saya, kesel saya. Masak gitu," jelas Megawati dilansir dari CNN Indonesia.

"Ya, terang dong, dia yang jalankan perintah, kalau enggak jalankan perintah diturunkan pangkat. Makanya aku panggil, hei Polri, aku ini yang bikin kamu Polri," tambahnya.

Megawati meminta untuk mencari data banyaknya jenderal polisi yang tak dihukum meskipun prajuritnya terjerat kasus hukum.

Ia memahami jika anak buah tak menuruti perintah sang jenderal, maka anak buah ini bakal menerima sanksi. Ia kemudian mencontohkan kasus Ferdy Sambo yang melakukan rekayasa kasus hingga anak buahnya dikorbankan.

"Saya kasus Sambo saya kan sudah curiga. Gila deh. Saya tahu forensik, makanya kan aneh toh yo, kok Bu Mega tahu forensik, lah opo, saya bilang ini pasti ada pemalsuan. Saya bertanya ada waktu itu pada orang Polri suruh saya nanya gini, betulkah katanya ada pelecehan? Harusnya forensiknya ada. Mana? yang tinggal situlah yang ngomongin, polisinya harus bilang nggak ada loh," kata dia.

Sebelumnya, PDIP mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kemendagri atau TNI. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menjelaskan alasan usulannya itu karena banyak masalah di internal Polri, utamanya cawe-cawe di bidang politik.

Deddy mengatakan Megawati memisahkan TNI dan Polri pada tahun 2000 agar Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai, bisa mandiri dalam melayani masyarakat.

Namun, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengklaim mayoritas fraksi atau tujuh dari delapan fraksi di Komisi III DPR telah sepakat menolak usulan agar Polri berada di bawah TNI atau Kemendagri.