Soal Program Pengentasan Kemiskinan, Indonesia Akan Mulai Tiru China

Minggu, 08/12/2024 08:34 WIB

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024) didampingi Wakil II Iwan Sumule. Rapat tersebut beragendakan penyelarasan data terpadu pensasaran program kemiskinan. Budiman Sujatmiko mengatakan Pemerintah Indonesia tengah mempelajari keberhasilan Brasil dan China dalam mengentaskan kemiskinan untuk diterapkan dalam kebijakan nasional. Robinsar Nainggolan

Jakarta, law-justice.co - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko mengungkapkan bahwa Negara Indonesia akan mulai beralih menggalakkan program-program pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan pengentasan kemiskinan.

Kata dia, China menjadi salah satu kiblat rujukan, karena dianggap telah berhasil mengentaskan kemiskinan dengan pendekatan tersebut.

"Kalau di Brasil, pengentasan kemiskinannya kuatnya pada perlindungan sosial, bantuan sosialnya cash transfer kayak BLT. Kalau di China pengentasan kemiskinan lebih pada pemberdayaan dan pembangunan ekonomi rakyat," ujar Budiman dalam jumpa pers, Jumat (6/12/2024).

Budiman menggaransi bahwa bantuan sosial (bansos) masih akan tetap digelontorkan pemerintah, walau pendekatan pengentasan kemiskinan akan mulai bergeser.

"Bansos tentu (masih) ada, tetapi kita akan mulai banyak mengarahkan pada pendekatan pemberdayaan dan pembangunan. Mungkin bansos-bansos akan ada banyak untuk mereka yang memang betul-betul sangat tidak mampu, misalnya difabel, ODGJ, atau lansia," sebutnya.

Budiman menekankan, pemerintah ingin mulai mengejar "graduasi" atau kelulusan warga yang berstatus miskin ekstrem atau miskin, menjadi calon kelas menengah, wira usaha, dan pekerja upahan.

Total akan ada 154 program pengentasan kemiskinan yang tersebar di 27 kementerian/lembaga.

Pemerintah saat ini sedang berfokus menggarap data tunggal melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan menjadi rujukan bersama puluhan kementerian/lembaga itu, guna mengurangi adanya tumpang-tindih data kemiskinan.

"(China dan Brasil) pendekatan pengentasan kemiskinan berbeda tapi kenapa sama-sama sukses? Bukan karena soal pendekatannya berbeda, tapi mereka punya metode yang sama: data yang dipadukan jadi satu, tidak berserakan," jelas Budiman.

"Dan kemudian kepemimpinan pemerintah pusat di dalam pengentasan kemiskinan di 2 negara itu berjalan. Brasil yang negara federal itu pun ketika bicara kementerian pengentasan kemiskinan itu sifatnya kepemimpinan langsung oleh pusat. Nah kita berkaca, kebetulan Pak Prabowo barusan dari 2 negara itu, maka ada semangat itu," lanjut dia.

(Annisa\Editor)